Belakangan, banyak artikel di Mojok yang membahas tentang kesejahteraan guru honorer. Kasihan memang, gajinya benar-benar musibah. Buat beli kuota satu bulan aja langsung habis. Tapi pernah kepikiran nggak sih ada yang lebih kasihan dari guru honorer? ADA. Yup, mereka ini adalah guru PAUD nonformal.
Bagi kalian yang belum paham, PAUD itu terdiri dari dua jenjang, PAUD formal dan nonformal. PAUD formal ada Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA). Sementara PAUD nonformal meliputi Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), dan Taman Penitipan Anak (TPA).
Lalu kenapa guru PAUD nonformal menduduki kasta paling kasihan di antara guru honorer yang nasibnya memang sudah kasihan? Karena guru PAUD nonformal ini belum diakui statusnya sebagai guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Nah, dari situ jelas bahwa yang diakui sebagai guru adalah guru PAUD di jenjang formal. Sementara untuk guru PAUD nonformal sebutannya masih pendidik. Untuk kepala sekolahnya sebutannya kepala satuan.
Nggak bisa daftar PPG
Oleh karena tidak diakui statusnya sebagai guru, mereka tidak mendapat hak-hak istimewa seorang guru seperti mendaftar PPG. Padahal PPG ini adalah senjata pamungkas para guru honorer yang belum lolos PPPK atau PNS. Pasalnya, usai PPG, guru akan mendapatkan sertifikat pendidik yang bisa digunakan untuk sertifikasi dan setiap tiga bulan sertifikasi ini akan cair kurang lebih 4,5 juta.
Tak hanya itu, sejak awal munculnya guru penggerak, para guru PAUD nonformal ini seolah hanya menjadi penonton belaka. Mereka sama-sama masuk dapodik, tapi tidak bisa mendaftar karena instansinya adalah sekolah nonformal. Baru pada pembukaan guru penggerak angkatan 9 ini, mereka diberi kesempatan untuk mencoba. Sayangnya, banyak guru yang terlewat untuk mencoba, karena tidak mengetahui.
Hal ini tentu saja bukan tanpa alasan. Sebab, sejak angkatan 1-8 pembukaan guru penggerak ini hanya diperuntukkan untuk yang jenjang formal.
Padahal kalau ditilik alur pendiriannya, pendirian PAUD nonformal ini juga sama dengan sekolah formal. Harus adanya izin pendirian dari Dinas Pendidikan, pendidik yang mengajar harus terdaftar dalam satuan pokok pendidikan (dapodik). Tugas dan tanggung jawabnya pun secara kedinasan sama rupa dengan jenjang TK. Bahkan dalam mengajar, beban guru PAUD nonformal ini lebih berat, karena mengajar anak yang usianya lebih dini dibandingkan anak-anak TK.
RUU Sisdiknas yang belum menyentuh guru PAUD
Pada 2022, terdapat rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional atau RUU Sisdiknas. Sayangnya, pada tahun 2023 RUU tersebut belum masuk dalam daftar prolegnas prioritas karena masih banyak menimbulkan pro kontra di kalangan guru yang berstatus PNS. Dan hingga awal tahun 2024 ini RUU tersebut belum terdengar lagi kelanjutannya. Padahal, dalam RUU tersebut banyak suara dari para pendidik PAUD nonformal yang tergabung dalam forum Pendidik Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi). Salah satu dari isi RUU tersebut adalah, satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan untuk anak usia 3-5 tahun dapat diakui sebagai satuan pendidikan formal dan pendidiknya dapat diakui sebagai guru. Jadi, bagi para guru PAUD nonformal, RUU ini jelas menguntungkan bagi mereka.
Meskipun, guru PAUD nonformal ini belum dipanggil sebagai guru, namun semangat mereka untuk mengajar luar biasa. Setiap ada pertemuan Himpaudi, pesertanya selalu semangat untuk hadir. Jiwa menggeloranya tak kalah dengan guru-guru TK, meskipun secara kesejahteraan nasib mereka jauh berbeda.
Mereka paham, mengajar adalah panggilan hati. Meski naif juga jika bekerja hanya bermodal keikhlasan tanpa bayaran yang setimpal dan itu terkadang mengecewakan. Tapi tetap saja, perjuangan mereka agar segera diakui keberadaannya tak pernah padam. Semoga tahun ini ada angin segar untuk para guru PAUD nonformal. Semoga RUU Sisdiknas ini segera digodok dengan matang, sehingga mereka sang guru PAUD nonformal dapat tersenyum dan mereka bisa digaji dengan layak.
Penulis: Umi Hartati
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Apa Jadinya Jika Tak Ada Lagi Guru Honorer?
