Kalau ditanya saya ini orang mana, jawabannya rumit. Di KTP saya tertulis warga Demak. Tetapi buat saya yang hidup di perbatasan Demak dan Jepara, dilema jawabnya. Masalahnya, nyaris semua aktivitas saya sehari-hari, mulai dari belanja, main, sampai cari hiburan, semua saya lakukan di Jepara.
Saya tinggal di perbatasan yang kalau dihitung jarak, ke pusat kota Jepara cuma 15 menit. Sementara kalau saya mau ke pusat kota Demak, jarak tempuhnya bisa sampai satu jam.
Realitas hidup sehari-hari sebagai warga perbatasan Demak-Jepara
Dari kecil saya sudah terbiasa hidup di Jepara meski tercatat sebagai warga Demak. Sekolah hingga teman-teman saya dari Jepara. Kalau mau beli seragam, orang tua saya juga mengajak saya ke pasar yang ada di sana. Kalau mau cari baju Lebaran, ya juga ke sana. Maka jangan salahkan kalau memori masa kecil saya lebih akrab dengan Jepara alih-alih Demak.
Tinggal di perbatasan membuat saya merasa asing dengan kabupaten saya sendiri. Dalam satu tahun, jumlah kunjungan saya ke pusat kota Demak bisa dihitung jari. Makanya kadang saya bingung sendiri dengan jalan-jalan yang ada di kabupaten saya ini. Kalau mau bepergian, saya sampai memanfaatkan bantuan Google Maps biar nggak nyasar saking nggak familiernya.
Dilema saat merantau, bingung menjawab daerah asal
Saya pribadi nggak ada masalah dengan status sebagai warga Demak. Tetapi masalah mulai muncul ketika saya kuliah dan kerja merantau. Tiap kali berkenalan dengan orang baru, pertanyaan mengenai asal membuat saya ragu.
Soalnya begini, tiap kali saya menjawab bahwa saya berasal dari Demak, respons selanjutnya yang saya terima membuat saya kelabakan. Kebanyakan akan berkata, “Oh, Demak! Kota Wali, ya. Kamu sering ke Masjid Agung Demak, dong?” Atau dilanjut dengan pertanyaan, “Demaknya mana?”, “Tahu Karangtengah nggak?”, dan pertanyaan lain seputar Demak.
Kalau sudah begitu, saya cuma bisa senyum meringis. Saya ke Masjid Agung Demak saja jarang banget. Boro-boro setahun sekali. Terus, kalau ditanya lokasi daerah tertentu di Demak, saya cuma bisa ngang-ngong karena ya nggak paham juga daerah yang dimaksud. Saya bahkan lebih hafal jalanan di Jepara daripada jalan protokol Demak!
Mengaku Jepara meski dihantui rasa bersalah pada Demak
Tak jarang pula saya mengaku warga Jepara saking malasnya menjelaskan perbatasan dan takut ditanya macam-macam. Padahal ya saya bukan berasal dari sana.
Pernah satu kali, lawan bicara saya ternyata orang Jepara. Dia kemudian bertanya lebih lanjut, “Oh ya? Sebelah mana Jeparanya?” Waktu itu saya langsung panik. Mau menjawab perbatasan, tapi takut dituduh bohong. Kalau mau jujur, nanti dikira munafik. Akhirnya saya menjawab dengan jawaban diplomatis, “Ah, pokoknya daerah pinggiran, Mas. Pinggiran Jepara yang hampir Demak.” Beliau cuma mengangguk, entah paham atau nggak.
Identitas saya jadi mengambang. Di mata orang Demak, saya ini warga perbatasan yang lebih akrab sama Jepara. Sementara di mata orang Jepara, saya ini tamu yang selalu numpang lewat, tapi nggak diakui sepenuhnya.
Nasib jadi warga perbatasan
Saya yakin, saya bukan satu-satunya yang mengalami dilema identitas semacam ini. Banyak orang yang tinggal di daerah perbatasan pasti pernah merasakan hal serupa. Secara administratif masuk wilayah A, tapi secara kebiasaan, budaya, dan urusan hidup malah lebih nyambung dengan wilayah B.
Celakanya, kadang pemerintah juga memperlakukan warga perbatasan ini seperti anak tiri. Karena letaknya di ujung, kadang dianggap bukan “wilayah utama” oleh pemda tempat dia terdaftar. Tapi di sisi lain, karena belum resmi milik daerah tetangga, ya nggak dapat perhatian juga dari sebelah.
Alhasil, infrastruktur sering mangkrak, jalan bolong-bolong, layanan publik terbatas, dan sekolah jauh di mata. Seperti yang terjadi pada wilayah Jepara pinggiran yang dekat dengan Demak seperti Karangrandu dan Gerdu. Jalan yang sering saya lewati di sana nggak rata dan berlubang. Wilayah Gerdu dan Dusun Doropayung terutama, yang dekat Bongpes sangat terpinggirkan dan tidak terurus.
Kalau warga pusat kota sudah menikmati taman kota baru dan jalanan aspal mulus, warga perbatasan masih berjuang melintasi jalan rusak sembari berharap shockbreaker motor nggak jebol. Di titik ini, menjadi warga perbatasan seolah hidup di zona abu-abu.
Sebagai warga perbatasan, saya cuma berharap supaya pemerintah daerah bisa memperhatikan warga seperti saya ini. Kami kan tetap bayar pajak, tetap memilih di TPS saat pemilu, dan tetap punya hak untuk diperhatikan. Jangan sampai cuma karena letak rumah kami di pinggiran, kami dianggap nggak penting dalam peta pembangunan.
Penulis: Nur Aini Niamah
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Sebagai Warga Demak, Saya Paling Iri Melihat Kehebatan Kabupaten Jepara.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.