Tinggal di Jogja itu menyenangkan. Ada angkringan, ada banyak pilihan tempat healing murah, dan yang penting: bisa makan tiga kali sehari tanpa harus mikir utang di warung. Lamongan pun nggak kalah asik. Makanan enak, murah, dan selalu ada peluang ketemu mantan di alun-alun.
Tapi jangan salah. Di balik semua keindahan itu, baik Jogja maupun Lamongan ternyata menyimpan kekhawatiran yang cukup bikin dada sesak dan kepala pening. Ada tiga hal yang sama-sama bikin waswas, dan sialnya, belum juga ada tanda-tanda bakal dibenahi dalam waktu dekat.
Pertama, sama-sama waswas saat di jalan
Kalau tinggal di Jogja, ancaman jalanan itu bernama klitih. Munculnya random, pelakunya random, korbannya juga random. Bayangkan, kamu keluar untuk nugas, pulang-pulang jadi headline berita dengan caption: “Mahasiswa Jadi Korban Klitih.”
Di Lamongan beda lagi. Ancaman di jalan bukan dari manusia, tapi dari jalanan itu sendiri. Tepatnya: jalan berlubang dan penerangan yang seadanya, bahkan sering mati total. Sebagai warga yang setiap hari melintasi jalur Pantura, saya bisa bilang ini bukan sekadar isu kecil.
Malam hari di jalan Pantura itu gelapnya luar biasa. Lampu-lampu jalan banyak yang tidak menyala, entah karena rusak atau memang dibiarkan begitu saja. Andalan satu-satunya ya lampu motor sendiri. Dan sebagai pemilik Honda Revo dengan lampu yang standart, saya sering kepikiran, “Hidup di sini kok hanya bisa ngandelin diri sendiri, ya?”
Parahnya lagi, tiang-tiang lampu penerangan itu sebenarnya ada dan berdiri kokoh di sepanjang jalan. Tapi ya itu tadi, kalau lampunya nggak nyala, buat apa? Harapan warga sih sederhana: cukup nyalain lampu jalan dan tambal lubang-lubang yang mengintai ban motor, minimal agar bisa pulang dengan selamat.
Kedua, sama-sama susah jadi pemimpin daerah
Jogja secara historis punya sistem pemerintahan khas: kasultanan. Kita bisa maklum, karena dari awal memang demikian bentuknya. Tapi bukan berarti warga Jogja nggak pernah merasa bahwa ruang untuk jadi pemimpin itu terbatas. Suka atau nggak, gelar gubernur sudah otomatis disematkan pada Sultan. Jadi kalau ada warga biasa yang bercita-cita jadi Gubernur DIY, ya cuma bisa gigit jari.
Di Lamongan, ceritanya lain tapi rasanya sama. Dari dulu, bupati Lamongan selalu saja dari keluarga itu-itu saja. Gonta-ganti nama boleh, tapi yang jadi bakal tetap trah dari keluarga tersebut. Entahlah. Saya juga nggak paham.
Jadi meskipun secara teori demokratis dan melalui pemilu, tetap saja susah tembus kalau bukan “orang dalam” atau tidak punya kedekatan politik. Padahal, siapa tahu ada warga biasa yang sebenarnya punya visi bagus dan mampu membawa perubahan.
Ketiga, Jogja dan Lamongan sama-sama sulit untuk ditinggali
Jogja mungkin menyenangkan buat ditinggali, tapi hidup di sana makin berat secara ekonomi. UMP-nya hanya sekitar Rp2,1 juta—terendah di antara kota-kota besar di Indonesia. Ironisnya, biaya hidup makin naik. Sewa kos makin mahal, makanan di daerah strategis nggak kalah mahal dari Jakarta. Yang kerja full-time dengan gaji UMP, bisa-bisa hanya bisa bayar kos dan makan seadanya.
Lamongan pun tak luput dari masalah serupa. Meskipun secara nominal UMK-nya lebih tinggi dari UMP Jogja, yakni Rp3 jutaan, tapi pelaksanaannya sering kali tak sesuai. Banyak perusahaan yang masih menggaji di bawah standar. Teman saya, misalnya, kerja di pabrik besar, tapi digaji cuma sekitar satu jutaan. UMR hanya jadi angka di atas kertas. Sistem pengawasan dan pelaksanaannya lemah. Jadi walau tinggal di kota kecil, hidup layak tetap menjadi perjuangan.
Intinya, meski secara geografis dan budaya berbeda, Jogja dan Lamongan sama-sama punya sisi gelap yang bikin warganya resah. Kekhawatiran-kekhawatiran yang dirasakan warganya ternyata mirip: takut terluka di jalan, sulit menjadi pemimpin di daerah sendiri, dan khawatir tidak bisa hidup layak. Mungkin inilah wajah lain dari kota-kota di Indonesia, di balik romantisasinya ada saja keresahan yang perlu terus disuarakan.
Penulis: M. Afiqul Adib
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Review Honda PCX 150 setelah 5 Tahun: Motor Biadab!
