Pendidikan itu, memang seharusnya jadi hak semua orang, titik. Makanya, kalau ada wacana sekolah swasta gratis, rasanya seperti dapat angin surga mendadak. Sekilas, ide gila ini memang terdengar menguntungkan. Apalagi, selama ini, akses memperoleh pendidikan layak masih dianggap sesuatu yang mewah.
Namun, tunggu dulu. Kalau dikupas lebih dalam, wacana ini justru berpotensi jadi bom waktu yang menyebabkan dunia pendidikan makin ambyar. Usulan yang di atas kertas kelihatan kinclong, belum tentu sewaktu diterapkan di lapangan akan berjalan sesuai harapan. Jangan sampai, niat awalnya mulia, malah memunculkan efek domino yang merobohkan kualitas pendidikan itu sendiri.
Sekolah swasta gratis berujung pada kualitas yang makin irit
Gagasan sekolah swasta gratis, jujur saja, membuat dahi berkerut. Pasalnya, selama ini sekolah swasta mengandalkan pembiayaan dari orang tua yang kemudian dialokasikan pada gaji pengajar berkualitas, fasilitas top, dan pengadaan program unggulan. Ibaratnya, aliran dana orang tua itu darah bagi sekolah swasta.
Kalau tiba-tiba digratiskan tanpa kompensasi instan dan signifikan dari pemerintah, ya, bubar. Guru-guru berpengalaman bisa-bisa mengundurkan diri karena gajinya dipangkas. Belum lagi, ekstrakurikuler dan fasilitas pendukung bisa lenyap tak berjejak karena ketiadaan sokongan finansial.
Menggratiskan sekolah swasta tanpa keberlanjutan dana sama saja dengan mereduksi daya saing dan standar sekolah. Yang tadinya sekolah getol bersaing dalam mutu, malah nanti kualitasnya cenderung akan merata ke bawah. Toh, besaran bantuan per anak dari pemerintah sama saja jumlahnya dengan sekolah lain. Jadi, buat apa susah-susah menggenjot kualitas?
Bibit inovasi bakal mati suri, anak-anak cenderung jadi kurang berani
Selama ini, penopang eksistensi sekolah swasta itu karena sekolah dipaksa kreatif. Dorongan kompetisi dan kebutuhan untuk menarik siswa mendorong sekolah swasta harus putar otak. Misalnya saja untuk merumuskan kurikulum yang menjadi diferensiasi dari sekolah swasta lain, metode pengajaran yang out of the box, atau program ekstrakurikuler yang beragam.
Nah, seandainya semua digratiskan dan diatur plek-ketiplek oleh pemerintah, sekolah swasta kemungkinan besar bakal menghadapi penyeragaman kurikulum dan standar dengan sekolah negeri. Dengan demikian, sekolah alam yang mengajarkan anak dekat dengan bumi atau sekolah Montessori yang fokus pada personalisasi belajar akan tinggal nama. Pun, sekolah swasta sebagai wadah penyemaian ilmu agama serta bakat seni anak juga akan binasa.
Keberagaman filosofi pendidikan yang unik lantas terkikis habis sehingga menciptakan semacam monokultur pendidikan, di mana semua sekolah pada akhirnya serupa. Kalau sudah begini, kesempatan lahirnya generasi pemikir orisinal dan disruptif, yang biasanya lahir dari lingkungan pendidikan unik serta eksploratif, akan semakin terkubur. Ujungnya, anak-anak hanya akan menjadi individu penurut yang hanya bergerak sesuai instruksi tanpa mampu mengungkapkan pemikirannya sendiri.
Demi sekolah swasta gratisan, anggaran sektor lain dikorbankan
Niat membebaskan biaya di sekolah swasta, artinya negara harus mengambil alih semua pembiayaan jutaan siswa. Skala finansial yang dibutuhkan jelas luar biasa, bahkan bisa dibilang edan! Ini bukan cuma angka recehan, tapi potensi membebani APBN secara masif yang dampaknya bisa merembet ke aspek lain.
Bukan tidak mungkin, dana yang harusnya dialokasikan untuk sektor kesehatan, infrastruktur, atau bahkan subsidi sekolah negeri yang sudah ada, terpaksa dialihkan demi mewujudkan cita-cita di luar nalar tersebut. Apabila anggaran dipaksakan tapi kucurannya minimal, jangan kaget kalau sekolah swasta yang ngos-ngosan akhirnya memutuskan pemangkasan biaya operasional. Efeknya kembali lagi pada terjun bebasnya kualitas pendidikan.
Memang, pendidikan itu investasi jangka panjang, yang konon katanya merupakan salah satu kunci penuntas kemiskinan. Akan tetapi, ironisnya, realitas anggaran negara itu ada batasnya. Parahnya lagi, kalau sampai nekat ide sinting ini dieksekusi, bisa-bisa rakyat kelas menengah yang selalu terhimpit oleh kebijakan pemerintah ini, yang kena getahnya lewat kenaikan pajak. Di sisi lain, tahu sendiri, masyarakat Indonesia ini masih alergi dengan pajak tinggi, sekalipun katanya buat fasilitas publik.
Intinya, konsep menggratiskan sekolah swasta tersebut, niatnya sih oke. Siapa pun pasti ingin aplikasi pendidikan lebih merata. Namun, tetap saja, kadang maksud baik itu butuh kalkulasi yang lebih matang biar nggak jadi bumerang. Jangan sampai cuma karena ingin semua gratisan, negara justru mengorbankan kualitas dan pilar inovasi yang sudah dibangun susah payah selama puluhan tahun.
Penulis: Paula Gianita Primasari
Editor: Rizky Prasetya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
