Tukin Kemenkeu naik berapa ratus persen sih saya nggak ada masalah. Tapi, bisa nggak liat kondisi pas cerita begitu, Bu Sri Mulyani?
Satu hal yang saya pelajari soal pejabat publik di Indonesia adalah soal komunikasi mereka yang acap kali aneh, nyeleneh, njelimet, tidak nyambung, sulit diterima akal sehat, dan bahkan tak berempati. Salah satu komentar yang sering membuat dahi berkerut adalah Menteri Kominfo, Pak Budi Arie. Tapi selain beliau, ada pejabat lain yang juga tidak kalah bikin dahi mengkerut. Terbaru adalah pernyataan Menteri Keuangan kita tercinta, Ibu Sri Mulyani.
Dalam sebuah forum, beliau mengaku kalau Tunjangan Kinerja (Tukin) PNS Kemenkeu saat ini telah naik 300 persen. Dikutip dari Kumparan.com, dalam sebuah diskusi, mantan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, mengungkapkan bahwa kenaikan tunjangan tersebut awalnya melalui beberapa usulan dari tim birokrasi Kemenkeu. Singkatnya, dari beberapa usulan yang disampaikan oleh Marwanto Harjowiryono. Ibu Sri Mulyani memilih opsi kenaikan mencapai hampir 300 persen.
“Kalau cuma segini, saya tidak akan pernah bisa minta mereka banyak kerja. Wong, gajinya belum dua minggu udah abis. Waktu itu saya bilang, tidak mau, naiknya lebih gede lagi,” kata Sri Mulyani dalam acara peluncuran buku biografinya Sri Mulyani No Limits, Reformasi dengan Hati, di Kementerian Keuangan, dikutip Minggu (22/9).
Keputusan untuk menaikkan Tukin hingga 300 persen dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai Kemenkeu. Dia meyakini pegawai Kemenkeu tidak akan bisa bekerja dengan optimal ketika masih memikirkan perutnya yang kosong.
Ironi di tengah hamparan patah hati
Apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani tentu jadi ironi di tengah kondisi ekonomi dalam negeri yang sedang lesu. Lay-off pekerja terjadi di mana-mana, daya beli masyarakat menurun, dan kelas menengah rentan makin bertambah. Belum lagi berbagai wacana pajak dan retribusi yang memangkas pendapatan masyarakat saat ini. Tentu sangat amat disayangkan pernyataan itu bisa diucapkan begitu mudah.
Terlebih kita semua tahu, Kementerian Keuangan dalam beberapa waktu terakhir terus disorot karena ulah para pegawainya yang kerap berpenampilan glamor dan pamer kekayaan, sebut saja Rafael Alun, Eko Darmanto, dan Adhi Pramono. Mereka adalah contoh kecil bagaimana PNS di bawah naungan Kemenkeu punya rekam jejak yang kurang baik di mata masyarakat.
Padahal, dalam beberapa kesempatan, Ibu Sri Mulyani sering mengemukakan beratnya tantangan dalam menaikkan gaji PNS di kementerian atau lembaga sejenisnya. Tapi mengapa semudah itu menaikan persentase Tukin PNS Kemenkeu hingga berkali-kali lipat?
Ibu Sri Mulyani mungkin bisa beralasan kalau Kemenkeu punya peran sentral dan tanggung jawab yang besar karena mengelola keuangan negara. Tapi kenaikan yang begitu tinggi tersebut bukankah justru jadi potret nyata atas ketimpangan pendapatan? Bahkan di antara Kementerian lembaga itu sendiri. Apakah peran pekerja sektor lain, seperti peneliti, dosen, guru, tidak punya peran yang sama sentralnya dengan PNS Kemenkeu?
Baca halaman selanjutnya: Insentif lebih tinggi (?)…
