Saya termasuk mahasiswa yang sejak awal kuliah punya cita-cita cukup klasik, yaitu ingin jadi dosen. Alasannya sederhana dan agak idealis, karena dosen itu ngajar mahasiswa dan kerjanya kelihatan intelektual. Membaca buku, diskusi, mengajar, lalu pulang membawa wibawa akademik.
Namun, semua romantisme itu mulai retak pelan-pelan ketika saya mulai mendengar curhatan dosen saya sendiri. Bukan soal mahasiswa yang malas atau birokrasi kampus yang ribet. Tapi soal gaji mereka yang kadang hampir setara dengan uang bulanan mahasiswanya.
Bayangkan saja, untuk menjadi dosen seseorang harus menempuh pendidikan panjang. Minimal S2, ya idealnya S3, menulis tesis dan disertasi yang bikin stres. Lalu ketika resmi mengabdi, gajinya belum tentu menyentuh dua digit. Bahkan untuk sekadar menyamai UMR saja masih harus bersyukur dan banyak berdoa.
Di titik ini, mimpi menjadi dosen berubah dari cita-cita mulia menjadi latihan keikhlasan tingkat lanjut.
Padahal, tuntutan profesi dosen tidak main-main. Ada Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dipenuhi. Mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Belum lagi kewajiban administratif seperti BKD, laporan kinerja, target publikasi, dan tekanan mental menghadapi sistem yang sering kali lebih suka angka daripada proses. Semua itu dijalani dengan upah yang sering kali tidak sebanding dengan biaya pendidikan dan energi yang sudah dikeluarkan.
Maka wajar jika banyak calon dosen mendadak mikir ulang, bukan karena malas mengabdi, tapi karena ingin tetap bisa hidup layak.
Lakukan apa saja biar penghasilan bertambah
Sebelum bicara idealisme dan pengabdian, ada satu fakta pahit yang sebenarnya sudah jadi rahasia umum. Yaitu, gaji dosen di Indonesia itu ngepas banget dengan UMR, bahkan sering kali masih di bawahnya.
Dari cerita dosen-dosen yang curhat ke saya, gaji dosen pemula ada yang belum sampai 3 juta rupiah per bulan. Itu pun masih harus dipotong BPJS serta berbagai potongan administratif lain. Angka di slip gaji mungkin tampak “cukup” di atas kertas, tapi di dunia nyata rasanya seperti latihan bertahan hidup. Ironisnya, tidak sedikit dosen yang masih ngekos, menunda beli rumah, bahkan harus menghitung ulang pengeluaran cuma demi memastikan akhir bulan tidak berubah jadi akhir segalanya.
Di saat yang sama, tuntutan profesional tetap berjalan tanpa diskon, tampil rapi di kelas, update literatur, riset harus jalan, administrasi harus beres, dan mahasiswa tetap dilayani dengan senyum akademis yang seolah tidak pernah lelah.
Melanggar kode etik demi bertahan hidup
Pada akhirnya, karena penghasilan yang sering kali tidak cukup untuk menutup kebutuhan hidup, banyak dosen terpaksa mencari jalan samping. Ada yang jadi konten kreator, ngajar di beberapa kampus sekaligus, buka les privat, sampai mengambil pekerjaan di luar dunia akademik yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tri Dharma, seperti makelar mobil atau kontraktor jasa alat berat.
Bahkan, di balik tembok kampus yang menjunjung tinggi integritas ilmiah, terselip cerita ironis tentang dosen yang membuka jasa joki tugas. Bukan karena mereka tidak paham etika akademik, tapi karena realitas ekonomi sering kali lebih galak daripada buku pedoman moral.
Baca halaman selanjutnya
Di titik ini, dosen bukan lagi sekadar pengajar dan peneliti, tapi juga manusia biasa yang harus membayar kontrakan, cicilan, dan biaya hidup yang entah kenapa selalu naik, sementara gaji tetap setia di angka yang itu-itu saja. Fenomena ini tentu tidak bisa dibenarkan, tetapi juga tidak bisa dilepaskan dari sistem yang menuntut profesionalisme tinggi tanpa memberi jaminan kesejahteraan yang memadai.
Ketika negara meminta dosen fokus mencetak generasi cerdas, sementara dosennya sendiri sibuk mencari tambahan penghasilan, yang kelelahan bukan hanya individunya, tetapi juga ekosistem pendidikan secara keseluruhan.
Negara ingin dosen ideal, tapi dompetnya minimal
Saya yakin pemerintah jelas punya peran besar, bahkan tanggung jawab langsung dalam memastikan dosen bisa hidup layak. Apalagi negara sudah mengatur bahwa dosen adalah profesi strategis. Ada Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024, lalu disusul Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 yang secara eksplisit mengatur profesi, karier, dan penghasilan dosen.
Di atas kertas, regulasinya rapi dan terdengar menenangkan. Dosen dijanjikan penghasilan layak, jenjang karier jelas, serta pengakuan sebagai tenaga profesional.
Kerja dosen itu serius, bahkan cenderung kelewat serius. Mengajar bukan cuma datang ke kelas, tapi menyiapkan materi, menilai tugas, membimbing mahasiswa, riset, publikasi, pengabdian masyarakat, lalu ditutup dengan laporan BKD yang kalau dicetak bisa jadi skripsi tipis. Tapi sayangnya, keseriusan kerja ini tidak selalu dibalas dengan keseriusan negara dalam urusan gaji. Di sinilah muncul rasa janggal. Negara ingin dosen profesional, berintegritas, fokus pada Tri Dharma, tapi penghasilannya masih sering berada di level bertahan hidup.
Masa iya, mencetak generasi terdidik dikerjakan dengan semangat pengabdian, tapi dibayar dengan nominal yang membuat dosennya harus mikir dua kali buat beli lauk ayam satu potong?
Kalau pemerintah memang ingin kualitas pendidikan tinggi meningkat, maka kesejahteraan dosen tidak bisa terus dianggap bonus. Ia harus jadi fondasi. Sulit berharap dosen fokus meneliti dan mengajar dengan maksimal kalau di luar kelas mereka sibuk menghitung sisa saldo dan mencari pekerjaan tambahan.
Kerja serius dengan gaji bercanda itu bukan romantisme pengabdian, tapi resep kelelahan struktural. Dan kalau kondisi ini terus dibiarkan, yang rugi bukan cuma dosen, tapi juga mahasiswa, kampus, dan masa depan pendidikan itu sendiri.
Penulis: Azzhafir Nayottama Abdillah
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA 4 Hal yang Perlu Kalian Ketahui Sebelum Bercita-cita Menjadi Dosen (dan Menyesal)
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.