Tahun 2019 merupakan tahun yang sangat istimewa bagi Indonesia. Tepatnya 17 April 2019, rakyat Indonesia yang telah punya hak pilih ikuti pemilu. Hanya butuh waktu lima menit untuk mencoblos, tetapi sangat berpengaruh untuk lima tahun ke depan.
Sayangnya, pesta demokrasi tahun 2019 ini diwarnai banyak kejadian sedih. Isu kecurangan, hingga ratusan petugas KPPS meningal dunia karena kelelahan. Banyak yang perlu dievaluasi.
Salah satu kasus yang saya tahu adalah meninggalnya Soemantri (51), Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Kertajadi. Beliau meninggal karena kelelahan mengerjakan tugas yang seperti tidak kunjung selesai.
Soemantri sebenarnya telah mengeluhkan dadanya sakit sejak penghitungan suara. Namun, beliau tetap mengerjakan tugas. Dan pada akhirnya, ketika ambruk dan dibawa ke rumah sakit, Soemantri dinyatakan meninggal dunia.
Camat Cidaun, Herlan Iskandar, berharap agar kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi. Herlan juga meminta kepada partai politik agar tidak selalu berprasangka buruk kepada petugas KPPS di lapangan yang kerjanya sudah sangat berat. Itu baru satu kasus. Hingga 1 Mei 2019, ada 377 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 883 orang sakit karena kelelahan.
Salah seorang warga Lubang Buaya, Jakarta Timur, Bachtiarudin Alam menyebut, pelaksanaan pemilu tahun ini sangat melelahkan. Rumitnya alur tugas menambah beban penyelenggara.
Baba, demikian dia akrab disapa, juga melihat waktu pengerjaan tugas yang terlalu sempit. Jatah istirahat lewat begitu saja demi mengejar waktu. Kendati begitu, menurutnya, jatuhnya korban bukan hanya karena pola pemilu serentak, melainkan mekanisme teknis yang kurang diperhatikan.
“Kalau menurut saya, pemilu serentak seperti ini tidak terlalu berpengaruh. Asal, pembuat aturan dapat membuat mekanisme yang simpel dan memudahkan. Jangan ingin terkesan aman dan teliti pada akhirnya hanya sia-sia contoh logistik yang terlalu beragam dan rumit,” tuturnya.
Untuk itu, lanjut Baba, pola tersebut tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia. “Idealnya mungkin saya berharap electronic vote saja, sepertinya lebih simpel dan mudah. Semo nggak saja pemilu atau pilkada nanti e-vote sudah bisa dilaksanakan di Indonesia,” katanya berharap.
Sehari setelah pesta demokrasi, kuping saya panas ketika setiap orang bertanya “Di TPS-mu selesai jam berapa kemarin? Ada kejadian apa saja?” Mereka malah sibuk mencari kabar dan membandingkan dengan TPS lain. Ya, gimana nggak panas, ketika sudah seharian penuh ngurus pemilu, besoknya masih dibahas lagi. Dengar ceritanya saja sudah capek apalagi mengingatnya.
Nah, lebih panas lagi ketika mendengar banyak terjadi kecurangan. Ada oknum yang sengaja menggiring pemikiran negatif yang ditujukan kepada KPPS. Padahal, KPPS sudah disumpah untuk bersikap adil dan netral.
Menurut pendapat saya, daripada berprasangka buruk soal kecurangan, lebih baik menunggu hasil resmi dari KPU. Jangan saling menuduh satu sama lain. Pesta demokasi sudah merenggut korban jiwa, masih dituduh curang.
Pada pemilu tahun ini, selain sebagai pemilih, saya juga ditugaskan sebagai saksi salah satu partai. Namun, di sini sebenarnya saya tidak ingin memperlihatkan lebih condong ke siapa. Saya hanya bercerita pengalaman saya.
Mulai dari bangun pagi untuk datang lebih awal, hingga dini hari menjalankan tugas sebagai saksi yang hanya duduk memperhatikan saja capeknya luar biasa. Apalagi saya melihat para petugas KPPS yang super sibuk, bahkan ada yang tidak sempat mandi. Saya juga memperhatikan beberapa petugas yang full time bekerja di TPS. Apakah sudah salat atau belum? Saya tidak tahu.
Mereka merelakan kepentingan pribadi dan ibadahnya demi honor yang tidak sebanding. Sebuah wujud kecintaan kepada negara. Honor tak seberapa, pengorbanan maksimal.
Mari berprasangka baik kepada KPU. Mereka sudah mempersiapan pemilu serentak ini sekuat tenaga, tetapi masih difitnah dan banyak isu yang dibuat-buat. Salah satunya yaitu tentang kesalahan data C1.
Memang, bisa saja terjadi kesalahan input data karena faktor kelelahan karena bekerja lebih dari 24 jam. Jadi, saran saya untuk para netizen, mohon bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPU pada tanggal 22 Mei 2019.
Para petugas KPPS, TPS, saksi, dan pihak lain yang menjadi korban pesta demokrasi perlu mendapatkan apresiasi. Tak perlu disebut sebagai pahlawan. Cukup dengan menghargai kerja keras mereka dengan tidak taklid buta menyebut ada kecurangan. Jika merasa ada kecurangan, gunakan kanal yang tepat untuk menggugat.