Pemda Hobi Bangun Masjid, Demi Amankan Suara Mayoritas? 

Pemda Hobi Bangun Masjid, Demi Amankan Suara Mayoritas Terminal Mojok

Pemda Hobi Bangun Masjid, Demi Amankan Suara Mayoritas (Unsplash.com)

Baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, jadi topik pembahasan utama di lini masa media sosial. Perkaranya adalah keputusannya menghabiskan APBD hingga 1 triliun rupiah untuk membangun sebuah masjid megah yang terletak di Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.

Warganet, khususnya warga Jawa Barat, pun berang. Tentu bukan karena pembangunan masjidnya, melainkan karena keputusan sang gubernur yang seolah menutup mata dengan banyaknya permasalahan di Jabar yang bisa diatasi dengan APBD 1 triliun tersebut.

Kekesalan warganet pun tumpah. Sejumlah masalah di Jabar diutarakan di media sosial, mulai dari ketiadaan sarana transportasi umum, minimnya ruang terbuka untuk publik, macet, hingga banjir tahunan yang rutin menyambangi wilayah Jabar.

Kemarahan warnanet itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, dilansir dari katadata.id, per Mei 2022, Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah masjid terbanyak di Indonesia. Selain itu, kritik yang dialamatkan kepada sang gubernur juga tampak dimentahkan dengan membawa nama-nama kota dan negara lain yang memiliki masalah lebih banyak dibanding Jabar.

Sebenarnya kalau kita lihat lebih lanjut, pemimpin daerah yang membangun masjid itu nggak cuma Kang Emil. Kalau kita googling, hampir di setiap daerah ada saja berita tentang pembangunan masjid oleh kepala daerah.

Salah satu yang teranyar dan cukup meriah juga adalah pembangunan masjid megah di Kota Solo. Kota yang saat ini dipimpin oleh anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming. Bedanya, yang di Solo ini pembangunannya menggunakan dana hibah dari UEA. Tapi, fakta dari mana uang pembangunannya, tak mengubah kenyataan bahwa Solo juga bukan kota yang kekurangan masjid.

Kota-kota lain di Indonesia pun demikian. Hampir setiap radius 5 kilometer kita bisa menemukan masjid (yang sepi dan kosong itu). Wajar, karena data juga mencatat bahwa jumlah masjid di Indonesia per Mei 2022 sudah mencapai 290.161. Ini belum termasuk musala yang di tiap gang pasti ada itu lho, ya. Bahkan, dilansir dari Sindonews, Indonesia menempati posisi pertama negara dengan masjid terbanyak di dunia.

Lha, terus para pemimpin daerah ini ngapain ya, kok sampai segitu semangatnya untuk membangun masjid? Sudah barang tentu bukan karena desakan kebutuhan, dong, ya. Ini bisa dilihat minimal dari betapa masjid-masjid yang dibangun tersebut menonjolkan gaya arsitektur yang unik demi lomba mewah-mewahan dengan masjid lain.

Setidaknya ada dua kemungkinan yang muncul di kepala saya saat menyaksikan para pejabat daerah ini semangat memperbanyak masjid.

Pertama, demi ceruk suara. Nggak usah sok denial, politik identitas, khususnya berbasis agama itu laku keras di negara kita. Maka, membangun masjid adalah shortcut yang taktis untuk mengambil hati para pemeluk agama mayoritas. Nggak peduli apakah setelah itu masjidnya akan dimakmurkan dan membawa dampak sosial sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, atau malah hanya akan jadi pajangan dan menyedot APBD dengan angka fantastis demi perawatannya.

Kedua, kalau bukan demi suara, barangkali para pemimpin daerah ini ingin punya peninggalan yang hampir nggak mungkin ditolak masyarakat. Apalagi kalau bukan masjid? Yah, meskipun demi asa egois itu, dana yang dihabiskan nggak sedikit dan justru kerap kali berujung mandeknya infrastruktur lain yang lebih penting.

“Yaudah sih nggak usah dijulidin. Kayaknya benci amat sama pembangunan masjid,” begitu kira-kira kata warganet. Ah, coba saja kawan-kawan minoritas di negeri ini bisa juga ngomong kaya begitu saat akan membangun rumah ibadah yang belum tentu di tiap kota/kabupaten ada. Mereka sih boro-boro nilep APBD untuk pembangunan rumah ibadah, nggak dirisak pas beribadah di rumah dan nggak was-was meninggal karena dibom saja sudah bersyukur.

Lagi pula, memberi kritik terhadap hal-hal yang dimotori oleh pemerintah itu mestinya nggak perlu dipandang sebagai julid. Hal tersebut justru perlu, mengingat bahwa mandat pemerintah adalah sebagai pelayan publik.

Kita sebagai publik berhak tahu sudah diapakan saja uang dan kepercayaan kita semua oleh mereka-mereka yang berkuasa. Jangan-jangan saat banyak akses pendidikan atau transportasi sulit, mereka malah saling adu gengsi untuk meninggalkan legacy via masjid elite? Atau bahkan, jangan-jangan saat kita lengah, uang negara dipakai buat beli gorden puluhan juta demi rumah dinas yang elok dan elite~

Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Intan Ekapratiwi

BACA JUGA Nostalgia 6 Janji Politik Paling Absurd yang Pernah Saya Dengar.

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
Exit mobile version