MOJOK.CO – Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta beri vonis William Aditya Sarana langgar kode edik. Unggah anggaran lem Aibon = unggah aib temen sendiri.
Sebagai seorang politisi muda, William Aditya Sarana mungkin tidak menyangka kalau unggahannya soal anggaran janggal lem Aibon di Pemprov DKI Jakarta justru berbalik.
Sejak 29 November 2019, Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI ini divonis oleh Badan Kehormatan (BK) bersalah melanggar kode etik. Meski begitu, kesalahan yang dilakukan William masih dalam kategori kesalahan ringan.
Konsekuensi dari vonis ini adalah, William akan ditegur agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Politisi dari PSI ini juga tidak akan disanksi berat, sekalipun sudah membongkar kejanggalan anggaran Rp8,2 miliar untuk beli lem Aibon Supreme ini.
“Iya, tak mungkin memberikan sanksi berat kayak begitu. Kalau jatuh, sama kan? Kan kode etik ini berlaku untuk seluruh anggota dewan,” kata Achmad Nawawi, Ketua BK DPRD DKI Jakarta, seperti diberitakan detik.com.
William secara sah sudah melanggar Keputusan Dewan Nomor 34 Tahun 2006 tentang Kode Etik DPRD DKI Pasal 13 ayat 2: Anggota DPRD DKI Wajib bersikap kritis, adil, profesional, dan proposional dalam melakukan kemitraan kepada eksekutif.
“Iya, yang itu saja. Tapi tidak kesalahan besar, kalau kritis wajib kita dukung, apresiasi,” tambah Nawawi.
Salah satu hal yang menyebabkan BK DPRD Jakarta menjatuhi vonis pelanggaran kode etik adalah karena posisi William yang merupakan anggota Komisi A, namun ikut campur dalam kebijakan Komisi E bidang Pendidikan. Terlebih di saat yang sama fraksi PSI di Komisi E juga ada.
Oleh karena itu, bukan pada perkara kritis William kena hukuman, melainkan sikapnya yang dianggap tidak proposional. Sekalipun William menemukan kejanggalan, seharusnya persoalan lem Aibon ini diverifikasi lebih dulu ke pihak yang bersangkutan di Komisi E. Apalagi rencana anggaran yang memuat lem Aibon tersebut masih berupa “rancangan” saja.
“Barang itu barang dummy, itu sejak dulu biasa. Kesulitan penyusunan program dia ambil dulu, meski pada akhirnya menjadi nol, mungkin saja tidak masalah,” kata Nawawi lagi.
Apa yang dilakukan ini sebenarnya sudah sangat tepat. Melindungi marwah kehormatan lembaga DPRD DKI Jakarta jelas harus diutamakan. Hal ini mengingatkan kita semua akan perilaku Sudirman Said ketika melaporkan rekaman suara pemufakatan jahat antara Setya Novanto (saat itu masih menjabat Ketua DPR RI) dengan PT Freeport.
Bukan Setya Novanto yang “diserang” oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada saat itu, tapi malah Sudirman Said yang dicecar beberapa pertanyaan—sampai dibikin situasi seolah-olah si pelapor yang salah.
Pada kasus William, hal ini tak jauh beda. Persepsi yang muncul justru, tindakan William ini lebih mirip dianggap bongkar-bongkar aib teman-teman sendiri. Alhasil, bukannya melacak siapa yang mengusulkan sosok yang menganggarkan lem Aibon sampai sebesar Rp8,2 miliar, namun pihak pelapor malah yang kena teguran.
Tapi itu tak masalah. Namanya juga Badan Kehormatan Dewan, maka fungsinya adalah menjaga kehormatan setiap anggota dan lembaganya. Tindakan politisi dari PSI ini memang berisiko mencoreng citra DPRD DKI Jakarta yang sudah pernah ambyar sejak kasus USB UPS di zaman Ahok sampai kasus lem Aibon di zaman Anies Baswedan. Oleh karena itu, tugas BK DPRD DKI Jakarta ini sudah benar dan tepat guna.
Masalahnya, pertanyaan publik berikutnya tak kalah krusial. Lah kalau ketahuan disebut “rancangan”, kalau nggak diunggah gimana? Apa iya itu bakal tetap lolos? Ditiadakannya anggaran lem Aibon kan muncul karena unggahan dari William. Apakah DPRD DKI Jakarta bisa menjamin kalau anggaran-anggaran janggal seperti itu tidak dipublish, maka benar-benar akan dicoret?
Oh, tapi sudah benar ding, kalau mau menjaga kehormatan, ya memang cara tercepat adalah menutupi kesalahan. Jangan umbar aib lembaga sendiri. Sekalipun lembaga itu dibayar dari duit pajak masyarakat Jakarta, baiknya masyarakat tahunya yang baik-baik aja dari lembaga paling terhormat di Jakarta ini.
Hm, benar-benar pesan moral yang sangat supreme dari Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Warbiyasak.
Lagian, siapa sih yang mau melawan DPRD DKI Jakarta soal anggaran kayak gini?
Ha yoo akuu yooo wegah, aku yoo klenger, DPRD Jakarta keras og.
BACA JUGA ANGGARAN LEM AIBON DAN ALASAN ‘SALAH KETIK’ TAK MASUK AKAL atau tulisan Ahmad Khadafi lainnya.