Percayalah, saya bukannya hendak berpikiran negatif mulu sama pemerintah. Namun, kok rasanya ada kebijakan problematis yang perlu kita bahas. Yang saya maksud adalah motor Yamaha terbaru, motor dinas dari bupati kepada kades dan lurah, yang baru-baru ini viral.
Baru-baru ini, media sosial saya dipenuhi pemberitaan Bupati Wonogiri yang “membagikan” kendaraan dinas 294 motor Yamaha terbaru untuk seluruh kepala desa dan lurah di Kabupaten Wonogiri. Yang membuat menarik perhatian netizen Indonesia adalah anggarannya. Tercatat, anggaran pengadaan ini menelan dana APBD mencapai Rp9,4 miliar.
Tapi, sebenarnya, apa yang dilakukan Bupati Wonogiri ini nggak seberapa jika dibandingkan Bupati Gresik. Dia juga bagi-bagi motor Yamaha terbaru pada akhir 2022. Bupati Gresik sampai menggelontorkan dana APBD sebesar Rp11 miliar untuk 356 kades dan lurah. Untungnya, yang Gresik kemarin nggak sampai viral saja.
Nah, bagi-bagi motor Yamaha terbaru ini, menurut saya, menyimpan masalah. Mari saja jelaskan.
Daftar Isi
Kendaraan dinas serasa milik pribadi
Wahai bupati di seluruh Indonesia, tolong diperhatikan betul. Kendaraan dinas untuk kades dan lurah itu jangan sampai serasa milik pribadi mereka yang dipakai sesuka hati. Jangan sampai motor Yamaha terbaru ini dipakai tidak sesuai tujuannya. Kan katanya untuk meningkatkan kinerja, bukan jadi kendaraan buat kelayapan.
Khususnya untuk Bupati Gresik, mohon maaf sebelumnya, kendaraan dinas lurah di desa saya itu kok malah dipakai keluyuran sama orang tua lurah ya? Bahkan pernah dipakai nyangkruk di warung ibu saya. Seolah-olah kendaraan itu milik pribadi, padahal jelas-jelas plat merah, dan orang tua lurah saya itu bukan siapa-siapa di pemerintahan desa.
Nggak hanya sampai di situ. Saya sendiri kok nggak pernah ngelihat kendaraan dinas lurah itu nangkring di kantor kelurahan, ya? Lah, kok ndilalah malah sering nangkring di rumah pribadi lurah saya yang kebetulan sebelahan dengan rumah mbah saya.
Saya berusaha berpikir positif. Mungkin lho, penggunaan kendaraan bermotor oleh orang tua lurah saya itu atas perintah lurah untuk mensosialisasikan sesuatu hal kepada masyarakat setempat termasuk di warung Ibu saya. Ibarat sukarelawan lurah, gitu. Dan, mungkin saja kendaraan dinas itu nggak nangkring di kantor kelurahan karena takut kepanasan, eman-eman. Jadi untuk menjaga kendaraan tersebut akhirnya disimpan di garasi rumah lurah.
Meskipun begitu, saya mohon, dari pemerintah daerah untuk dapat mengawasi kendaraan dinas kades dan lurah ini. Kalau perlu kasih GPS juga tuh biar gampang dipantau dari pusat.
Baca halaman selanjutnya
Bukannya kendaraan dinas harus berbasis listrik?
Nggak sesuai instruksi Pak Jokowi tentang kendaraan dinas berbasis listrik
Kalau berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional, seharusnya kendaraan dinas yang diberikan bupati ke kades dan lurah itu juga udah berbasis listrik atau baterai, nggak bensin lagi seperti motor Yamaha terbaru itu. Lah, tapi kendaraan bermotor yang diberikan bupati baik Gresik, Wonogiri, atau barangkali ada lagi yang lain, itu kok masih berbasis bensin ya?
Padahal, kendaraan bermotor berbasis listrik sudah mulai diluncurkan. Bahkan kendaraan bermotor berbasis listrik miliknya PLN sudah diluncurkan sejak 2020 lalu, dan 2022 sudah banyak ditemui di pasaran. Kenapa kok para bupati malah tetep milih yang bensin? Nggak tau instruksi Presiden atau gimana, sih? Kok saya gagal paham sama logikanya.
Kalau sekarang penggelontoran APBD untuk kendaraan bermotor yang berbasis bensin, berarti suatu saat akan ada penggelontoran lagi dong, dengan dalih untuk mematuhi instruksi presiden itu tadi. Double kill dong dapetnya? Apa iya logika yang dipakai seperti ini?
Kendaraan baru, tapi jalannya rusak
Terakhir, menurut saya, adalah sesuatu yang aneh ketika kades dan lurah mendapatkan kendaraan dinas motor Yamaha terbaru dari bupati di tengah jalan raya masih banyak yang rusak. Memangnya nggak sayang dengan kendaraan dinasnya yang masih baru kok dipakai trek-trekan di jalan berlubang. Eh tapi itu kan pemberian, nggak beli sendiri, jadi terserah sih.
Kita nggak bisa memungkiri bahwa jalan rusak, berlubang, atau bahkan jeglongan sewu, adalah masalah nasional di tengah pembangunan jalan tol di mana-mana. Dan, sudah menjadi kebiasaan elite kita mementingkan sesuatu yang nggak begitu penting, dulu kemudian yang penting.
Jadi, sebelum menggelontorkan APBD miliaran rupiah untuk motor Yamaha terbaru, mbok ya diperhatikan dulu kepentingan yang lain. Kalau sudah terselesaikan semua masalah urgent di daerah, baru tuh monggo bagi-bagi kendaraan ke kades dan lurah.
Intinya, saya sebenarnya nggak masalah kalau pemerintah daerah melakukan pengadaan motor Yamaha terbaru dengan APBD. Tapi, sebelum itu perlu diperhatikan dulu ya efisiensi dan efektivitas dari suatu kebijakan. Biar nggak ujug-ujug ngabarin sesuatu yang bikin kami selaku masyarakat biasa terheran-heran.
Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Teruntuk Pimpinan Daerah Gresik, Pelebaran Jalan Daendels Itu untuk Kepentingan Siapa, sih?
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.