Mereka yang ribut soal cara penyampaian dalam kritik ya cuma raja atau Soeharto wannabe
Namanya Atep. Tanya tiap mahasiswa FIB Unpad, sebagian besar pasti mengenalnya atau paling tidak pernah mendengar sang legenda ini. Sebelum tulisan ini mengalir lebih jauh, Atep yang saya maksud bukanlah legenda Persib yang pensiun, nyaleg, dan gagal. Ini adalah Atep Sastra si pedagang yang penuh gairah hidup, punya pengaruh besar di FIB, dan digemari banyak mahasiswa (serta dosen).
Saya tak mengenalnya secara personal, tapi dari satu obrolan saja (atau tepatnya mendengarkan dia mengobrol), saya mengira dia seperti Pak Tua yang siap menjadi kawan dan mendengarkan segala keluh kesahmu kapan pun. Hemat saya, satu alasan kenapa dia digemari adalah karena Atep tak mengambil jarak. Mahasiswa, yang berbeda puluhan tahun darinya, memanggilnya “Atep” atau “Tep” belaka, “aing” hingga “maneh” berlembing ke dirinya, kata-kata binatang diucapkan tanpa sungkan. Obrolan mengalir seperti sahabat pada umumnya, tapi tetap didasari rasa saling menghargai.
Atep tentu tak mempermasalahkan sopan santun atau ((budaya ketimuran)) ini. Ia jelas tak pernah mengontak ketua program studi mahasiswa yang bilang “maneh” pada dirinya dan berkata “Tidak pantas mahasiswa seperti itu.” Ia tak menghiraukan rambu-rambu sopan santun yang cenderung melanggengkan kultur feodal. Sederhananya, relasi yang dibangun Atep dengan mahasiswa bukanlah antara raja dan kawula, si tua dan si muda, tapi sesama manusia yang setara.
Feodalisme yang dilanggengkan
Jelas yang dialami Ridwan Kamil adalah kebalikannya. Kang Emil melanggengkan feodalisme, kendati mempersunting diri sebagai “representasi anak muda” gaul lewat medsosnya. Mengaku ingin dekat dengan rakyat, tapi perkara kritik dengan menyebut “maneh” oleh rakyat saja tak terima. Padahal, “maneh”, selain dianggap kasar, juga menunjukkan kesetaraan (di Cirebon sendiri, “maneh” bukan termasuk bahasa yang kasar). Kalo dia marah, jelas dia tidak mau “disetarakan” dengan rakyat. Seolah ingin bilang, “Cik nyaho posisi maneh, teh!”
Suka atau tidak, apa yang dilakukan Kang Emil justru memperlebar gap antara dia dan rakyatnya sendiri. Dan sependek pemikiran saya, jika seorang pejabat sudah tak mau menganggap konstituennya itu setara dengan dirinya, lebih-lebih dalam konteks kritik, ada yang salah dari cara dia memimpin. Dia sudah tidak “mengakar” lagi. Dengan kata lain, sudah menjadi paduka raja dalam arti yang (mungkin) sebenarnya.
Kalo kata Rocky Gerung, sopan santun itu hanya berlaku antarmanusia, bukan antar pengkritik dan yang dikritik. Maksudnya, dalam konteks politik, sopan santun itu tidak diperlukan. Kritik ya kritik saja. Masuk akal, karena dalam kritik yang penting adalah esensi yang dipermasalahkan. Soal “cara penyampaian” itu lain persoalan. Mereka yang ribut soal cara penyampaian dalam kritik ya cuma raja, atau Soeharto.
Kritik yang sopan, “budaya” kita(?)
Barangkali benar bahwa sikap kritis tak mungkin tumbuh di kultur yang feodalistik. Ia tembok yang senantiasa dibangun terus-menerus dan disemen di mana-mana oleh wakil rakyat, oleh sistem pendidikan, birokrasi, oleh organisasi mahasiswa, dan sebagainya dan sebagainya. Ia penyakit yang menghinggapi masyarakat kita dari dulu.
Kang Emil, Jokowi, dan pejabat-pejabat lainnya masih ada dalam satu tarikan napas yang sama dengan Soeharto. Mereka sama-sama memperbolehkan kritik asalkan enak didengar dan sesuai dengan “kebudayaan Indonesia”. Namun yang terjadi, kita sama-sama tahu, substansi kritiknya tak akan ditanggapi.
Lebih jauh, dalam konteks Kang Emil yang gemar betul menyematkan para pengkritiknya di kolom komentar, para pengkritiknya akan sengaja diumpankan kepada masyarakat untuk dijadikan samsak yang bisa dihajar, ditendang, dan diludahi.
Jika kebudayaan Indonesia soal kesopanan memang seperti itu, rasa-rasanya pernyataan “jika tak suka budaya di sini, silahkan cari negara lain” akan dengan senang hati saya lakukan.
Penulis: Raihan Rizkuloh Gantiar Putra
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Jangan Pernah Kritik Ridwan Kamil, jika Nggak Siap dengan Konsekuensinya