Jujurly, ini adalah sebuah unek-unek saya kepada khalayak publik, kepada berbagai media khususnya yang menyalurkan opini publik, yang mempersoalkan mereka yang berstatus artis namun beritikad untuk menjadi calon legislatif. Memangnya kenapa sih, kalau artis jadi caleg itu? Nggak boleh? Melanggar hukum? Atau gimana sih?
Beberapa hari ini, media sosial saya, Instagram khususnya, dipenuhi dengan pemberitaan tentang pencalonan berbagai individu yang akan berkontestasi dalam pesta demokrasi 2024 mendatang. Namun, yang menggugah greget saya bukan persoalan Prabowo, Ganjar, Anies atau lainnya yang bakal maju capres. Justru saya amat gemes banget dengan media yang memberitakan persoalan berbondong-bondongnya artis maju caleg.
Dari PDIP misalnya, ada Deny Cagur, Once Mekel, Kris Dayanti, Lucky Perdana, dan lainnya. PAN, ada Uya Kuya, Eko Patrio, Desy Ratnasari dan lainnya. Partainya Pak Prabowo, ada Ahmad Dhani, Melly Goeslaw, Ari Sihasale, dan beberapa lainnya. Demokrat, Arumi Bachsin dan Emilia Contessa. PKB pun sementara ada dua, Tommy Kurniawan dan Norman Kamaru. Perindo, ada Chef Arnold, Yusuf Mansur, Aldi Taher, dan lainnya. Nasdem, punya Reza Artamevia, Choky Sitohang, Ramzi, dan yang lainnya. Sedangkan PKS sementara masih ada komedian Narji.
Berbagai nama itu menjadi bulan-bulanan oleh netizen kita di media sosial, dan ruangnya difasilitasi oleh berbagai media pemberitaan. Seolah-olah apa yang terjadi dengan demokrasi kita pada hari ini itu udah nggak bener. Saya bukannya hendak mendukung, ataupun menolak, melainkan saya ingin mengajak para publik untuk mengoreksi cara berpikir kalian tentang demokrasi dan beberapa hal tentangnya yang bersinggungan pada hari ini.
Status sosial
Sebenarnya kita nggak perlu begitu terkaget-kaget ketika berbondong-bondongnya kafilah artis mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sebenernya pola politik demokrasi kita itu nggak pernah jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Hanya bungkusnya aja yang diubah-ubah.
Artis jadi caleg itu nggak jauh berbeda dengan praktik politik kita yang sebelum-sebelumnya. Seperti kyai jadi caleg, kyai nyalon bupati, nyalon gubernur bahkan jadi cawapres. Di sini saya nggak membicarakan kapabilitas calonnya, toh ada aja artis yang berkompeten, tapi juga ada kyai yang nggak berkompeten untuk memimpin, dan sebaliknya. Tapi, yang saya tekankan di sini adalah praktik politiknya. Bahwa mereka semua memanfaatkan status sosial mereka di masyarakat untuk kendaraannya.
Siapa pun boleh jadi caleg
Oleh karena itu, demokrasi kita itu demokrasi ala kaleng Khong Guan, yang isinya nggak hanya mereka-mereka yang selayaknya mengisi seperti biskuit dan wafer. Melainkan juga diisi oleh rengginang, rempeyek, kacang goreng, bahkan kerupuk. Dengan kata lain, di dalam pesta demokrasi kita, siapa pun boleh berkontestasi, bukan hanya kalangan “terdidik”. Siapa pun boleh, entah itu kyai, artis, pengusaha, bahkan mantan koruptor sekalipun dipersilakan untuk berkompetisi.
Meski ya, kalau mantan koruptor harusnya malu. But hey, apa itu rasa malu?
Mengapa kok orang-orang dengan status sosial yang aneh-aneh itu berani mencalonkan diri sebagai pemimpin kita? Ya karena mereka memiliki apa yang disebut oleh sosiolog klasik, Max Weber, sebagai otoritas kharismatik. Mereka memiliki pengaruh pada massa yang mengagumi mereka. Kharisma nggak hanya persoalan sosoknya, melainkan persoalan pengakuan dan kekaguman masyarakat akan sosok itu. Sehingga nggak segan-segan mereka memberanikan diri untuk mencalonkan diri.
Jadi meskipun nggak mempunyai kompetensi yang memadai, asalkan memiliki pengaruh, entah itu buruk atau nggak, pada suatu komunitas masyarakat, di sistem demokrasi kita itu dipersilakan untuk jadi caleg, nyalon pemimpin, bahkan nyapres.
Jauh sebelum Kerajaan Majapahit berdiri, Socrates sebenernya udah ngewanti-wanti, perihal demokrasi ini yang hanya ngandalin suara terbanyak. Sehingga siapa pun bisa menjadi pemimpin, termasuk orang goblok sekalipun. Padahal, seorang pemimpin itu ya harus berpendidikan, memiliki kompetensi, bahkan pengalaman yang memadai.
Modal sosial adalah kunci jadi caleg
Namun, sayangnya apa yang diwanti-wanti oleh Socrates ini nggak digubris sama sekali oleh masyarakat kita, bahkan dunia. Yang pada akhirnya, demokrasi kita hanya mengandalkan dua modal, yakni modal popularitas dan modal ekonomi sebagai kendaraanya.
Di sebuah perbincangan warung kopi, seorang kolega saya sempat mengajukan pertanyaan receh kepada forum: bagaimana caranya biar bisa jadi caleg? Sederhana, bernada guyonan, tapi cukup menggelitik kalangan pemuda di warung kopi. Saya pun mencoba memberi pendapat saat itu, berdasarkan apa yang saya liat, bahwa syarat jadi caleg itu cuma dua, yakni kaya dan terkenal. Keduanya saling melengkapi dan menjadi senjata paling khas era saat ini.
Jadi, seperti artis yang udah punya kedua modal itu, tentu mereka yang berpikir untuk mengupdate kehidupannya, akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tapi kan mereka udah kaya kenapa kok nyari penghidupan uang negara? Pemimpin kan mengabdi, bukan pekerjaan sampingan?
Pertanyaan itu mungkin sering kali ditemui ketika ada artis jadi caleg. Jawabannya sebenarnya sederhana, sebagaimana petuah Mbah Nietzsche bahwa setiap insan itu memiliki kehendak untuk berkuasa. Nggak ada rasa puas. Ketika ada peluang, rasa ingin berkuasa itu pasti ada.
Demokrasi hanya untuk smart people
Sebelum mengakhiri tulisan ini, beberapa pembaca pasti ada yang menganggap bahwa saya menolak demokrasi sebagaimana Socrates, atau bahkan konyolnya menganggap saya mendukung artis yang jadi caleg. Tapi, sebenernya saya hanya ingin menegaskan bahwa demokrasi itu hanya untuk masyarakat yang cerdas, masyarakat berpendidikan, smart people, pemilih yang udah pinter dan bijak dalam memilih.
Demokrasi membebaskan siapa pun untuk berkontestasi. Meski calonnya bobrok, asal administrasi terpenuhi, lancar. Tapi jangan lupa, demokrasi itu seharusnya mensyaratkan pemilih yang cerdas dan bijak. Jadi meskipun kalau ada calon yang nggak berkompeten, ya tinggal nggak dipilih. Gitu aja kok repot.
Sayangnya, di Negeri Wakanda, nggak hanya calonnya yang bobrok, tapi masyarakatnya juga ikut goblok. Sehingga yang ada hanyalah cemooh, nyinyir, asal-asalan, ribut nggak jelas. Pemilu pada akhirnya adalah event lima tahun sekali untuk keributan dan kekacauan antara calon yang bobrok dan pemilih yang goblok.
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Alasan Artis Nggak Bisa Lagi Jadi Senjata Parpol Mendulang Suara
