Lebih dari satu dasawarsa lamanya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkuasa di negeri Yahudi tersebut. Kemampuan manuver politik serta pengaruhnya yang kuat menjadikan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Negeri Israel.
Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Pun demikian Netanyahu, sepandai pandai ia bermanuver pasti akan lengser juga. Selepas 12 tahun berkuasa, perjalanan politik Netanyahu sebagai perdana menteri terhenti juga, setelah dalam rapat paripurna parlemen Israel (knesset) pada pekan lalu, melakukan voting dan menunjuk Naftali Bannett sebagai perdana menteri baru, setelah mendapatkan suara mayoritas anggota parlemen dan memaksa Benjamin Netanyahu pensiun dini dari jabatannya itu.
Dari skema politik yang telah dibentuk koalisi oposisi, Pemimpin partai Yamina yaitu Nafftali Bannett, akan dipasang menjadi perdana menteri pada paruh pertama. Kemudian pada paruh kedua, kursi perdana menteri akan diberikan kepada Yair Lapid sang pemimpin kubu oposisi.
Menerka-nerka masa depan Palestina
Perubahan peta politik dalam negeri Israel sepertinya juga akan berdampak terhadap situasi geopolitik kawasan Timur Tengah, termasuk terhadap dinamika relasi konflik Israel-Palestina.
Namun, respon pesimistik justru ditunjukkan dua otoritas politik Palestina (Fattah dan Hamas). Lengsernya Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel dianggap tidak akan banyak berpengaruh terhadap masa depan Palestina.
Mahmoud Abbas sebagai representasi kubu Fattah melalui juru bicaranya menganggap pergantian perdana menteri yang terjadi di Israel merupakan dinamika internal dan tidak akan berdampak banyak terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dalam kesempatan yang berbeda Hamas melalui juru bicaranya pun mengatakan hal yang serupa, bahwa apa pun bentuk pemerintahannya (Israel) tidak akan mengubah pandangan rakyat Palestina bahwa mereka adalah penjajah dan perampas hak rakyat Palestina (Aljazeera, 13/06).
Pasalnya, kesepakatan kubu oposisi mengusung Naftali Bannett yang beraliran ultranasionalis menjadi perdana menteri pengganti Netanyahu merupakan kabar buruk bagi masa depan Palestina. Mantan Menteri Pertahanan itu memiliki citra negatif dalam memori rakyat Palestina. Ia dikenal sebagai orang yang enggan mengakui keberadaan negara Palestina.
Bahkan, mantan staf khusus Netanyahu itu dalam sebuah kesempatan pernah mengucap sumpah tidak akan menyerahkan satu sentimeter pun tanah Israel selama ia masih memiliki kekuasaan dan kendali. Melihat track record Bannett, rasa-rasanya akan sulit tercipta perdamaian di tanah para nabi itu. Palestina seperti keluar dari mulut buaya, tetapi mulut singa siap melahap.
Namun demikian, di tengah pekatnya situasi semacam itu, selalu ada cahaya di ujung terowongan. Di tengah pesimisme itu, ada setitik harapan yang masih tersisa bagi perjuangan warga Palestina untuk menjadi negeri yang berdaulat, yaitu bergabungnya partai Islam-Israel, Ra’am, dalam koalisi yang menggulingkan kekuasaan Netanyahu.
Sebagai partai Islam yang mayoritas anggota dan pemilihnya adalah warga Israel keturunan Palestina itu, kehadiran Ra’am diharapkan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintahan baru nantinya. Selama ini partai pimpinan Mansour Abbas itu dikenal sebagai partai yang getol mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah Israel yang menciderai hak-hak rakyat dan memperjuangkan kemerdekaan untuk palestina.
Secara hitung-hitungan politik, perbedaan jumlah kursi yang tipis antara kubu Benjamin Netanyahu (59 kursi) dengan oposisi (60 kursi), menempatkan partai Raam dengan perolehan empat kursi pada posisi yang sangat menentukan. Kebijakan-kebijakan politik partai Ra’am akan mempengaruhi langgeng tidaknya pemerintahan dalam formasi yang dibentuk oposisi nantinya. Secara kalkulasi, Abbas dengan partai Ra’am memiliki bargaining position yang kuat, wajar jika publik menaruh asa terhadap partai pimpinan Mansoer Abbas itu, untuk memperjuangkan kemerdekaan serta mewujudkan perdamaian di tanah Palestina.
Realitas politik tersebut merupakan variabel yang menentukan masa depan Palestina. Jika koalisi pimpinan Yair Lapid ini berjalan mulus dan partai Ra’am menjadikan isu Palestina sebagai platform perjuangan dan agenda politik mereka, tentu tidak mustahil mewujudkan perdamaian yang dicita-citakan selama ini. Hal ini tentunya akan memberikan secercah harapan bagi perjuangan Palestina untuk menjadi negara berdaulat, dengan catatan faksi-faksi internal Palestina semisal kubu Hamas dan Fattah dapat menyatukan suara, sehingga dalam kesepakatan-kesepakatan yang akan dibuat dengan Israel nantinya, Palestina bisa satu suara. Namun jika tidak, episode-episode kekerasan terhadap warga sipil di Palestina akan terus berlanjut.
BACA JUGA Mengutuk Israel sih Harus, tapi Nggak Perlu Bawa-bawa Adolf Hitler Juga kali