Apa Harus Jadi Pejabat Kayak Fadli Zon Dulu, Biar Kritik ke Pemerintah Bisa Diakui?

MOJOK.CO – Pemerintah seolah pilih-pilih dalam mengakui kritik. Untuk Fadli Zon dan Fahri Hamzah oke, karena politisi berpengaruh. Untuk rakyat jelata?

Bersama Fahri Hamzah, Fadli Zon barangkali sempat tak menyangka bahwa kritik pedasnya selama ini justru diganjar tanda kehormatan Bintang Mahaputera Naraya dari Presiden Jokowi. Yah, meski banyak yang sungujon kalau penghargaan ini diberikan semata-mata agar kritik Fadli Zon sedikit lebih kalem.

“Berarti kritik itu diakui Pemerintah, makanya kalau mau banyak penghargaan banyak-banyaklah kritik,” kata Fadli Zon santai.

(((banyak-banyaklah kritik)))

…

…

Hm, oke.

Bahkan Fadli Zon menganggap penghargaan ini merupakan bukti bahwa pemerintah mengakui kritik dari rakyat.

“Ini pengakuan dari suara rakyat, jadi penghargaan ini untuk rakyat, tidak bisa dilepaskan hanya untuk pribadi,” kata Fadli yang tampak lebih normatif bijak dari biasanya.

Melihat hal itu, tentu muncul perasaan aneh karena pemerintah seolah pilih-pilih dalam mengakui kritik. Untuk kritik dari Fadli Zon dan Fahri Hamzah oke-oke aja. Karena mereka politisi. Tapi untuk rakyat biasa? Adakah pengakuan kritik itu? Nggak usah melulu ngomong direspons deh, diakui keberadaannya aja dulu deh.

Kita bisa menghamparkan beberapa keputusan pemerintah yang bikin sakit hati rakyat, tapi tak pernah ditanggapi—bahkan cenderung diremehkan. Syedih memang kalau jadi rakyat jelata begini, nggak kayak kritik Fadli Zon yang meski nggak diturutin juga—tapi paling tidak diakui keberadaannya.

Iri bilang, Bos.

Ya emang, kita emang iri.

Gini deh, kita ambil contoh kritik soal RUU KPK yang bikin KPK jadi macan ompong kayak sekarang. Hampir seluruh kota besar di Indonesia dipenuhi lautan demonstrasi. Tapi apakah pemerintah mengakui kritik yang datang bergelombang dengan genuine itu?

Oh, tidak.

Direspons sih iya, dalam bentuk counter argumentasi, tapi diakui kayak kritik Fadli Zon? Pfft. Ngimpi.

Belum dengan gelombang protes soal Omnibus Law yang cenderung menguntungkan pengusaha-pengusaha dan merugikan para pekerja. Hak-hak pekerja dikurangi bersamaan dengan kewajiban-kewajiban perusahaan yang dipangkas.

Apakah protes para buruh didengar? Nggak, Bwos. Karena RUU Cipta Kerja ini melunakkan investasi, tapi mengebiri buruh di negeri sendiri. Negara Kesatuan Republik Investasi sih, mau bagaimana lagi?

Kritik-kritik ini benar-benar mental di telinga pemerintah. Bukan masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tapi bener-bener nggak kedengaran. Karena yang ngritik, tidak punya value politik yang besar. Ibarat diturutin atau nggak diturutin, pemerintah toh bisa jalan terus. Kalau ada yang ngeyel ya tangkapi aja beres. Ada UU ITE ini kok.

Nggak usah terlalu jauh-jauh deh, kita bisa melihat bagaimana sentilan soal corona di awal tahun yang terbukti pemerintah kelabakan karena terlalu meremehkan ketika sebagian rakyat sudah koar-koar soal bahayanya. Ketika itu terjadi, malah sempat dituduh sebar fitnah sampai disebut “binatang” lagi.

Kayak twit di bawah ini misalnya.

Lantas ketika pandemi kejadian betulan, tak ada satupun pengakuan dari pemerintah bahwa mereka salah. Jangankan minta maaf secara terbuka, mengakui kritik masyarakat soal kelengahan pemerintah aja kagak lho. Malah dibercandain lagi kritiknya. Ealah.

Sama seperti gelombang protes soal RUU KPK tadi, yang pada kenyataannya bikin KPK lemah syahwat kayak sekarang. Mana itu klaim Arteria Dahlan, anggota DPR RI dari fraksi PDIP, yang ngotot UU KPK yang baru memperkuat? Memperkuat ndasmu, nangkep selevel Harun Masiku aja rumitnya kayak mau nangkap Edi Tansil.

Udah terbukti UU ini melemahkan, masih aja tak ada pengakuan dari pemerintah bahwa gelombang protes dari mahasiswa dan elemen masyarakat soal UU KPK itu benar adanya.

Yang ada justru orang-orang macam ini ditangkapi, kadang dipersekusi, atau minimal disebut sebagai kadrun. Beda jauh dengan nasib kritik Fadli Zon yang diundang ke istana dan dihargai begitu besarnya.

Dandhy Dwi Laksono ditahan karena mengabarkan rusuh di Papua, Ananda Badudu ditahan karena berpartisipasi dalam aksi menentang UU KPK yang baru, belum dengan nama kurang terkenal macam Faisol Abod Batis yang ditangkap karena memaparkan data konflik agraria sepanjang pemerintahan Jokowi.

Hm, ngeri, Bung. Ngeri.

Meski begitu, tentu saja kita masih harus mengapresiasi langkah dari pemerintahan Presiden Jokowi yang terlihat sangat welcome dengan pihak yang sering mengkritik. Soal kenapa yang dapat penghargaan kok Fadli Zon, ya kan karena blio adalah “wakil rakyat”.

Jadi apapun yang baik-baik, sebaiknya memang diwakilkan saja. Baru deh kalau yang buruk-buruk nggak usah.

Biar rakyat sendiri yang merasakan. Bukankah begitu Pak Jokowi?

Apa jangan-jangan ini sentilan dari Pak Jokowi agar semua rakyat harus jadi pejabat kayak Fadli Zon dulu, baru kritiknya bisa diakui?

BACA JUGA Yang Hobi Nyinyir Jangan Khawatir, Fahri Hamzah dan Fadli Zon Aja Dapat Penghargaan atau tulisan POJOKAN lainnya.