Membaca artikel mas Seto Wicaksono yang berjudul Mempertanyakan Logika ‘Kerja 10 Juta, Digaji 3 Juta. Sisanya Diganti Tuhan’ dalam Dunia Kerja yang tayang di Terminal Mojok tanggal 27 Agustus yang lalu membuat hati saya miris. Tunggu. Saya sedang tidak ingin mendebat mas Seto, yang saya anggap senior di TM. Bahkan saya salah satu fans berat artikel-artikel sampeyan yang gurih kemripik itu. Di sini saya hanya ingin curhat Mas. Beneran.
Jadi gini. Mas Seto menanyakan logika Mbakyu Tiktok itu kan Mas? Kalau bagi saya ucapan Mbakyu itu ada benarnya. Eits, bentar. Saya harus memastikan bahwa di sini saya tidak bermaksud mendukung pernyataan Mbakyu ndakik-ndakik bawa nama Tuhan hanya demi konten. Saya cuma mau bilang, pernyataan Mbakyu kerja 10 juta digaji 3 juta itu ada. Bahkan banyak lho orang yang ada di posisi itu. Dih! Kok mau-maunya diperlakukan seperti itu? Jawaban saya adalah: TERPAKSA.
Lha, kok terpaksa? Ya gimana lagi, Mas. Nggak semua orang seberuntung Mas Seto dan netizen maha bener yang bisa bekerja di sebuah perusahaan yang mapan, aman, nyaman. Punya sistem gaji, bonus, tunjangan, hak cuti, dan jaminan kesehatan yang jelas dan transparan. Memiliki aturan tata kerja yang baik, manut mengikuti aturan dinas tenaga kerja setempat. Tetapi, realitas di lapangan nggak seideal gitu. Nggak cuma satu dua. Banyak. Ada di mana-mana.
Mungkin ada yang berpendapat, “Halah mungkin situ yang nggak cakap, nggak punya skill yang laku jual ke perusahaan-perusahaan yang bonafide.” Bisa jadi, tapi bisa juga nggak. Beberapa kawan saya lulusan sarjana dari universitas terkemuka, IP tinggi, malah ada yang cum laude, ada yang menguasai lebih dari satu bahasa asing, penampilannya juga oke. Tapi, gajinya? Persis ceritanya Mbakyu tadi, minjem istilah Sampeyan: mbelgedes!
Kawan-kawan saya itu harus membuang ego dan mimpi-mimpi hidup sejahtera, karena harus menjalani kerja rodi, kepala buat kaki, dengkul dipake mikir, tangan buat jalan. Gaji yang diterima di bawah UMR. Belum lagi adanya tugas-tugas tambahan yang harus dikuasai dan dilakukan bersamaan dengan tugas wajib, tanpa kompensasi apa pun! Kalaupun ada, besarannya terlalu receh jika dibandingkan dengan tanggung jawab untuk menangani sebuah project global.
Ketiadaan peraturan dan pendelegasian yang jelas, membingungkan para pekerja di level bawah. Aturan dibuat selalu berubah-ubah mengikuti mood owner. Sering tumpang tindih dengan supervisor di bawahnya. Sedikit kesalahan diganjar dengan sindiran. Itu udah yang paling halus. Biasanya malah tunjuk hidung langsung dan menjadi pemberitahuan di antara para pekerja sebagai efek jera. Boro-boro kepikiran dapat penghargaan, misal naik jabatan biar dapet gaji UMR atau dapet bonus seperti para supervisor, lihat pintu masuk kantor aja udah senep.
Hla terus ngapain ente bertahan di tempat kayak gitu?
Demi apa coba? Ya apalagi kalo bukan buat menyambung hidup. Ini tentang hidup lho ya, nggak main-main. Ada anak yang harus menghidupi orang tua dan anggota keluarga lainnya. Ada single parent dengan anak yang menjalani peran ganda. Ada yang dari segi usia sudah mentok dan nggak bisa ke mana-mana lagi. Mau nyari kerja, mana ada yang mau terima. Kalo nggak kerja, anak bojo makan apa. Ke-embuh-an inilah yang membuat banyak perusahaan berhasil membuat orang MAU kerja dengan kondisi kayak gitu.
Kenapa nggak dilaporin aja perusahaannya? Nggak segampang itu, Buos. Dari sisi pekerja, ibarat kita sudah di pinggir jurang, nggak punya pilihan selain bertahan. Berani berkoar-koar, auto mutasi, demosi, PHK sepihak, dan lain-lain. Dari sisi pengusaha, si bos tinggal bilang: Ente nggak mau? Tinggal angkat kaki sana. Yang mau kerja di sini banyak. Ente pergi, yang lain pada ngantri. Nah, kalo ngomongin soal audit, itu mah masalah kecil. Apa yang nggak bisa diakalin di negeri +62 ini? Buktinya pengusaha-pengusaha nakal itu masih eksis, baik-baik aja, aman, damai, sentosa.
Terus pemerintah ke mana? Nah itu. Sampai sekarang saya juga masih belum nemu jawabannya. Tapi, melihat gaji DPR yang fantastis itu, saya kayaknya nggak perlu nyari jawabannya lagi.
