Kalau ada satu hal yang paling bisa menyatukan warga Lamongan, itu adalah keluhan soal jalanan yang lebih mirip lintasan off-road ketimbang akses transportasi. Nggak peduli mau dari desa atau kota, semua sama: lubang di mana-mana, aspal tambal sulam yang nggak pernah awet, dan proyek perbaikan yang lebih sering wacana ketimbang kenyataan.
Tapi ya namanya juga pejabat daerah, selalu ada aja alasan kreatif—atau lebih tepatnya konyol—buat ngejelasin kenapa jalanan tetap amburadul. Mulai dari alasan klasik “anggaran terbatas” sampai teori baru yang nggak masuk akal, seolah-olah warga ini kurang cerdas buat memahami kebijakan ajaib mereka.
Sebagai warga Lamongan yang tiap hari berjibaku dengan jalanan bopeng, saya sering penasaran: apakah para petinggi daerah ini benar-benar percaya dengan omongan mereka sendiri? Atau ini cuma jurus ngeles biar keliatan tetap kerja meskipun hasilnya nihil? Nah, kali ini kita bahas tiga pemikiran paling absurd dari Bupati Lamongan soal perbaikan jalan.
Memperbaiki jalan itu bukan prestasi, tapi memang tugas seorang Bupati
Logika pertama ini sering bikin saya geleng-geleng. Iya, perbaikan jalan malah dijadikan “prestasi” dan dipamerkan di berbagai media atau baliho. Padahal, kalau dipikir lebih dalam, bukankah perbaikan infrastruktur, terutama jalan, adalah tugas yang seharusnya otomatis dilakukan oleh seorang bupati?
Di beberapa obrolan warung kopi, banyak pula masyarakat yang terjebak logika sesat ini. iya, mereka merasa kalau bupati sudah membuat prestasi dengan mengaspal jalan raya. Saya sampai geleng-geleng.
Betul, memang hal itu adalah tindakan bagus. Tapi, bukankah itu memang sudah seharusnya dilakukan? Dan tidak perlu dianggap sebagai pencapaian besar karena itu sudah menjadi tanggung jawab mendasar. Bukankah itu adalah bagian dari tugas rutin seorang bupati? Sama seperti guru yang mengajar atau dokter yang merawat pasien. Ya memang itu tugasnya, kan?
Baca halaman selanjutnya: Meski jalan desa, bukan berarti Bupati boleh lepas tangan…
