Menjadi dosen di Indonesia sepertinya bukan lagi menjadi cita-cita yang menjanjikan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal itu dikarenakan nasib dan kesejahteraan dosen di negeri ini memang memprihatinkan. Anggapan itu saya yakini dan menguat setelah mendengar beberapa kisah rekan, senior, dan kenalan yang benar-benar merasakan beratnya menjadi seorang tenaga pendidik di perguruan tinggi, terlebih bila statusnya dosen di perguruan tinggi swasta.
Mereka hidup sebagai dosen tanpa jabatan yang mentereng. Mereka mengajar, membimbing, menilai, menulis, menyusun silabus, dan harus menerima menjalani karier dengan status kontrak yang diperpanjang setahun sekali. Inilah yang membuat mereka terjebak dalam ketidakjelasan status kepegawaian.
Status mereka yang kontrak ini memang datang dari SK Yayasan, sehingga kontrak tahunan menjadi penentu nasib mereka. Bahkan di awal masa karier, ada yang mengalami proses perpanjang yang baru ditawarkan di ujung semester. Tentu situasi itu bukan karena mereka punya kinerja yang buruk, tapi karena begitulah sistemnya berjalan.
Bila dibandingkan dengan dosen PNS, perbedaan paling nyata bukan tentang beban kerja atau kapasitas akademik. Keduanya sama-sama dirasakan baik dosen swasta maupun PNS. Yang terasa berbeda adalah mengenai kepastian karier itu sendiri, Mereka bekerja dituntut profesional, tapi di sisi lain mereka menjalani karier dengan rasa khawatir karena bisa diganti kapan saja.
Situasinya bisa lebih sulit
Di kampus swasta yang masih merintis, situasinya lebih sulit. Akademik tidak bisa serta merta berpegang pada idealisme ilmiah. Kampus tersebut harus berdamai dengan pasar. Sebab, bagi mereka mahasiswa adalah subjek pendidikan dan sumber pendapatan utama.
Akibatnya, dosen swasta harus berperan sebagai penjaga kepuasan. Artinya apa? Yah dosen jangan terlalu kaku, nilai jangan pelit, dan harus bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Tujuannya supaya citra kampus jadi bagus dan menarik mahasiswa lebih banyak di tahun ajaran baru.
Cara ini menjadi salah satu yang dipilih karena menawarkan hasil instan untuk menggaet mahasiswa baru ketimbang melalui jalur peningkatan akademik yang prosesnya bisa panjang. Dan tentu membutuhkan banyak biaya.
Dosen swasta berjuang sendirian
Tentu cerita dari kawan-senior saya bukan berarti menganggap semua kampus swasta seperti itu. Tentu masih ada (dan banyak) kampus swasta berkualitas yang punya idealisme tinggi dan tata kelola dengan standar akademik yang bagus. Tetapi kampus-kampus tersebut sangat sulit dijangkau. Mereka mematok standar yang begitu tinggi. Paling mudah ya lulus luar negeri atau sedang menempuh program PhD.
Akibatnya, kawan-kawan senior saya yang menjadi dosen mencoba peruntungan di kampus swasta kasta B dan C sebagai batu loncatan dan meneguk banyak-banyak pengalaman. Meski harus menerima tekanan dan dilema, antara menjaga kualitas atau menjaga keberlangsungan kampus.
Lalu tentang karier akademik mereka. Banyak yang mengira dosen swasta punya fasilitas serupa dengan dosen PNS. Kenyataannya mereka lebih sering berjuang sendirian.
Untuk naik jabatan fungsional dosen, tentu butuh riset dan publikasi, semuanya dikerjakan sendiri dengan dana pribadi. Syukur kalau mereka punya relasi sehingga diajak kolaborasi dengan guru besar di kampus lain yang ternama. Tapi kalau nggak punya, mereka harus siap menanggung biaya publikasi yang bisa mencapai puluhan juta.
Kalau ada insentif publikasi, itu tidak sebanding. Workshop pun ada, tapi terbatas. Ironisnya, ketika tuntutan akreditasi datang, kampus menuntut mereka bisa berkontribusi melalui semua itu. Padahal mereka tahu, proses menghasilkan publikasi dan riset itu nggak mudah. Dan mereka sukar untuk mengawal.
Semua diartikan pengabdian
Soal jaringan pengaman sosial dosen swasta juga nggak kalah pelik. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ada, tapi sangat minim. Bagaimana dengan dana pensiun? Hampir tidak pernah disinggung karena status mereka yang kontrak tadi. Pada akhirnya, masa tua mereka nantinya ya jadi urusan personal. Tidak ada jaminan dan kepastian soal sampai usia berapa mereka akan mengajar. Tapi ya aneh juga sih sampai mikir ke sana, sekali lagi, mereka kan dikontrak.
Di sisi lain, akomodasi secara materil lainnya juga memprihatinkan. Tunjungan sering bersifat tidak pakem. Bisa ada tahun ini, bisa lenyap tahun depan. Uang makan, transport, atau insentif di luar pokok hadir sebagai kebijakan, bukan hak yang wajib ditunaikan. Bagaimana dengan jumlahnya? Kawan saya yang berprofesi sebagai dosen swasta nyengir ketika saya tanya soal itu.
Dari aspek beban kerja, dosen swasta tidak hanya menanggung tanggung jawab yang menumpuk, tapi menyebar ke mana-mana. Mengajar, administrasi, akreditasi, panitia acara, bahkan jadi adminnya medsos kampus. Semua ditafsirkan sebagai pengabdian, jarang diartikan sebagai pekerjaan tambahan.
Dosen swasta berhadapan dengan ketidakpastian
Pada akhirnya, menjadi dosen swasta adalah pilihan terpaksa yang terlihat begitu idealis di dalam sistem yang sangat tidak ideal. Mereka mengajarkan berpikir kritis, keadilan, dan keberanian akademik, sambil belajar berhati-hati dalam kehidupan profesional mereka.
Apabila dosen PNS berhadapan dengan birokrasi, dosen swasta berhadapan dengan ketidakpastian yang halus tapi terus-menerus. Tentu saja bukan karena mereka malas atau nggak kompeten. Tapi karena mereka menjalani karier di sistem yang menuntut stabilitas akademik, tanpa benar-benar memberikan stabilitas hidup.
Mungkin saya bisa simpulkan kalau sisi gelap dosen swasta adalah ketika mereka terus dituntut mengajar untuk mendukung masa depan. Sambil di sisi lain menjalani hidup yang masa depan mereka sendiri masih begitu kabur.
Penulis: Muhamad Iqbal Haqiqi
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Saya Sempat Bercita-cita Jadi Dosen, tapi Setelah Lihat Gajinya, Saya Langsung Ganti Cita-cita.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
