MOJOK.CO – SBY mengadu kepada Indonesia, mengapa rumah Deddy Mizwar digeledah oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat? TNI, Polri, dan BIN tidak netral yha? Mojok Institute mengecek fakta-faktanya untuk Anda.
Susilo Bambang Yudhoyono menuding TNI, Polri, dan BIN tidak netral dalam Pilgub Jabar yang tinggal lima hari lagi. Lontaran itu terucap setelah SBY menyampaikan bahwa rumah dinas kandidat Gubernur Jawa Barat yang diusung Partai Demokrat, Deddy Mizwar, digeledah oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat. SBY menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, kemarin yang dihadiri pasangan cagub dan cawagub Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi, SBY, serta AHY.
Penggeledahan yang terjadi beberapa hari lalu ini merupakan aksi kedua. Sebelumnya, rumah dinas Deddy digeledah sesaat setelah ia menyatakan maju di Pilgub Jawa Barat, empat bulan lalu.
Tindakan Pemprov Jawa Barat ini membuat SBY bertanya-tanya, mengapa cuma rumah calon gubernur yang didukung Demokrat dan Golkar yang digeledah sementara calon lain tidak? Ia kemudian mengaitkan peristiwa ini dengan diperiksanya Sylviana Murni atas tuduhan kasus korupsi serta pernyataan Antasari Azhar saat Pilgub Jakarta 2017 berlangsung.
Tercium aroma teori konspirasy di sini~
Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menolak disebut telah menggeledah rumah dinas Deddy. Menurut Kabag Rumah Tangga Biro Umum Sekda Provinsi Jawa Barat Dedi Apendi, kedatangan Penjabat Gubernur Jawa Barat ke rumah dinas Deddy Mizwar bukan penggeledahan, melainkan peninjauan aset.
Sebab, Deddy sendiri sudah menyerahkan rumah dinas itu ke penguasaan Pemprov Jabar sejak 14 Februari 2018 karena ia sedang cuti kampanye.
“Masak disebut menggeledah aset yang dikelola sendiri oleh pemprov? Yang terjadi sebenarnya adalah saya melaporkan kepada Penjabat Gubernur dan mengajak beliau melakukan peninjauan terhadap sebelas aset yang dikelola Bagian Rumah Tangga pada Kamis lalu. Salah satunya adalah rumah dinas untuk wakil gubernur mendatang,” jelas Dedi Apendi kepada Antaranews.com.
Selain menyerahkan rumah dinas, saat itu Deddy Mizwar juga mengembalikan inventaris lainnya kepada Pemprov Jawa Barat.
Selain menggunakan diksi geledah, kepada Liputan6.com Deddy Mizwar juga menyebut bahwa rumah dinas itu diintai dengan drone. Padahal, ia mengatakan lagi, ia sudah tidak tinggal di rumah itu.
“Memang wajib diperiksa, memastikan apakah menggunakan fasilitas negara atau tidak. (Penggeledahan) Yang terakhir juga demikian setelah pergantian pejabat baru. Mungkin pejabat baru ini kurang yakin,” ujar Deddy kepada Liputan6.com.
Ia menilai, dua kali pemeriksaan itu berlebihan.
SBY sampai mengaitkan peristiwa ini dengan netralitas TNI, Polri, dan BIN tentu karena Penjabat Gubernur Jabar saat ini, Komjen Pol. Mochamad Iriawan, adalah seorang polisi.
Dilantik oleh Menteri Dalam Negeri 18 Juni silam, naiknya seorang polisi sebagai pemegang sementara jabatan eksekutif tertinggi di Jawa Barat langsung mengundang kontroversi. Bahkan, sejak Januari 2018, ketika muncul wacana dari Kementerian Dalam Negeri bahwa Iriawan akan mengisi posisi Ahmad Heryawan yang habis jabatan pada Juni 2018, Deddy Mizwar sudah berkomentar bahwa kebijakan itu aneh. Sebab, saat itu Iriawan masih berstatus Asisten Bidang Operasi (Asops) Kapolri.
Tapi… dua bulan kemudian, pada 8 Maret 2018, Iriawan mendapat promosi jabatan. Ia dilantik sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sekaligus naik pangkat dari inspektur jenderal (bintang dua) menjadi komisaris jenderal (bintang tiga).
Posisi terahirnya itulah yang menjadi dasar Kemendagri mengangkat Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar. Sebab, menurut aturan, posisi tersebut haruslah diisi oleh seorang pejabat tinggi madya alias pejabat eselon satu. Dengan menjadi Sekretaris Utama Lemhanas, Iriawan sudah memenuhi syarat itu.
“Walaupun masih aktif, (Iriawan) sudah tidak lagi menjabat di struktur kepolisian, (jadi) itu nggak ada masalah,” kata Menkopolhukam Wiranto kepada Detik.com, 22 Juni 2018.
Buat Pak Wiranto memang tidak masalah, tetapi tidak untuk sejumlah partai. Bagaimana tidak, dari empat pasangan calon kepala daerah, pasangan nomor 2 yang diusung oleh PDIP salah satunya adalah purnawirawan Polri, instansi yang sama dengan Iriawan.
Oh, Polri dan PDIP yaaa~
Begitu Komjen Pol. Iriawan dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jabar, fraksi Gerindra, Demokrat, dan PKS di DPR RI langsung bersepakat untuk menggulirkan hak angket setelah Lebaran. Tapi, belum digulirkan, Ketua DPR Bambang Soesatyo yang berasal dari Fraksi Golkar—partai propemerintah yang berkoalisi dengan Demokrat di Pilgub Jabar—langsung menyatakan menolak.
“Penunjukan (Iriawan) ini melukai semangat reformasi yang menolak dwifungsi tentara dan polisi. Ternyata prinsip ini dikembalikan oleh pemerintah Jokowi,” kata Juru Bicara DPP Gerindra Andre Rosiade kepada BBC Indonesia.
Sebentar… sebentar, emang siapa sih Komjen Mochamad Iriawan ini?
Berikut sekilas info. Lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1984 ini adalah putra Betawi kelahiran Tanah Abang, Jakarta Pusat, 31 Maret 1962. Kariernya di kepolisian banyak dihabiskan di bidang reserse kriminal. Pada 2008, semasa menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ia menangani kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen yang berakhir dengan vonis 18 tahun penjara untuk Ketua KPK Antasari Azhar.
Pada 2013 Iriawan menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Dua tahun kemudian ia menjadi Kepala Divisi Hukum Polri yang dilanjut dengan menjadi Kepala Divisi dan Pengamanan Markas Polri di 2016. Ketika kasus penistaan agama yang membelit Gubernur Ahok berlangsung, Iriawan sedang menjadi Kapolda Metro Jaya.
Pada Juli 2017 ia ganti menjabat sebagai Asisten Bidang Operasi (Asops) Polri sebelum kemudian dipromosikan menjadi Sekretaris Utama Lemhanas pada Maret 2018. 18 Juni 2018, ia diangkat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Setelah berpanjang-panjang menjelaskan duduk perkara tudingan SBY tersebut, kita kembali kepada pernyataan SBY. Dalam kasus ini, sebenarnya ada tiga keanehan.
Pertama, alih-alih Polri, TNI, dan BIN, sebenarnya yang paling pantas dituding tidak netral karena menunjuk seorang perwira polisi menjadi penjabat eksekutif adalah Kemendagri. Kementerian ini memang sudah menjelaskan bahwa pengangkatan Iriawan tidak melanggar undang-undang. Tapi, poin dari keberatan Gerindra dan Demokrat kan soal kenapa harus polisi? Dan penjelasan atas itu belum ada.
Lha, Pak Beye kok nggak marah-marah ke Pak Tjahjo aja?
Kedua, jika maksud konferensi pers SBY di Bogor kemarin adalah untuk membersihkan nama baik Deddy Mizwar yang (bekas) rumah dinasnya digeledah demi menghindari prasangka buruk masyarakat, bukankah media dan masyarakat justru jadi tahu kasus itu karena konferensi pers SBY? Yang suuzan kalau Pak Beye lagi-lagi playing victim harap ngacung.
Ketiga, agak di luar kebiasaan, kali ini satu tulisan di Mojok sampai melibatkan tiga nama berbunyi /dedi/. Kami sampai pusing bolak-balik mengecek cara yang benar untuk menulis nama Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi, dan Dedi Apendi.
Bisa jadi inilah masalah krusial di Jawa Barat yang sebenarnya. Terlalu banyak orang bernama Dedi di provinsi ini….