Hasil Kerja Menteri Pemerintahan Jokowi, 51 Persen Saham Freeport Resmi Milik Indonesia

MOJOK.COTim sukses Jokowi mendapatkan satu amunisi penting untuk menghadapi kampanye Pilpres 2019: 51 persen saham Freeport jadi milik Indonesia. Sah!

Kamis, 27 September 2018, menjadi hari yang bersejarah bagi pemerintahan Jokowi dan Indonesia. Sah sudah, 51 persen saham Freeport menjadi milik Nusantara. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Sales and Purchae Agreement (SPA) antara Dirut Inalum, Budi Gunadi, dengan CEO Feeport McMoran Inc, Richard Andkerson, dan Rio Tinto.

Persitiwa bersejarah ini merupakan lanjutan dari pokok-pokok perjanjian antara pemerintah Jokowi dengan Freeport McMoran Inc (FCX) pada 12 Agustus 2018 yang lalu. Acara teken kesepakatan ini dihadiri secara langsung oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarmo, dan tentu saja Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin.

“Kita akhirnya bisa memenuhi dan mencapai kesepakatan saham 51 persen melalui SPA ini. kita juga terus menyelesaikan dan ini tahap akhir. ini juga proses yang tidak mudah, tapi komitmen kita untuk memperjuangkan yang terbaik, baik dari sisi penerimaan negara, smelter untuk downstream, pengelolaan dan menghormati pihak investor yang datang ke Indonesia, kami selesaikan miles dan titik yang kami nego,” ungkap Sri Mulyani pada Kamis (29/9).

Selain berharap pembayaran 51 persen saham Freeport segera selesai, Sri Mulyani juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi dengan menteri pemerintahan Jokowi lainnya yang sudah bekerja begitu keras.

“Saya juga mengucapkan selamat ke Bu Rini dan Pak Jonan, yang selama ini terlibat proses pengambilalihan saham 51 persen, Inalum sebagai eksekutornya. Proses ini enggak mudah, banak detail dan negosiasi. Ini saya akui proses yang sama-sama pelik. Tapi dengan niay baik, Inalum dan Richard.”

Pihak Inalum sendiri, seperti disampaikan Rini Soemarmo, berharap semua proses pembayaran saham 51 persen Freeport beres dilakukan pada November 2018. Detail transaksi, termasuk nominal yang kudu dibayarkan juga sudah disepakati. Oleh sebab itu, seharusnya proses pembayaran akan berjalan dengan lancar.

Sementara itu, Menteri Jonan menyampaikan bahwa saat ini tinggal menunggu pihak Freeport untuk mengirimkan surat perubahan susunan pemegang saham. “Kalau setelah ini kita tunggu PT. Freeport Indonesia mengirimkan surat kepada ESDM sebagai regulator untuk ubah pemegang saham,” kata Jonan.

Ketika masalah administrasi selesai dilakukan, untuk kali pertama sejak Orde Baru, Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas PT. Freeport. Wah, sebagai petahana, Jokowi dan tim suksesnya mendapatkan amunisi untuk bertarung di Pilpres 2019. Maklum, masalah tambang emas di Papua ini memang salah satu topik seksi setiap kali pemilu datang. (yms)

Exit mobile version