MOJOK.CO – Perdebatan soal legalisasi ganja untuk keperluan medis masih berlanjut. Kali ini, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM Prof. Dr. Zullies Ikawati, Apt berharap agar ganja tidak dilegalisasi meski untuk keperluan medis.
Zullies beranggapan bahwa meski melalui proses pengolahan, ganja tetap masuk ke dalam narkotika golongan I. Ia berharap berbagai kalangan dapat sepakat dengah hal tersebut.
“Tanaman ganja, semua tanam genus Cannabis, semua bagian tanamannya, dan hasil olahannya termasuk dalam narkotika golongan I,” ujarnya dalam webinar “Jalan Panjang Legalisasi Ganja Medis”, Rabu (6/7/2022).
Salah satu hal yang disoroti oleh Guru Besar UGM ini adalah potensi penyalahgunaan yang besar apabila dilegalisasi. Ia memberikan contoh narkotika lain seperti morfin yang saat ini dapat diresepkan sebagai obat. Namun, sumber penghasil morfin yakni opium tetap menjadi narkotika golongan I yang tak bisa dijadikan terapi pengobatan.
“Kita bisa mengacu pada narkotika lain seperti morfin. Morfin itu kan obat, bisa diresepkan untuk nyeri kanker yang berat. Tapi opiumnya, tanaman penghasilnya, tetap masuk golongan I karena potensi penyalahgunaannya besar,” katanya.
Selanjutnya, ia juga berujar jika ganja dimasukkan narkotika golongan II, kemungkinan akan banyak orang yang berpotensi menjadi penumpang gelap dan menanfaatkan untuk hal yang tak sesuai. Ia khawatir nantinya akan susah untuk mengatur ulang regulasi apabila terlanjut dilegalisasi dan banyak pelanggaran.
“Karena berapa persen sih, orang yang benar-benar membutuhkan ganja untuk medis? Nanti akan susah lagi untuk mengaturnya,” ujarnya.
Zullies menyarankan agar yang dilegalkan adalah senyawa turunan ganja saja seperti cannabidiol. Pasalnya, senyawa tersebut tidak memiliki sifat psikoaktif dan bisa digunakan untuk obat berdasarkan sejumlah uji klinis.
“Maka, (cannabidiol) bisa masuk ke dalam golongan II bahkan III karena tidak berpotensi untuk disalahgunakan, mengingat sifatnya yang tidak psikoaktif,” ujar Zullies.
Ia juga berharap agar proses legalisasi turunan ganja tersebut harus mengikuti kaidah pengembangan obat serta uji klinis yang ketat. Koordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Kesehatan, BNN, hingga MUI juga diperlukan untuk membuat regulasi pengembangan dan pemanfaatan obat dari ganja.
Seperti diketahui, berdasarkan Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan.
Sebelumnya, Direktur Hukum/Plt. Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN, Susanto juga menegaskan bahwa pihaknya menolak secara tegas legalisasi ganja. Ia berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana penyalahgunaan narkotika jenis ganja sama sekali dilarang di Indonesia.
“Kita adalah negara hukum, artinya kita menegakkan hukum-hukum positif. Kalau dalam hukum positifnya terkait pengaturan narkotika ada di UU Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa narkotika golongan 1 tidak diperbolehkan untuk kepentingan obat, dan ganja termasuk ke dalam golongan 1 maka dalam proses penegakan hukum dan hukum positif tidak mungkin untuk dilegalkan,” ujarnya pada Selasa (5/7/2022), dilansir dari Antara.
Penulis: Hammam Izzudin
Editor: Purnawan Setyo Adi
BACA JUGA IDI Angkat Bicara Soal Wacana Penggunaan Ganja untuk MedisÂ
Tonton juga perjuangan Dwi Pertiwi menggugat UU narkotika agar ganja medis legal di Indonesia:
