Saya membayangkan kalau Ki Hadjar Dewantara hidup kembali dan menjadi menteri pendidikan di era milenium ke tiga ini. Apa nggak ngelu sirah e??? Bagaimana tidak? Akhir-akhir ini dunia pendidikan dibuat gonjang-ganjing dengan serba-serbi permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan sambil ngopi.
Baru-baru ini, pendidikan sedang menyumbang satu kasus dari sekian banyak kabar berita duka Indonesia. Yustina—ibu seorang siswa berinisial BB dari SMA Kolese Gonzaga—baru saja menggunggat empat orang perangkat sekolah karena anaknya tidak naik kelas.
Pihak sekolah memberikan keterangan bahwa BB tidak naik kelas karena nilai sejarahnya tidak memenuhi KKM. Selain itu, BB pernah merokok dan makan kuwaci pada jam pelajaran sejarah. Lalu, siapa yang akan kuat di pengadilan?
Terlepas dari siapa yang akan memenangkan kasus ini, entah dari pihak sekolah atau orang tua siswa, peristiwa ini telah menghancurkan harmonisasi tri pusat pendidikan. Tri pusat pendidikan yang diproyeksikan mampu bertahan dan mempertahankan cita pendidikan, kini kandas dan tersisa semboyan belaka.
Kalau saja terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan sekolah, tentu kasus ini tidak perlu jatuh di meja hijau. Termasuk sistem penilaian di sekolah yang “kurang bermakna”, turut menjadi penyulut api yang seharusnya tak perlu membara-membara amat.
Mengukur siswa hanya berdasarkan angka-angka saja, memiliki limitasi makna yang justru menciderai proses belajar. Sistem pendidikan yang menekankan pada penilaian hasil akhir melalui angka-angka, menjadi arena kompetisi yang cukup sengit. Ukuran penilaian hanya akan menunjukkan nilai tertinggi dan terendah, bukan lagi nilai dari pembelajaran itu sendiri.
Standar penilaian semacam itu bagi saya adalah kekerasan sistemik yang dibuat oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan kita. Daripada sibuk mengeneralisasi pengukuran siswa berdasarkan angka-angka tak bermakna, kenapa tidak melakukan evaluasi berkala yang melibatkan orang tua secara penuh?
Evaluasi bisa dilakukan dengan diskusi reflektif antara guru dan orang tua untuk merenungi kegiatan harian atau mingguan. Tentu diskusi reflektif tidak hanya mengevaluasi domain kognitif, ia jauh lebih mendalam hingga menyentuh domain afektif dan psikomotorik. Evaluasi semacam ini tidak bisa hanya dengan penilaian hasil akhir belajar anak melalui angka-angka statistik.
Hasil akhir berdasarkan angka-angka tidak akan pernah menumbuhkan ketahanan, ketekunan, tanggung jawab, inisiatif, ataupun kreatifitas anak. Hasil akhir berupa angka-angka hanya akan menciderai proses belajar dan pendidikan menjadi arena kompetisi untuk saling menjatuhkan.
Andai dalam kasus BB, evaluasi melibatkan orang tua secara penuh, tentu tidak ada saling silang paham di antara mereka. Apakah begitu buruknya komunikasi antara sekolah dan orang tua hingga alasan-alasan tidak naik kelas si BB ini sampai harus dibawa ke pengadilan?
Ki Hadjar Dewantara pernah berkata bahwa sekolah adalah perantara bagi orang tua, anak-anak, dan masyarakat. Apakah pada kasus ini sekolah yang salah? Tentu tidak sepenuhnya. Jika kedua belah pihak mau saling berkomunikasi mengenai perkembangan anak, pasti akan menghasilkan jalan tengah sekaligus membuka kebaikan bagi anak itu sendiri.
Hanya melalui dialog, guru dan orang tua bisa mengetahui bagaimana seharusnya yang terbaik untuk anak, bukan yang terbaik untuk mereka. Kasih sayang orang tua dan sekolah bukan diukur dari kepemilikan. Bukan orang tua atau pihak sekolah yang tau mana yang paling baik untuk anak. Sebaiknya kedua belah pihak mulai saling berefleksi, jalan mana yang paling baik untuk kepentingan BB.
Di Indonesia, nilai akhir dianggap sebagai prestis yang menjadi ukuran siswa tersebut baik atau buruk. Saya pernah mendengar cerita dari seorang guru kepada muridnya yang tidak naik kelas kala itu. Pak guru tersebut meramal, pada suatu saat nanti Indonesia akan seperti sakura. Akan ada masa di mana sistem sosial tidak menempatkan kenaikan kelas dan kelulusan ujian nasional sebagai barometer kesuksesan.
Akan ada masa di mana sistem kenaikan kelas tidak membentuk kasta pada suatu rombongan belajar. Misi sekolah dan negara adalah proses belajar anak, bukan kenaikan kelas atau ujian berbasis angka-angka belaka. Jika anak tidak mendapatkan hasil yang baik dalam evaluasi, hal itu bukan kesalahan anak, tapi kesalahan guru dan orang tua.
Sistem sosial semacam itu akan berimbas pada kepercayaan diri sosial dan personal anak. Kapan sistem sosial itu akan terjadi? Barangkali setelah Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Doakan saja. Semoga kasus ini akan membuka gebrakan baru bagi Mas Menteri. Amin.
BACA JUGA Sekolah Tidak Lebih Penting dari Belajar atau tulisan Bibah Pidi lainnya.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
