Kekeringan, adalah salah satu bencana alam yang jelas nggak asing lagi terdengar sangat mengerikan. Dan di Sumenep, kejadian soal kekeringan sudah bukan hal yang baru. Pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa desa yang ada di Sumenep memang sudah sering dilanda kekeringan. Baik kering kritis, maupun kering langka.
Dan pada 2023 ini, mengacu pada SK Bupati, dari 18 kecamatan, ada 51 desa di Sumenep yang terancam mengalami kekeringan. Penjelasannya, 10 di kecamatan daratan, dan sisanya di kecamatan kepulauan. Lebih mencekamnya lagi, mengingat musim kemarau diprediksi lebih lama ketimbang 2022, status siaga darurat bisa mencapai 183 hari, terhitung sejak 1 Juni-31 November 2023. Menyikapi hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep akan memberikan dana 98 juta rupiah dari Biaya Tak Terduga untuk droping air bersih ke desa yang mengalami kekeringan, 5.000 liter untuk 100 orang.
Tentu saja, saya sebagai warga asal Sumenep mendengar bantuan ini ada, jelas bangga dan pastinya merasa terbantu. Tapi, sebagai salah satu warga asal Pasongsongan, yang paling parah terkena kekeringan, saya punya pandangan yang berbeda terkait ini.
Bantuan 5000 Liter untuk 100 orang di Sumenep jelas nggak cukup
Jika 5000 liter untuk 100 orang, paling tidak, per orang akan mendapatkan 50 liter selama 6 bulan. Memang sih, katanya per desa jumlah air bersih yang akan dikirim tergantung jumlah penduduknya. Akan tetapi, mengacu pada takaran air 5000 liter tadi, jelas nggak cukup. Jika warga di salah satu desa ada yang lebih sedikit, apakah akan lebih sedikit pula air yang dikirim?
Bayangkan, selama kurang lebih 6 bulan dilanda kekeringan, per orang jatahnya dapat 50 liter air. Dua liter misalnya, dalam dua hari jelas nggak cukup memenuhi kebutuhan dapur: memasak, minum dan mencuci piring. Ini adalah contoh paling dasar. Lha, ini ada 183 hari, Pak. Belum lagi air untuk mandi. Nggak mungkin kan pakai air kotor? Apalagi, misalnya kering kritis. Sedih betul membayangkannya.
Masyarakat Madura itu mayoritas petani
Mayoritas masyarakat di Madura itu petani. Jika 183 hari mengalami kekeringan, 5000 liter amat jelas kalau air itu tidak bisa mencukupi untuk lahan dan tanaman mereka dalam bertani. Lahan butuh air, pun tanamannya. Masak selama 183 hari cuma disuruh minum, makan, cuci piring dan baju. Petani gimana nasibnya?
Nah, pas banget. Ini kan lagi musim tembakau. Saat ini, masyarakat desa di Sumenep rata-rata sedang menanam bibit tembaku dan sudah siap panen. Gimana mau panen tembakau kalau airnya saja nggak ada?
Bagaimana kalau airnya ditambah?
Saya nggak tahu, apakah anggaran 98 itu cukup saja atau cukup amat untuk tersedianya air 5000 liter. Jika tidak, tentu harus ditambah takaran airnya dengan anggarannya. Demi kemakmuran rakyat, lho. Atau, yang 5000 liter itu bisa dikhususkan saja untuk warga airnya untuk bertani. Itu pun, jika cukup.
Bukannya nggak mau berterima kasih, tapi 6 bulan bukan waktu yang sebentar. Saran saya, mending 5000 liter itu dikhususkan untuk satu hal saja, misal, pertanian. Untuk air minum, sebaiknya diusahakan lagi dengan air bersih siap minum.
Pokoknya, airnya ditambah saja. Soalnya memang masalahnya udah terlampau gawat.
Saya menemukan berita tentang 10 kecamatan di Sumenep dilanda kekeringan dan warganya terpaksa membeli air Rp70 ribu per jam tiap hari. Bayangkan, desa yang dilanda kekeringan kritis, pas musim tembakau, harus membeli air seharga 70 ribu per jam. Tanpa tembakau, mereka nggak dapat penghasilan. Tapi, kalau menanam tembakau, beli airnya kemahalan. Tanpa menanam pun, udah susah mereka dengan terpaksa membeli air.
Memberikan makanan yang awet untuk warga Sumenep
Memasak makanan nggak luput dari air. Seperti mau bikin kuah, atau memasak nasi jagung yang butuh air hangat untuk penyiramannya. Agar air nggak terlalu boros, tentu sebuah kebanggaan jika misalkan Pemerintah Sumenep memberikan makanan yang awet secara gratis pada warga yang dilanda kekeringan. Bisa setengah bulan sekali, atau gimana baiknya guna pengiritan air, agar nggak sering memasak dan nggak mencuci piring.
Yah, itulah beberapa harapan saya untuk Pemkab Sumenep khususnya untuk BPBD Kota Sumekar dalam membantu masyarakat desa di Sumenep yang sedang terkena kekeringan. Gimana, Pak, sepakat?
Penulis: Zubairi
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Jangan Heran, Orang Madura Memang Harus Demo Apalagi Menyangkut Harga Tembakau
