Pemerintah, melalui kebijakan Tapera, seolah hadir buat menjawab permasalahan para pekerja yang kesulitan membeli rumah. Sayangnya, bukan jadi solusi, ia malah tambah menyusahkan para pekerja saja. Iming-iming “rumah terbeli” pun cuma jadi omong kosong belaka.
***
Yanuar Yudhistira (25) sudah tiga tahun bekerja di Jogja. Sejak lulus dari UGM pada 2021 lalu, ia memutuskan menetap di Kota Gudeg untuk mencari mata pencaharian.
Selama kurun tiga tahun juga, lelaki asal Palembang ini bergelut dengan kecilnya gaji, mentok di UMR Jogja yang hanya sebesar Rp2,4 juta. Namun, apa boleh buat, ia seolah tak bisa meninggalkan kota ini.
“Relasi, calon istri, semua ada di sini. Nggak mungkin aku tinggalin. Malah kalau bisa, sampai tua hidup di sini,” ujarnya kepada Mojok, Selasa (27/4/2024).
Bahkan, tahun depan, Yanuar dan kekasihnya sudah merencanakan pernikahan. Meskipun hari dan tanggal sudah mereka tentukan, ada banyak hal yang bikin mereka overthinking: bisakah mereka mencukupi kebutuhan sehari-hari, atau bahkan sanggupkah mereka membeli rumah buat keluarga kecilnya?
“Soalnya nggak mungkin tinggal bareng mertua. Di sana udah ada keluarga ipar, jadi kami ingin ada privasi lebih,” sambungnya, menjelaskan alasannya ngotot kudu beli rumah sendiri di Jogja.
Sayangnya, keinginannya buat punya rumah sendiri cukup sulit diwujudkan. Gajinya terlalu kecil, tabungan pun tak seberapa, dan kalaupun harus ambil KPR ia tak terlalu yakin sanggup melunasi cicilan.
Program akal-akalan negara berkedok “tabungan”
Keresahan Yanuar tak cuma dirasakan satu atau dua orang saja. Nyatanya, ada banyak buruh di Kota Jogja yang kesulitan buat beli rumah.
Belakangan, keresahan tersebut coba direspons pemerintah melalui PP Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Dalam PP tersebut, gaji pekerja di Indonesia seperti PNS, karyawan swasta dan pekerja lepas (freelancer), nantinya akan dipotong untuk dimasukkan ke dalam rekening dana Tapera. Adapun besaran simpanan dana Tapera yang akan ditarik tiap bulannya sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.
Anggota Serikat Merdeka Sejahtera (SEMESTA) Jogja, Bagas Damarjati, menyebut kalau Tapera ini sebenarnya cuma akal-akalan pemerintah.
Ia berpandangan, melalui Tapera, pemerintah justru tak memberikan solusi apa-apa terkait polemik pekerja yang kesulitan dapat hunian. Lebih dari itu, Tapera malah bikin pemerintah lepas tangan dari inti masalah, karena menyerahkan semua realisasinya kebijakan kepada pekerja dan perusahaan saja.
“Hal ini menegaskan nihilnya peran strategis negara dalam Tapera ini; hanya membebankan Tapera pada pekerja dan pemberi kerja,” kata Bagas saat dihubungi Mojok, Selasa (28/5/2024).
Orang Jogja mustahil beli rumah dengan Tapera
Kalau dari deskripsi program, Bagas menilai Tapera tidak akan memberikan solusi bagi para pekerja terkait masalah hunian. Apalagi bagi para pekerja di Jogja dengan gaji UMR Rp2,4 juta.
Jika dihitung, saat pekerja di Jogja mengikuti program tersebut, mereka hanya akan mendapat “tabungan” kurang dari Rp5 juta selama periode keikutsertaan (maksimal lima tahun). Ini merupakan hasil rata-rata Tapera pekerja Jogja per bulan sebesar Rp72.000 (asumsi gaji Rp2,4 juta) dikali lima tahun.
Kata Bagas, memang nanti bakal ada bunga investasi, mengingat 3 persen dari gaji yang terpotong akan diinvestasikan di korporasi, obligasi SBN, dan deposit. Namun, tetap saja hasil akhirnya tak mungkin lebih dari dua kali lipat perhitungan tadi. Nominalnya pun masih jauh buat beli rumah di Jogja yang harga termurahnya saja berkisar di angka Rp250 juta.
“Nggak mungkin juga pekerja bisa beli rumah kalau perhitungannya seperti itu kan? Jadi ini cuma akal-akalan saja,” tegasnya.
Senada dengan Bagas, Ketua Umum SEMESTA Faisal Makruf juga pesimis kalau Tapera bakal menjadi solusi masalah sulitnya hunian bagi para pekerja. Hemat Faisal, yang menjadi masalah saat ini bukan pada tabungan pekerja, tapi di harga tanah yang memang semakin tinggi.
“Ada memang yang sedikit terjangkau. Kalau dalam konteks Jogja, biasanya yang murah itu jauh dari pusat kota, nggak strategis. Jadi para pekerja yang pengen punya rumah, mau nggak mau ambil KPR yang berpuluh-puluh tahun baru bisa dilunasi,” ungkapnya kepada Mojok.
Faisal juga berpandangan, jika pemerintah memang serius memberikan hunian bagi pekerja, idealnya harus ada “barangnya” dulu. Artinya, pemerintah kudu menyiapkan hunian, baik perumahan maupun rusun. Kemudian saat hunian telah ditempati, barulah cicilan dibebankan pada potongan gaji pekerja.
“Kalau gaji dipotong dulu tapi barangnya belum ada, jadinya malah timbul spekulasi liar. Masyarakat jadi suudzon apakah uangnya buat membiayai proyek tertentu, buat menutup utang pemerintah atau bagaimana. Karena kita pernah punya pengalaman serupa dengan Jiwasraya,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
Ikuti artikel dan berita Mojok lainnya di Google News