Tidak lama setelah kontroversi pembangunan Tugu The Window, lagi-lagi Pemda Karawang melakukan blunder yang serupa. Yakni mendirikan videotron yang menelan biaya besar di dekat alun-alun Karawang. Dan yang bikin jengkel adalah jawaban dari pejabatnya ketika diwawancarai. Blio berargumen kalau videotron itu merupakan investasi jangka panjang.
Masalahnya bukan pada anti modernisasi, letak masalah sebenarnya pada tujuan pembangunan yang tidak mewakili masyarakat. Proyek ini seolah-olah dibuat untuk citra pejabat bahwa ia pernah membuat “sesuatu.” Tapi sesuatunya ini sebenarnya tidak dibutuhkan oleh warga Karawang.
Pemerintah sering membungkus kebijakan populis dengan istilah “investasi”. Tapi investasi macam apa yang tidak mendengarkan suara publik? Pembangunan yang sehat semestinya lahir dari musyawarah dan aspirasi warga, bukan dari keinginan elite yang ingin meninggalkan “jejak visual” dalam masa jabatannya.
Jaka Sembung bawa golok, nggak nyambung, golok!
Bagi saya, pernyataan dari yang bersangkutan itu sangat tidak nyambung, karena yang dipertanyakan oleh warga Karawang mengenai skala prioritas. Di Karawang itu masih banyak jalan yang berlubang. Jalan berlubang ini bukan hanya merusak estetika tapi bisa mengancam nyawa.
Bangunan sekolah masih ada yang belum layak, padahal pendidikan seharusnya menjadi didahulukan ketimbang merias kota. Agar tidak ada lagi warga Karawang yang kesulitan mendapat kerja di tanah kelahirannya sendiri akibat kalah saing SDM dengan daerah luar. Warga Karawang harusnya menjadi tuan di tanah kelahirannya sendiri.
Kalau dianalogikan Karawang ini seperti keluarga yang ekonominya pas-pasan, ketimbang membeli susu dan telur untuk gizi anak malah uangnya dipakai beli televisi 32 inch. Lebih baik anak mengalami gizi buruk yang penting keluarga memiliki hiburan dan tidak terlihat susah di mata tetangga.
Logis? Masak ya pake dijawab.
kalau melihat ke Karawang bagian utara lebih parah lagi karena hampir tenggelam akibat tergerus air laut. Masih banyak rumah warga yang reyot akibat dimakan usia dan tidak bisa diperbaiki karena terkendala biaya. Masih ada warga Karawang yang MCK di sungai padahal, kota ini memiliki julukan sebagai kota industri.
Sangat bertolak belakang, bukan?
Baca halaman selanjutnya
Skala prioritas yang apa banget
Skala prioritas Karawang yang ampun banget
Ketimbang merias kota kenapa tidak membantu petani untuk mempermudah jalur distribusi penjualan produk beras. Apalagi kalau difasilitasi membuat merek sendiri sehingga bisa menambah nilai jual dari produk beras Karawang. Masa Karawang yang dikenal sebagai daerah lumbung padi, merek berasnya masih kalah tenar dengan daerah lain.
Belum lagi masalah jukir liar yang hampir ada di setiap sudut jalan, yang bikin risih bukan hanya pendatang, tapi warga Karawang sendiri. Selain itu membuat citra warga Karawang buruk, melihat pemudanya masih segar bugar, bukannya bekerja malah menjadi jukir liar di tanah kelahirannya sendiri.
Masalah transportasi yang tidak terintegrasi dengan baik juga menjadi masalah tersendiri. Masak kota industri masih sulit kalau mau ke mana-mana? Apalagi daerah Karawang terbilang cukup luas. Masak untuk menjangkau dari satu titik ke titik lain, masih bergantung pada moda transportasi yang sedikit dan usang?
Seharusnya Pemda Karawang membuka mata akan masalah mendasar yang membelit warga. Agar ketika merumuskan kebijakan bisa tepat sasaran. Bukannya sibuk bersolek sedangkan kebutuhan dasar yang mendesak malah diabaikan.
Harus dipahami warga Karawang bukan anti pembangunan, tapi warga mempertanyakan skala prioritas kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan. Videotron bukan musuh. Tapi mendirikan videotron di atas kebutuhan dasar adalah bentuk pengabaian terhadap kenyataan yang ada.
Pembangunan tidak harus glamor untuk jadi berarti. Justru yang paling bermakna adalah pembangunan yang menyentuh hal-hal mendasar.
Penulis: Diaz Robigo
Editor: Rizky Prasetya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.