Nama Kabupaten Banyuwangi kian melejit di telinga para wisatawan kurang lebih dalam satu dekade terakhir. Hal ini terjadi lantaran Pemkab Banyuwangi mulai meningkatkan sektor pariwisatanya. Tak hanya mengandalkan Taman Nasional Baluran dan blue fire yang ada di Kawah Ijen, pihak pemkab juga mulai mempromosikan atau cenderung “mengaransemen ulang” festival adatnya.
Tercatat pada tahun ini saja ada 55 festival yang dihelat yang dibagi menjadi dua. Pertama, festival adat seperti seblang, gandrung sewu, dan kebo-keboan. Kedua, festival non-adat yang hanya sekali kelar dan berpotensi menambah kemacetan dan boros anggaran.
Saking inginnya meningkatkan sektor pariwisata, pada tahun 2022 Disbudpar Banyuwangi sampai menargetkan sekitar 2500 wisatawan mancanegara tiap bulannya. Cukup ambisius, ya.
Menurut kacamata saya sebagai orang Banyuwangi, saya sangat menyayangkan keputusan Pemkab Banyuwangi menghelat berbagai festival di tengah warga yang sedang berjuang dengan kehidupannya. Bagaimana tidak, bayangkan jika anggaran festival itu digunakan untuk sektor-sektor yang lebih fundamental seperti infrastruktur, pendidikan, dan program bermanfaat lainnya.
Bahkan bagi saya, apa yang dilakukan Pemkab Banyuwangi layaknya orang yang memakai ikat pinggang tapi nggak pakai celana. Artinya, mereka lebih mementingkan hal-hal berbau aksesori daripada sektor fundamental yang masih tertinggal seperti pendidikan dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Saya akan membahasnya satu per satu.
Pendidikan di Banyuwangi kalah jauh jika dibandingkan kota-kota di Jawa Timur lainnya
Sejujurnya, sebagai orang Banyuwangi asli, saya melihat pendidikan di Kabupaten Banyuwangi masih kalah jauh jika dibandingkan dengan pendidikan di kota-kota lainnya di Jawa Timur. Kalau soal kampus nggak usah muluk-muluk membandingkannya dengan kampus yang ada di Surabaya deh, dibandingkan dengan kampus di kabupaten tetangga kayak Jember saja Banyuwangi masih kalah pamor.
Hal ini diperkuat fakta bahwa makin banyak anak muda Banyuwangi yang lebih percaya melanjutkan kuliah di luar kota daripada di kotanya sendiri. Kalaupun ada yang kuliah di sini itu karena gagal masuk kampus bergengsi di luar kota.
Jika mengacu pada ranking kampus nasional, hanya ada tiga kampus terbaik di Banyuwangi hanya bertengger di urutan entah berapa. Kampus yang bisa dibilang agak mendingan dari segi ranking adalah Universitas PGRI Banyuwangi (peringkat 143 nasional dan 2919 di Asia). Selain itu, kampus lainnya menduduki peringkat 400-an ke atas.
Pemkab sebaiknya memeperhatikan fasilitas publik yang belum merata
Sebaiknya Pemkab Banyuwangi juga perlu memperhatikan fasilitas publik yang kurang memadai dan cenderung belum merata. Faktanya, hanya beberapa kecamatan yang memiliki fasilitas publik memadai seperti Kecamatan Genteng dan beberapa kecamatan dekat pusat kota. Selain itu, kecamatan lainnya harus menerima apa adanya.
Salah satu contohnya adalah Kecamatan Srono. Kecamatan Srono ini boleh dibilang tidak punya apa-apa. Boro-boro mal atau fasilitas publik yang terlihat megah, terminal atau stasiun pun tidak ada di sini. Satu-satunya fasilitas transportasi yang dimiliki kecamatan ini cuma halte yang digabung dengan halaman toko warga etnis Tiongho dan juga dijadikan tempat nongkrong pengamen jalanan.
Lebih mirisnya lagi, jalanannya berlubang di mana-mana. Bahkan jalan yang dilalui wisatawan untuk menuju tempat wisata juga kondisinya mengenaskan. Jadi, kalau kalian mau berwisata ke sini, saran saya kalian harus mempersiapkan fisik yang kuat dan kesabaran yang tak terbatas. Sebab, sebelum memasuki area wisata, kalian bakal disuguhi jalanan berlubang bak sedang ikut Ninja Warrior.
Begitulah pendapat saya mengenai Pemkab Banyuwangi yang sibuk flexing sana-sini dengan festivalnya, tapi lupa sama sektor fundamental. Kalau kerjaan pejabat yang digaji pakai pajak cuma bikin acara doang, remaja masjid mah juga bisa.
Penulis: Rino Andreanto
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Surat Terbuka untuk Bupati Banyuwangi Terkait Izin Penjualan Miras di Tempat Wisata.