Klitih kembali memanas di Jogja. Fenomena khas Jogja ini merenggut nyawa orang yang tidak bersalah. Untuk menjawab fenomena yang erat dengan kenakalan remaja ini, otoritas memutuskan untuk mengganti istilah klitih. Kira-kira, ganti jadi apa ya?
Jogja kembali memanas. Bukan karena pergantian gubernur, lha wong itu abadi. Akan tetapi, karena wabah klitih kembali merenggut nyawa. Dan kali ini, Gubernur bersama Sultan Jogja sepakat untuk menindak tegas pelaku klitih. Tidak hanya itu, Gubernur dan Sultan mencanangkan untuk tegas melawan klitih sampai ke akar-akarnya.
Telat, sih. Tapi nggak apa-apa, setidaknya pemerintah Jogja mulai peduli pada rakyatnya. Tentu rakyat narimo ing pandum sudah rindu dengan aksi langsung pemerintah daerah istimewa. Masak setiap ada masalah, malah sibuk meromantisasi pulang rindu angkringan lagi. Sekali-kali tindakannya nggak melulu pembangunan keindahan.
Salah satu gebrakan pemerintah: mengganti istilah klitih. Entah bintang jatuh apa yang menginspirasi Pemda Jogja sampai kepikiran ide ini. Bukan ide hebat, tapi terlampau ra mashok. Memang ada pandangan bahwa mengubah istilah klitih membuat penindakan secara hukum lebih mudah.
Tentu usulan ini ditanggapi dengan berbagai pandangan. Pro dan kontra sih biasa, apalagi kalau sudah dirujak warganet. Tapi beberapa jiwa yang terang ikut urun rembug perihal ganti nama klitih ini. Mungkin ke depan, akan ada selamatan ganti nama klitih ini. Lha wong pemdanya kebanyakan aksi teatrikal.
Akun Twitter @i_f4_l mengusulkan nama clythyych. Sama sih dengan klitih kalau dibaca. Tapi memang lebih cantik saat dibaca.
Akun @rnsyh_ punya usulan untuk menyebut klitih perjuangan. Sangat membanteng, bukan?
Akun @Gaklagilagila malah usul istilah yang lebih filosofis: jawir kontlo. Artinya, ya mboh kan filosofis.
Beberapa warganet menyamakan pemikiran Pemda Jogja dengan novel 1984 karya George Orwell. Novel distopian yang kental dengan kontrol opini oleh pemerintah ini dipandang senada dengan pemikiran Pemda Jogja. Akun @arli_ap mengingatkan istilah Newspeak, di mana sebuah fakta diputar balik secara masif dan terstruktur. Istilah ini dipandang mirip dengan wacana ganti nama klitih.
Lantas, apakah warganet setuju dengan wacana ganti nama klitih? Saya terlalu capek menulis nama akun yang mengatakan “tolol” terhadap wacana ini. Beberapa juga memandang bahwa solusi ganti nama klitih hanyalah aksi cari aman dari pemerintah. Jarang yang sepakat dengan pandangan ganti nama klitih bisa mempermudah penindakan secara hukum.
Saya pribadi memang skeptis dengan wacana ini. Pertama, istilah klitih bukanlah ciptaan pemerintah. Klitih adalah istilah yang telanjur mendarah daging di masyarakat. Mengganti istilah klitih secara sistematis sekalipun tidak akan menghapus nama yang sudah abadi di benak masyarakat.
Kedua, klitih bukanlah perkara sederhana. Kejahatan berupa penyerangan secara random ini punya akar yang mendalam. Situasi sosial di mana banyak pemuda Jogja terdesak oleh pembangunan dan ketimpangan. Desakan ini ditambah mental maskulinitas yang toxic menghasilkan aksi yang cenderung destruktif dan random.
Ketiga, ya jelas karena pekok. Menindak klitih dengan cara apa pun tidak akan meneror para klitih. Terbukti, pelaku dan aksi klitih tidak pernah habis. Memang, ada celah bagi pelaku di bawah umur untuk bebas dari jerat hukum pidana. Namun, setelah dikembalikan ke orang tuanya, mereka ya masih klitih. Masalah tersebut berarti sudah sampai ranah sosial dan budaya masyarakat.
Mau ganti nama jadi apa pun, klitih atau apalah nanti akan tetap menghantui. Pasalnya, yang ditindak hanyalah puncak gunung es. Selama sumber dari aksi ini tidak ditindak, ya sudah klitih tetap berlipat ganda. Bukan dengan menebar teror apalagi membenturka klitih dengan masyarakat, tapi harus mengatasi problematika sosial yang jadi akar masalah.
Tapi gimana lagi, solusi dari Pemda Jogja cuma bicara ganti nama. Keselamatan masyarakat Jogja belum benar-benar selamat dari ancaman klitih. Tapi bisa jadi, memang inilah yang dirancang pemerintah. Membuat masyarakat merasa aman dengan nama baru yang asing, demi menipu insting dengan opini cetakan pemerintah. Ah, pasti Orwell tidak menyangka INGSOC lahir di Asia Tenggara. Bangkit dari sebuah daerah istimewa yang monarkis di bumi demokratis.
Penulis: Prabu Yudianto
Editor: Audian Laili
BACA JUGA Polda dan Pemda DIY Sepakat Hapus Istilah Klitih untuk Berantas Klitih