Kita harus salut terhadap teman-teman buruh. Meskipun terkadang unjuk rasa (alias demo) menimbulkan kemacetan yang menyebalkan, mereka memedulikan banyak hal terkait kita semua dan tidak hanya diri mereka sendiri. Dan kali ini, kesehatan menjadi salah satu fokus mereka, mengapa?
Jaminan kesehatan menjadi sasaran unjuk rasa May Day tahun ini. Buruh menolak pertanggungjawaban manajemen BPJS Kesehatan yang sebelumnya langsung kepada Presiden menjadi beralih melalui Menteri Kesehatan. Bagi mereka, dana kesehatan tidak hanya bersumber dari APBN tetapi juga iuran masyarakat dan pemberi kerja.
Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pro dan kontra terkait RUU Kesehatan oleh berbagai pihak. Terbaru, tenaga kesehatan juga menyerukan kekhawatiran terkait potensi kriminalisasi terhadap diri mereka.
Akan tetapi, sebelum berpikir dan melakukan analisis terlalu jauh, ada baiknya kita melihat nasib kita sebagai orang biasa. Ya, orang biasa yang harus menghadapi mahalnya berobat tanpa kepesertaan BPJS Kesehatan dan/atau asuransi swasta. Kebutuhan membayar iuran BPJS dan terkadang masih membeli asuransi swasta karena rumah sakit terdekat tidak bekerja sama dengan BPJS, sampai pelayanan “beda kasta” yang terjadi di fasilitas kesehatan tertentu ketika menggunakan layanan BPJS.
Sampai-sampai, pengelola BPJS harus pintar-pintar mengelola dana agar cukup membayar klaim. Sebagian masyarakat memilih berobat di luar negeri karena lebih murah. Perusahaan asuransi pun menyesuaikan premi karena biaya medis yang semakin menggila.
Dasawarsa yang bikin mengelus dada
Sepanjang dasawarsa ini berlangsung, dua perusahaan konsultan aktuaria internasional yaitu Willis Tower Watson dan Mercer Marsh mencatat bahwa rata-rata inflasi medis tahunan di Tanah Air mencapai lebih dari sepuluh persen. Ini lebih tinggi dari rata-rata keseluruhan di Asia dan juga inflasi nasional secara keseluruhan. Ditambah lagi, pengalaman mereka yang pernah berobat ke Penang (Malaysia) menunjukkan bahwa biaya laboratorium, tindakan, dan obat-obatan di sana jauh lebih murah dibandingkan di Tanah Air.
Sampai-sampai biaya satu orang diobati di sini bisa jadi cukup untuk mengobati beberapa orang di sana. Ya, setelah ditambahkan biaya akomodasi dan transportasi pun tetap lebih murah kecuali di musim liburan.
Hal ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah untuk memastikan bahwa biaya berobat di dalam negeri terjangkau. Ya, agar Pak Jokowi tidak perlu lagi mengeluhkan dua juta orang membawa lebih dari 100 triliun Rupiah ke luar negeri.
Bekerja sama dengan tenaga dan pengelola fasilitas kesehatan, Pemerintah perlu mempelajari hal apa saja yang menyebabkan berobat itu mahal. Tapi, menurut saya, ada beberapa hal yang bikin berobat begitu mahal.
Konsultasi yang selangit
Pertama, biaya konsultasi dokter relatif tinggi. Durasi pendidikan yang panjang hingga siap praktik dan biaya yang mahal jika tidak menempuhnya di perguruan tinggi negeri, terlebih terkait pendidikan spesialis, menjadi salah satu faktor di baliknya.
Tapi, memaksakan semua dokter untuk mau dibayar sesuai tarif maksimal dalam skema BPJS Kesehatan berisiko menurunkan motivasi pelayanan dokter itu sendiri. Jadi, ke depannya Pemerintah perlu memikirkan bagaimana perguruan tinggi negeri bisa menyerap lebih banyak mahasiswa kedokteran dengan biaya yang tetap relatif terjangkau. Pemberian beasiswa baik dengan maupun tanpa kontrak kerja untuk lebih banyak mahasiswa juga penting agar mereka tidak terbebani dengan kebutuhan “balik modal”.
Biaya obat harus ditekan
Kedua, biaya obat, tindakan, dan pemeriksaan juga mahal. Pemerintah perlu memikirkan kembali besar pajak yang dikenakan untuk obat dan alat kesehatan karena keberadaannya berpengaruh terhadap biaya berobat masyarakat. Memaksimalkan kemampuan produksi domestik dengan kualitas yang terjaga dan bersaing itu penting.
Misalnya saja, sekelompok orang lebih memilih untuk mengandalkan “jastip” Panadol dari kerabat yang berlibur ke Singapura meskipun ada Panadol juga di dalam negeri. Alasannya? Tentu saja karena perbedaan keampuhan. Belum lagi, kasus kontaminasi etilen glikol yang pernah terjadi terhadap beberapa jenis obat sirup. Untuk kebutuhan ini, Pemerintah juga tentunya dapat mempertimbangkan anggaran untuk mendukung biaya pendidikan dan penelitian tenaga ahli di bidang farmasi dan teknologi medis.
Kompetensi dokter perlu ditingkatkan
Ketiga, memastikan kompetensi dokter itu sendiri. Tidak hanya soal medis, mereka juga perlu dipastikan memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar pasien dapat memahami kondisi kesehatannya. Bahasa yang terkadang terlalu rumit hanya membuat pasien bingung dan panik, ditambah dengan kurang piawainya dokter mengelola emosi. Hal itu dapat membuat kecemasan berlebihan pasien terhadap penyakitnya atau justru tidak menyadari keparahan penyakit. Hal ini dapat menyebabkan pasien menginginkan tindakan kesehatan yang tidak perlu dan berujung pada pengeluaran medis yang berlebih.
Jika tiga hal ini bisa ditangani dan tentu diimbangi dengan gaya hidup sehat masyarakat, biaya medis di Tanah Air bisa ditekan dan bahkan bersaing dengan negara tetangga. Bukan rakyat kita yang melakukan wisata medis ke Penang atau Singapura, tetapi justru tetangga kita yang datang ke sini dan mendatangkan devisa. Hal ini dapat menurunkan pengeluaran medis dan premi asuransi kesehatan, baik pada peserta BPJS Kesehatan maupun program swasta. BPJS Kesehatan.
Penulis: Christian Evan Chandra
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA RUU Kesehatan yang Begitu Tergesa-Gesa: Apa Itu Proses? Apa Itu Asas Keterbukaan?
