Saya Setuju Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras, asalkan 6 Syarat Ini Dipenuhi

Saya Setuju Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras, Asal 6 Syarat Ini Dipenuhi Terminal Mojok

Saya Setuju Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras, Asal 6 Syarat Ini Dipenuhi (Unsplash.com)

Budi Waseso (Buwas) sebagai Dirut Bulog mengusulkan tunjangan PNS, TNI, dan Polri kembali dalam bentuk beras (saat ini dalam bentuk uang). Sebab menurut blio, nilai tunjangan beras yang diterima saat ini lebih rendah ketimbang harga beras di pasaran.

Saat ini, tunjangan PNS untuk beras memang sangat rendah, cuma Rp7.242 per kilogram sementara PNS cuma mendapat jatah 10 kilogram per orang. Itu berarti dalam sebulan, PNS mendapat tunjangan per orang sebesar Rp72.420.

Ide Buwas tersebut tentu saja mendapat banyak kritikan dari netizen, terutama mereka yang berasal dari keluarga PNS. Sebab, sudah bukan rahasia lagi kalau PNS zaman dulu yang mendapat tunjangan dalam bentuk beras Bulog mendapat beras dengan kualitas ancur-ancuran.

Sebagai seorang PNS, saya nggak seratus persen menolak ide Buwas tersebut. Saya sih setuju-setuju saja dengan ide blio, asalkan memenuhi beberapa syarat berikut:

#1 Harus yang kualitas premium

Ide tunjangan PNS diganti ini kan berasal dari Dirut Bulog-nya langsung, bukan keinginan dari PNS, TNI, dan Polri. Jadi, sebagai pihak yang menerima, boleh dong kalau kami request beras yang bakal kami konsumsi. Permintaan saya sih nggak neko-neko, minimal kualitas beras yang bakal kami terima seperti Beras Kita Premium lah, Pak Buwas. Kebetulan saya sudah pernah beberapa kali mencicipinya dan rasanya memuaskan.

#2 Harus dari petani lokal

Pak Buwas harus tahu, kami para PNS, TNI, dan Polri wajib cinta tanah air. Bukan cuma dalam hal ideologi dan hati, ya, perihal makanan juga harus mencintai produk dalam negeri. Makanya beras tunjangan kami wajib berasal dari petani lokal ya, jangan impor dari Vietnam atau Thailand.

#3 Harga beli di petani

Karena berasnya wajib dari petani lokal, harganya juga harus bagus supaya kesejahteraan para petani kita juga meningkat. Percuma kalau kebijakan tunjangan PNS kembali dalam bentuk beras, tapi petaninya nggak ikut tambah sejahtera. Buat apa ada kebijakan ini, Pak? Masa untuk menyejahterakan pejabat Bulog? Nggak mungkin gitu, kan?

#4 Jangan dijadikan alasan untuk impor

Jika tunjungan PNS dikembalikan dalam bentuk beras, tentu permintaan terhadap beras Bulog akan meningkat secara signifikan. Hal tersebut jangan sampai membuat cadangan Bulog jadi menipis sehingga jadi alasan Bulog impor beras. Lantaran ide ini tercetus dari Dirut Bulog, bukan PNS, harusnya sih Bulog sudah menyiapkan stok yang cukup buat PNS dan masyarakat umum, ya.

#5 Jangan ada oknum yang “bermain” dalam kebijakan ini

Lagi-lagi saya ingatkan, ide soal tunjangan PNS ini kan berasal dari Pak Buwas sebagai pimpinan Bulog, jadi saya beneran berharap nih kalau Pak Buwas mau berkomitmen nggak bakal membiarkan ada oknum “bermain” dalam kebijakan ini. Kalau Pak Buwas nggak mau atau belum bisa berkomitmen soal ini sih saya mending “say no” terhadap ide bapak.

#6 Kalau ada oknum yang “bermain” wajib diberi hukuman berat. Dihukum mati, misalnya

Meskipun namanya tunjangan beras PNS dan bentuknya berupa uang, terkadang uangnya bukan dibelikan beras oleh para PNS. Uang tunjangan tersebut biasanya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok lainnya karena stok beras masih cukup misalnya.

Kalau ide tunjungan PNS ini dikembalikan dalam bentuk beras, tentu pendapatan PNS akan berkurang. Yah, walaupun nggak banyak, tetap saja bakal berpengaruh.

Lantaran akan berpengaruh pada perekonomian banyak orang (PNS, TNI, dan Polri), seandainya ada oknum yang “bermain” dalam kebijakan ini, orang tersebut harus diberi hukuman seberat-beratnya. Misalnya saja hukuman mati. Jika aparat penegak hukum nggak bisa memberikan kepastian soal ini, mending tunjangannya tetap dalam bentuk uang saja.

Nah, itulah beberapa syarat yang harus dipenuhi seandainya ide soal tunjangan PNS itu ingin direalisasikan. Jika salah satu dari syarat-syarat di atas ada yang dirasa memberatkan atau nggak bisa dipenuhi, mending ide Pak Buwas nggak perlu diterapkan lah. Toh, mayoritas PNS lebih setuju dengan sistem yang sudah ada sekarang.

Kalau memang alasannya karena nilai tunjangan beras PNS lebih rendah daripada harga beras di pasaran, solusinya ya bukan mengembalikan tunjangan dalam bentuk beras, dong, Pak. Nominal tunjangannya yang harus dinaikkan. Ente kadang-kadang ente…

Penulis: Ahmad Arief Widodo
Editor: Intan Ekapratiwi

BACA JUGA Tunjangan PNS Memang Gede, tapi Nggak Segede Itu.

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Exit mobile version