Beberapa hari lalu, Persatuan Gereja Indonesia (PGI) mengeluarkan pernyataan resminya terkait Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK di KPK. PGI menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk upaya pelemahan KPK termasuk melalui penonaktifan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. Pernyataan tersebut keluar setelah kunjungan Novel Baswedan, Hotman Tambunan, Andre Deddy Nainggolan, dan Rasamala Aritonang sebagai perwakilan pegawai KPK ke PGI. Merespons pernyataan resmi tersebut, PGI langsung menyurati Presiden Jokowi agar turun tangan menyelamatkan KPK.
Namun, bukannya mendapat dukungan, beberapa pihak malah menyerang dan menyebarkan fitnah kepada PGI dan Pendeta Gomar Gultom selaku Ketua PGI di media sosial. Bahkan tersebar hoax bahwa Pendeta Gomar Gultom memiliki adik bernama Patar Gultom yang tidak lulus “Tes Wawasan Kebangsaan”. Anda bisa cari di daftar semua pegawai yang dinonaktifkan pada semua media nasional dan tidak akan anda menemukan nama tersebut.
Bukan hanya hoax, banyak serangan lain yang sangat tidak masuk di nalar dan sudah mengarah ke arah SARA. Contohnya ada yang menyerang PGI dan Gomar Gultom karena menerima kunjungan Novel Baswedan sebagai bentuk politik praktis. Mereka bilang bahwa Ketum telah menggunakan organisasi tersebut sebagai kendaraan politik.
Pertama kita harus membedakan mana politik praktis dan mana komentar politik. Politik praktis saat pengurus PGI menggunakan organisasi tersebut untuk mendukung calon politik tertentu dalam suatu pemilu atau menggunakannya untuk mendapatkan jabatan pemerintahan. Sedangkan komentar politik adalah bagian dari kepedulian gereja terhadap kondisi negara dan umat.
Contoh gampang politik praktis dalam gereja, lihat saja waktu Pilgub Jakarta kemarin. Ada pendeta mendukung calon tertentu karena diusung partai yang didirikan penganut Kristiani dan ada gereja menjatuhkan pilihan ke calon lainnya karena seagama. Itu baru namanya politik praktis, bukan pernyataan PGI soal KPK.
Sekarang saya tanya, gereja itu ada di bumi atau di surga? Selama masih di Bumi, maka gereja tidak akan terlepas dari kondisi sosial politik di negara tempat mereka berada. Pemberantasan korupsi oleh karena itu adalah isu yang gereja harus fokuskan. Memangnya tidak ada uang umat kristiani dalam duit pajak yang dikorupsi para koruptor?
Kedua, nalar ini pun makin tidak masuk akal saat PGI sudah sering mengeluarkan pernyataan politik terkait kondisi negara. Bukankah sebagai negara Pancasila, organisasi keagamaan ikut berpartisipasi aktif mengkritisi kebijakan pemerintah? Pernyataan PGI tidak ada bedanya dengan saat organisasi keagamaan lain seperti PBNU dan Muhammadiyah menyatakan pendapat politik mereka. Toh PGI saja ikut mengeluarkan kritik terhadap RUU Cipta Kerja tahun lalu bersamaan NU dan Muhammadiyah.
Lalu apa yang perlu diperdebatkan lagi soal keputusan PGI ikut mengeluarkan pernyataan terkait kisruh penonaktifan 75 pegawai KPK? Lah seminggu yang lalu saja mereka mengeluarkan pernyataan pendampingan oleh gereja di Sumatera Utara untuk masyarakat yang sedang berkonflik agraria dengan PT Toba Pulp Lestari. Belum lagi pernyataan terkait isu HAM di Papua dan kriminalisasi masyarakat adat dari Kalimantan hingga Nusa Tenggara Timur.
PGI pun punya serial YouTube bernama Relasi yang membahas soal isu anti-korupsi sejak tahun lalu. Terlihat di sini komitmen terhadap isu anti-korupsi. Malahan Anda yang memperlihatkan sentimen sektarianisme diri sendiri terkait isu ini. Saya bilang begitu karena beberapa pihak sampai dengan kejinya menyatakan PGI ditipu Novel Baswedan untuk menjadi pendukung Taliban.
Halo, bapak dan ibu yang saya kasihi, sudah baca rilis resmi PGI soal siapa saja yang ikut pertemuan tersebut? Sudah tahu siapa saja pegawai yang dinonaktifkan dari KPK? Ya, sesama saudara seiman kita yang dengan tidak adil dicap anti-Pancasila hanya karena tidak lolos TWK. Bagaimana bisa kita menerima hasil TWK ini saat soal dan nilai dari tes tersebut saja tidak dibuka ke publik oleh pemerintah.
Mereka ini jemaat gereja di bawah naungan dan aktif mendirikan Oikumene di KPK namun tetap saja tidak lulus TWK loh. Prestasi mereka dalam berbagai kasus korupsi mulai dari simulator SIM, jual beli jabatan, benur hingga Bansos tak perlu dipertanyakan lagi. Sekarang apakah PGI harus tinggal diam saat salah satu umat mereka paling berprestasi dalam pemberantasan korupsi disingkirkan?!
Anda mendasarkan opini cuma berdasarkan sentimen diskriminatif terhadap penampilan seorang penyidik KPK yang ikut dinonaktifkan. Jika anda main asal cap orang “Taliban” karena seseorang taat menjalankan hukum agamanya, apa bedanya anda dengan kelompok “Taliban” itu sendiri. Apalagi kalian dengan gampangnya mencap saudara seiman dan para pendeta sebagai kadrun karena isu ini. Sebelas dua belas anda dengan kelompok sebelah yang dikit-dikit cap saudara seiman mereka “kafir” karena perbedaan pandangan politik.
Jangan pula kalian bawa-bawa soal isu penutupan dan pembakaran gereja, seolah-olah mereka tidak merespons kasus tersebut. Pendeta Gomar Gultom sudah bolak-balik Istana membawa isu GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia tahun lalu. Tinggal kemauan Presiden Jokowi saja, mau pura-pura tidak lihat jemaat yang beribadah dua minggu sekali di depan Istananya atau bertindak memerintahkan pemerintah daerah melaksanakan putusan MA yang berkekuatan hukum tetap.
Apalagi ada yang bilang bahwa PGI lebih baik urusin masalah penyerangan gereja di Sigi daripada isu ini. Malahan saat Tragedi Sigi, PGI sangat gercep mengeluarkan pernyataan resmi sehari setelah penyerangan. Sedangkan Presiden tercinta kita merasa 3,5 hari waktu yang wajar untuk mengeluarkan pernyataan resmi atas serangan teroris di negaranya. Bandingkan dengan waktu 2,5 hari yang dibutuhkan Jokowi untuk mengecam serangan di Perancis sambil mengkritik Presiden Manuel Marcon. Memang Presidennya itu siapa sih, Ketua PGI atau Jokowi?
Akhirnya, masalah yang menjadi perhatian PGI itu bukan saja soal teologi dan keberagaman melulu. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi umat juga bagian perhatian PGI. Jika PGI mendesak pemerintah turun tangan dalam masalah yang dialami umat secara langsung, kita harus dukung. Bukan malah diserang dan difitnah cuma karena Anda terlalu keblinger mendukung politisi favoritmu sambil memakan hoax dari buzzer. Ingat, yang najis bukan masuk dari mulut tetapi yang keluar dari mulut anda.
BACA JUGA Kami Coba Mengerjakan 20 Soal Tes Wawasan Kebangsaan KPK dan Ini Hasilnya dan tulisan Raynal Arrung Bua lainnya.
