Bola Liar Pernyataan SBY Terkait Ketidaknetralan TNI, Polri, dan BIN di Pilkada

Pernyataan mantan Presiden Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono a.k.a. SBY beberapa waktu yang lewat soal ketidaknetralan oknum TNI, Polri, dan BIN di pilkada Jawa Barat ternyata menjadi bola liar yang bikin banyak orang gerah.

Pernyataan SBY terkait potensi ketidaknetralan TNI, Polri, dan BIN itu bukan hanya sekali, namun berkali-kali disampaikan.

Pernyataan kontroversialnya itu pertama kali ia katakan saat ia melakukan kunjungan ke Madiun, Jawa Timur, 18 Juni lalu.

“Selama sepuluh tahun saya tentu kenal negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI. Selama sepuluh tahun itulah doktrin saya, yang saya sampaikan, negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral,” ujar SBY.

“Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan. Mengapa saya sampaikan saudara-saudaraku? Agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya,” ujar SBY melanjutkan.

SBY kemudian kembali membahas perkara ketidaknetralan itu dalam jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 23 Juni lalu.

“Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoax. Sekali lagi, ini oknum,” ujarnya.

Pernyataan tersebut tentu saja mengundang banyak komentar dari berbagai pihak.

Pihak BIN, misalnya, menyarankan agar SBY melapor ke Bawaslu jika memang ada unsur TNI, Polri, atau BIN yang terbukti tidak netral ketimbang hanya menyebar isu yang bikin gaduh.

“Jika ada isu ketidaknetralan, bisa disampaikan ke Bawaslu atau Panwaslu, juga ke KPU atau bahkan ke Mahkamah Konstitusi jika ada tuntutan hukum. Tentunya harus dengan didukung bukti-bukti. Jika ada bukti ya silakan diajukan, jika tidak ada bukti maka tidak bisa diproses lebih lanjut,” kata Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelejen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto.

Komentar yang lebih nyelekit datang dari PSI dan PDIP.

“Jika memang ada petunjuk dan bukti, harusnya SBY melapor ke penyelengara pemilu. Sebagai mantan presiden, sebaiknya SBY memberikan teladan dengan taat proses hukum, bukan melempar rumor. Gaya SBY kan membuat sinetron sebagai tokoh yang dizalimi agar mendapat simpati penonton,” ujar Juru Bicara PSI Guntur Romli.

“Publik sudah tahu, bahwa Pak SBY lebih dihantui oleh cara berpikirnya sendiri atas dasar apa yang dilakukan selama jadi Presiden,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Komaruddin Watubun.

Yah, selain Pak Amien Rais, agaknya Pak EsBeYe juga punya bakat menjadi ice breaker dalam kontestasi politik Indonesia.

sby

Exit mobile version