Bulan November mendatang, berbagai daerah akan menggelar pesta demokrasi. Di bulan itu akan digelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Tidak terkecuali Kabupaten Bangkalan di Madura, warga akan memilih kembali bupati Bangkalan.
Sebagai warga Bangkalan, saya senang sekaligus was-was menatap pilkada tahun ini. Di satu sisi, saya senang karena akan ada bupati baru. Di sisi lain, saya khawatir kalau pemimpinnya sama saja dengan sebelumnya, zonk! Asal tahu saja, sejak tahun 2000, Bangkalan selalu mendapat pemimpin yang tidak amanah, tersandung kasus korupsi. Itu mengapa daerahnya nggak ada perubahan signifikan.
Saya rasa, warga sebenarnya turut andil dalam kegagalan memilih bupati itu. Seharusnya warga bisa lebih selektif ketika memilih. Sekalipun tidak ada calon yang sempurna, warga sebenarnya bisa memilih yang terbaik dari yang terburuk. Kalau warga sulit membayangkannya, setidaknya mereka bisa memilih pemimpin seperti PJ Bupati saat ini.
Asal tahu saja, beberapa bulan terakhir, Bangkalan mulai menunjukkan geliat kemajuan ketika dipegang oleh PJ Bupati Arief M. Edie. Bak angin segar, beliau melakukan banyak penataan. Misalnya, memperhatikan ketaatan pajak para pengusaha untuk kontribusi pemasukan daerah, mengurus infrastruktur, penyegaran administrasi, sampai pada menghidupkan kembali ruang publik kebudayaan, kesenian, dan pendidikan.
Akan tetapi, warga Bangkalan tidak boleh terlena. PJ Bupati Bangkalan hadir hanya sementara menggantikan posisi bupati yang sedang kosong karena bupatinya terjerat kasus korupsi. Setelah pilkada, PJ bupati ini akan kembali bertugas sebagai ASN dan Bangkalan akan kembali pada pangkuan pemimpin yang dipilih melalui Pilkada serentak.
Tidak semua ulama bisa memimpin kabupaten
Berdasar pengalaman mendapat pemimpin zonk selama bertahun-tahun, seharusnya warga Bangakaln belajar untuk memilih pemimpin dengan lebih rasional dan penuh pertimbangan. Jangan asal memilih pemimpin karena status tertentu, misal ulama dan punya gelar. Memang status tersebut bisa menjadi pertimbangan, tapi tidak mutlak.
Saya paham betul Bangkalan ini kabupaten yang cukup religius. Namun, ini bukan berarti pemimpinnya harus dari kalangan ulama terus dong. Sebenarnya boleh saja dari kalangan tertentu, sebut saja ulama dan kiai, tapi pilih yang benar-benar menerapkan ajaran islam yang akhlakul karimah.
Asal tahu saja, 3 bupati terakhir yang memimpin Bangkalan berasal dari kalangan ulama. Namun, 2 dari 3 bupati tersebut terjerat kasus korupsi yang besar dan meresahkan. Sangat tidak mencerminkan nilai-nilai luhur ajaran Islam.
Bukannya saya mengompori agar tidak memilih bupati dari kalangan ulama. Hanya saja, kita juga perlu melihat kompetensinya sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang mengerti dunia birokrasi, akademisi, keamanan, dunia digital, arah kebijakan, dan persaingan global. Bangkalan masih butuh bupati yang kompeten dan mau bergerak cepat untuk mengejar ketertinggalan.
Tidak semua orang yang punya gelar itu berkualitas
Selain jangan asal dari kalangan ulama, memilih pemimpin juga jangan asal punya gelar. Sebab, zaman sekarang gelar bisa dibeli. Buktinya, skripsi, tesis, dan disertasi saja bisa dengan mudahnya menggunakan jasa joki. Tidak berbeda jauh dengan gelar yang dengan mudah diperjualbelikan.
Jauh lebih penting dari gelar adalah rekam jejak dan prestasinya. Gelar mentereng, tapi tak berprestasi dan berdampak pada rakyat, mending skip aja.
Desak calon bupati Bangkalan melakukan diskusi publik terbuka
Selanjutnya, saya harap warga Bangkalan mendesak para calon bupati Bangkalan untuk melakukan diskusi publik terbuka. Diskusi artinya warga dilibatkan secara aktif dalam kegiatan tersebut. Nggak melulu kampanye dengan janji-janji kosong dan jauh dari penyelesaian persoalan.
Kalau kampanye, biasanya hanya didatangi oleh tim sukses, partai koalisi, dan masyarakat yang siap mendukung secara loyal. Tapi, kalau diskusi publik, pihak calon bupati bersedia mengundang lawan politik, akademisi, anak muda yang belum memiliki pilihan, dan masyarakat luas. Tujuannya apa? Agar dirinya sebagai calon bupati diuji dengan berbagai permasalahan pelik yang ada di Bangkalan. Dengan begitu, kualitasnya sebagai calon pemimpin dapat terlihat oleh masyarakat banyak.
Calon bupati Bangkalan yang memberi “amplop” besar adalah calon koruptor
Belajar dari pengalaman selama ini, mereka yang memberi “amplop” besar ke warga di masa kampanye biasanya terjerumus ke dalam lubang korupsi. Saya bukannya membenarkan “amplop” dengan jumlah kecil ya. Berapa saja jumlahnya itu memberi “amplop” keliru. Apalagi dalam jumlah besar,.
Poin ini penting ditekankan karena warga Bangkalan saya lihat-lihat begitu lemah terhadap sogokan. Bagaimana tidak, angkalan adalah kabupaten termiskin nomor 2 di Jawa Timur. Masyarakat miskin jelas kekurangan uang. Jadi ketika ada amplop berisi uang cuma-cuma, langsung sikat. Maka, habislah masa depan kabupaten kita dijual ke calon koruptor. Saya jadi curiga, jangan-jangan kemiskinan di Bangkalan sengaja dipelihara agar mereka yang kaya saja yang tetap bisa menjadi pemimpin ya.
Di atas beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh warga Bangkalan Madura sebelum memilih Bupati. Tentu masih banyak kriteria lain seperti memiliki public speaking yang bagus hingga memahami akar persoalan di Bangkalan. Intinya, pada Pilkada November mendatang warga Bangkalan perlu benar-benar lebih berhati-hati ketika memilih supaya nggak dapat pemimpin zonk selama 5 tahun ke depan.
Penulis: Naufalul Ihya’ Ulumuddin
Editor: Kenia Intan
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
