Tahun 2022 sebentar lagi akan berganti dengan tahun 2023. Tahun yang menjadi arena politik untuk menyambut Pemilu 2024. Tentu sebagai masyarakat yang jadi komoditas politik, kita akan disuguhi berbagai janji manis soal perubahan dan kebijakan dari para peserta pemilu, baik itu dari caleg, cabup, cagub, maupun presiden.
Janji politik yang berbalut dengan slogan “demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat” akan berseliweran di kanal-kanal publik. Mulai dari media massa, media sosial, hingga ruang-ruang sempit di sudut perkampungan kumuh bakal ramai dengan omongan yang dilontarkan dari para politisi. Ya maklum, kalau nggak janji kan nggak afdal.
Nah, perihal janji politik ini, saya ingin mengajak kita semua bernostalgia dengan janji-janji politik dari pemilu sebelumnya yang terkesan absurd dan dipaksakan. Sebagai pengingat saja, kalau misalnya muncul janji politik yang absurd di tahun depan, kita jadi nggak kaget dan lebih memaklumi.
Sebelumnya saya disclaimer dulu kalau saya nggak akan nyebutin partai mana atau siapa yang melempar janji-janji politik tersebut. Nanti kesannya saya malah jadi promosiin mereka~
#1 SIM seumur hidup
Siapa di antara kalian yang masih ingat dengan janji politik satu ini? SIM seumur hidup jadi janji politik yang dilempar oleh salah satu partai politik pada tahun 2018 lalu. Terkesan keren, tapi saking kerennya malah jadi aneh. Kok aneh? Kan bagus dong biar masyarakat nggak repot-repot ngurusin SIM tiap lima tahun sekali.
Masalahnya, realita masyarakat kita yang terkenal kreatif di jalan raya ini nggak cocok dengan kebijakan begitu. Perpanjangan SIM menjadi salah satu upaya untuk mengawasi aspek jasmani dan rohani dari pengendara. Selain itu, perpanjangan SIM merupakan wujud dari upaya pertanggungjawaban dari seorang pengendara.
Maksudnya gini, misalnya amit-amit, ada seorang pengendara yang awalnya waras tapi tiba-tiba jadi nggak waras, nah perpanjang SIM ini bisa jadi sarana identifikasi apakah orang tersebut layak diperpanjang SIM-nya atau nggak. Makanya janji politik soal SIM seumur hidup itu jadi konyol karena justru jadi kebijakan yang malah membahayakan masyarakat.
#2 DP rumah 0 persen
Janji politik yang satu ini ramai ketika kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Salah satu paslon dengan semangat menggebu-gebu ingin memberikan kemudahan terhadap akses kepemilikan rumah bagi seluruh warga Jakarta, terutama kalangan milenial kelas menengah ke bawah yang sulit mendapatkan rumah karena harganya yang super mahal. Tapi persoalannya, kebijakan ini maksa banget.
DP 0 persen untuk kredit kepemilikan rumah ini memungkinkan para calon pembeli properti untuk nggak memberikan uang muka mengajukan fasilitas kredit. Masalahnya, kepemilikan rumah secara kredit itu mayoritas melalui pihak perbankan, dan bagi pihak bank, kebijakan ini terlalu berisiko ketika diterapkan karena berpotensi meningkatkan persentase kredit macet. Dan hal itu sangat dihindari karena berkaitan dengan pertanggungjawaban bank kepada investor melalui laporan keuangannya.
Tapi, kalau kreditnya macet bukannya rumah bisa disita dan dilelang? Hei, lelang rumah itu nggak semudah jual lombok dengan harga murah di pasar, Gaes. Proses pelelangan rumah itu lama. Dan pihak lain seperti developer tentu juga ikut mengalami kerugian.
#3 Menghentikan kebijakan impor
Ini janji politik yang sangat halu. Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak nomor empat di dunia nggak akan pernah lepas dari namanya impor. Selain karena kebutuhan masyarakat kita yang tinggi akan barang-barang luar negeri, terutama bahan pangan yang nggak ada di Indonesia seperti gandum memang harus diimpor, produksi bahan makanan lokal indonesia macam beras, kedelai, gula, bahkan daging sapi itu masih sangat rendah dari total kebutuhan nasional.
Jadi, kalau tahun depan ada yang janji soal Indonesia akan stop impor, mungkin dia selama ini tidur makanya nggak tahu realita kebutuhan bahan baku secara nasional.
#4 Gratis tarif listrik
Gratis tarif listrik jadi janji politik yang mencuat di kontestasi politik di tingkat kabupaten di daerah asal saya. Menggratiskan tarif listrik artinya biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Janji ini agak gimana gitu ya lantaran secara realita, banyak infrastruktur publik lainnya seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang masih sangat jauh dari kata layak. Wong sampai sekarang daerah asal saya masih masuk kategori daerah 3T.
Kalau subsidi mungkin masih bisa diterima, tapi kalau gratis? Haduh, PLN sekarang saja masih rugi. Ini jelas-jelas hanya janji politik yang populis biar dipilih sama masyarakat.
#5 Hapus pajak kendaraan bermotor
Janji politik tentang penghapusan pajak motor ini mencuat satu paket dengan SIM seumur hidup. Sekilas tampak berpihak dengan masyarakat. Namun, saya nggak bisa membayangkan apabila janji ini beneran terealisasi, bisa-bisa volume kendaraan bermotor di Indonesia akan membludak. Lah iya to, ini jelas-jelas bikin masyarakat kegirangan karena bisa beli motor lebih dari dua (karena saat ini rata-rata per rumah punya dua motor).
Lagi pula, nggak perlu naif, toh pajak motor itu salah satu pos pendapatan pajak yang menyumbang besar bagi APBN pemerintah. Mosok mau dihilangkan? Bisa-bisa kalau itu dihilangkan, malah PPN yang malah dinaikan, ujung-ujungnya masyarakat juga yang kena.
#6 Hapus kebijakan utang
Janji politik menghapus kebijakan utang negara ini salah satu yang halu juga, sih. Transaksi perdagangan luar negeri, baik oleh negara maupun swasta gak bisa lepas dari namanya utang. Utang itu jadi salah satu pemanis dalam mempermudah relasi bisnis dan geopolitik antar-negara di dunia.
Kalau janjinya mengurangi utang, mungkin bisa diterima meski kayaknya sulit karena banyak aspek terutama proyek nasional di negeri ini yang dibiayai dengan skema utang. Nah, kalau ada politisi yang janji bakal hapus kebijakan utang, coba tanyakan ke dia, selama ini dia tinggal di hutan mana?
Saya tahu janji-janji di atas memang harus dibikin se-wow mungkin, sebab kalau nggak muluk-muluk mana ada yang mau pilih bapak ibu politisi, kan? Menurutmu, janji politik apa lagi yang paling absurd yang pernah kamu dengar?
Penulis: Muhamad Iqbal Haqiqi
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Tolong Jangan Masukkan Pendidikan Murah sebagai Janji Politikmu.