Kritik keras yang acap kali dilempar oleh Prabu Yudianto, agaknya menjadi kritik yang paling mentah dalam sejarah umat manusia. Prabu kritik pemerintahan DIY, secara terang-terangan semisal dalam tulisan yang berjudul Upah Minimum Jogja Sangat Humble, Sampai Ditertawakan Kuda Milik Kraton Jogja, itu adalah kritik yang paling ngambang. Begini lho, Prabs, kritik itu kudu jelas sasaran tembaknya kepada siapa. Sedang tulisan yang Anda bikin itu sejatinya kritik siapa? Sultan atau Gubernur DIY? Nah, ini titik pangkalnya, kudu jelas dan berimbang. Seperti apa yang dikatakan oleh Pram, harus adil sejak dalam pikiran. Begitu.
Tapi ya mau bagaimana lagi, Sultan dan Gubernur DIY itu orang yang sama. Namun, kala menghadapi kritik, kita bisa membedakan blio sebagai gubernur atau Sultan. Tapi ya seperti apa yang acap kali dialami oleh Prabu, sobat nrimo ing pandum ini begitu militan dan sporadis.
Ketika hendak kritik pemerintahan, dikira kritik Sultan. Pun dengan kritik Sultan… ah, saya lupa, ketika kritik Sultan, apa yang lebih absolut dari monarki? Makanya, kritik-kritik Prabu ini hanya mengambang di udara. Mungkin pekewuh kali, ya. Atau mulai jiper karena sering kali rumahnya digedor oleh sobat-sobat nrimo tadi.
Nah, ketika ditanya cita-cita saya apa, selalu saya menjawab “Gubernur DIY” sebagai pilihan paling wahid. Mohon maklum, tahu apa sih bocah SD tentang pemerintahan. Ketika mulai tumbuh dan belajar mengenai sistem pemerintahan istimewa ini, ya jelas cita-cita saya berangsur luruh, ambyar, dan hilang. Sempat saya berpikir, mbok ya saya lahirnya di Jawa Tengah saja.
Namun, dalam contoh kasus di atas—bagaimana kritik Prabu yang selalu mentah—rasa pengin jadi gubernur itu tumbuh kembali. Nggak kok nggak, bukan bermaksud makar atau apa pun itu, hanya saja saya ingin dimarahi oleh Sultan semisal kinerja saya sebagai gubernur itu buruk.
Apa sih takaran kinerja gubernur yang buruk itu? Rasanya nggak perlu dijelaskan panjang lebar, lha wong banyak akun yang bercuit tentang hal ini. Maksud saya, saya akan memberangus akun romantisasi Jogja. Untuk apa? Ya jelas, supaya adil sejak dalam pikiran. Supaya saya tahu kinerja saya sebagai gubernur itu baik atawa buruk. Ngeten.
Akun-akun centang biru romantisasi agar stop konten-konten sudut Jogja adalah kenangan, rindu, pulang, dan tetek bengek lainnya. Bukannya apa-apa, tapi isin. Kawan saya minggu lalu datang, lantas bilang begini, “Apaan katanya romantis, tiap liat Facebook isinya anak muda mau tawuran (klitih) doang isinya!”
Romantisasi itu sejatinya memabukkan. Menghadirkan ekspektasi dan terlena akan utopia sebuah kota. Setelah datang, nggak sesuai ekspektasi, maka yang timbul adalah kekecewaan. Makanya, romantisasi itu sejatinya hanya semu belaka. Bagaimana cara yang baik? Begini,
Saya bakalan ngendikan akun-akun romantisasi itu untuk fokus menyoroti kaum urban. Kejadian langsung di lapangan. Media sosial menjadikan alat terbaik untuk teropong adanya permasalahan. Semua masyarakat bisa dijadikan citizen journalism.
Dilihat orang luar kota bahwa di Jogja banyak masalah seperti klitih dan begal? Oh, nggak masalah. Terpenting adalah jujur. Kita tidak bisa menawarkan sebuah produk dengan menyembunyikan keburukannya, bukan? Pun wisatawan bisa plesiran dan mawas akan jam-jam dan daerah-daerah rawan.
Setelah itu nganu, apa itu namanya, halah nganu itu lho, dana istimewa. dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) dari pemerintah pusat. Dilansir dari Kompas, sesuai amanat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa.
Jelas saya nggak akan mematri uang hanya untuk bersoleknya Tugu Jogja tiap tahun. Ada beberapa hal yang urgensinya penting. Salah satunya ya jelas, perlunya Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang gantian bersolek. Memang, sih, pada Februari lalu katanya Pemda DIY mengucurkan 14 miliar guna membangun talud, terasering, dan menata dermaga.
Tapi ya itu, Desember ini warga sekitar menutup TPST Piyungan lantaran antrean kendaraan pengangkut sampah mengganggu akses 300 kepala keluarga di 5 RT. Dilansir dari Tirto, juru bicara warga sekaligus Ketua Paguyuban Mardika (komunitas masyarakat pemulung TPST Piyungan) Maryono, “Sudah kelebihan kapasitas tapi dipaksakan selama bertahun-tahun.”
Lho kok bisa ya bertahun-tahun dipaksakan? Lha wong Tugu saja bersolek tiap tahun? Apa karena tempat sampah nggak bakalan didatangi wisatawan?
Pertanyaannya satu, jika gubernurnya itu rakyat biasa, apakah masih istimewa? Harusnya sih iya, kan yang istimewa adalah orang-orangnya, bukan otonomnya. Hehehe. Jadi ya begitu, sungguh saya ingin dimarahi oleh Sultan as a Gubernur DIY. Biar saya tahu salahnya apa dan di mana. Kalau kondisinya seperti ini, mosok Sultan memarahi Gubernur DIY yang notabene adalah dirinya sendiri?
BACA JUGA Perbedaan Mendasar Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Yogya, dan Jogja dan tulisan Gusti Aditya lainnya.