Sebelum mulai menulis panjang lebar, izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Mojok. Semoga Mojok makin berjaya di darat, laut, dan udara. Pesan saya, ulang tahunnya nggak perlu dirayakan, ya. Karena mau bagaimanapun, ulang tahun itu bukan budaya kita. Budaya kita adalah memajang foto pejabat di setiap baliho atau spanduk pemerintah. Cuih.
Sebagai seorang praktisi kehumasan pelat merah, budaya pasang foto pejabat di setiap baliho atau spanduk pemerintah mah sudah jadi makanan sehari-hari buat saya. Makanya, ketika dulu ada baliho Kepak Sayap Kebhinnekaan yang memajang foto Ketua DPR RI, respons saya biasa saja. Itu sudah budaya yang mengakar kuat di bumi khatulistiwa ini. Dan tentunya, ini perlu dilestarikan.
Banyak orang bilang, budaya seperti itu adalah bentuk narsis para pejabat yang selalu pengin tampil hebat, produktif, atau berprestasi di mata publik. Ada juga yang bilang, itu salah satu cara promosi diri untuk kepentingan politik. Benar juga, sih. Coba, apa urgensinya memajang foto pejabat di baliho atau spanduk pemerintah selain alasan-alasan tadi?
Namun, sebagai abdi negara yang menjunjung tinggi kode etik dan menjaga marwah pejabat, saya harus berpikir keras kira-kira alasan apa yang cocok untuk menjawab pertanyaan itu. Akhirnya, setelah seharian bertafakur memohon petunjuk pada Ilahi, saya mendapatkan jawabannya. Berikut ini adalah alasan kenapa di setiap baliho atau spanduk pemerintah selalu dipajang foto pejabat.
Pertama, biar dikenal masyarakat. Namanya juga pejabat, harus dikenal sama publik, dong. Biar orang-orang tahu kalau dia itu pejabat. Nggak lucu, kan, kalau si pejabat lagi jalan-jalan ke mal terus nggak ada yang nyapa atau minta foto bareng? Ya, minimal ada yang nyambit, eh, nyambut lah biar marwah pejabatnya terjaga secara paripurna.
Kedua, pengganti maskot. Banyak loh perusahaan swasta yang pakai maskot sebagai representasi perusahaan. Bahkan, beberapa di antaranya berani bayar lisensi tokoh kartun untuk dijadikan brand ambassador. Misalnya, Doraemon yang jadi brand ambassador Sharp, Upin dan Ipin yang jadi brand ambassador Unicef Malaysia, atau produk lokal Nussa Rara yang jadi brand ambassador Ruang Guru.
Nah, pemerintah mau pakai maskot apa yang bisa dijadikan brand ambassador? Demi kebaikan bersama, yo wes pakai foto pejabat saja. Selain gratis, bisa menghemat anggaran juga, kan? Jadi, anggarannya bisa dialihkan ke program bantuan untuk kesejahteraan rakyat. Bansos, misalnya.
Ketiga, biar komposisi desain baliho atau spanduknya seimbang. Buat para desainer grafis, komposisi atau tata letak desain itu sangat penting. Begitu juga ketika membuat desain baliho atau spanduk pemerintah. Kurang lengkap rasanya kalau baliho atau spanduk itu hanya berisi teks saja. Perlu foto sebagai pemanis dan penyeimbang komposisi desain grafis.
Daripada beli foto di Shutterstock atau pakai foto hasil nyomot di internet, kan mending pakai foto yang sudah ada saja. Sayangnya, foto yang ada di instansi pemerintah ya foto pejabat, lah. Masak mau pakai foto staf? Ra mashok!
Keempat, sebagai sasaran tembak. Sudah menjadi karakter bangsa bahwa kita selalu mencari kambing hitam dari setiap masalah. Makanya dibutuhkan orang-orang yang berani disalahkan dan dihujat oleh publik. Salah satu caranya adalah dengan memasang foto pejabat di setiap baliho atau spanduk pemerintah. Jadi, kalau ada program pemerintah yang gagal, publik sudah tahu harus menghujat siapa. Yekannn?
Dari keempat alasan inilah, saya berusaha memaklumi kenapa di setiap baliho atau spanduk pemerintah selalu ada foto pejabatnya. Meski sudah berusaha keras memaklumi, tetap saja eneg, sih. Bawaannya pengin menghujat saja. Maklum, lidah kan nggak bisa bohong. Ehm.
BACA JUGA Kisah Nelangsa Baliho Kepak Sayap Kebhinekaan dan tulisan Andri Saleh lainnya.