Kalau kamu pernah ke desa-desa di Kalimantan Timur, mungkin kamu akan terkejut melihat pemandangan yang seharusnya tidak terjadi di tanah penghasil minyak: dapur berasap, kayu bakar menumpuk, dan ibu-ibu yang antri tabung gas melon.
Ironis? Sangat.
Kalimantan Timur adalah salah satu penghasil minyak dan gas terbesar di Indonesia. Daerah seperti Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Penajam Paser Utara menyimpan cadangan energi yang besar. Ladang-ladang migas sudah dieksploitasi sejak zaman Belanda, dan sampai hari ini masih jadi andalan ekspor nasional. Tapi kenyataannya? Warga di sekitar sumur minyak justru harus berebut tabung gas 3 kilogram yang entah kapan datangnya.
Negara kaya energi, tapi kami kekurangan BBM
Itulah suara-suara yang belakangan ini makin sering terdengar dari warga Kaltim. Bukan cuma soal gas elpiji, tapi juga krisis BBM yang makin akut. Antrean kendaraan di SPBU bisa mencapai puluhan meter. Sopir truk, nelayan, petani, bahkan tukang ojek, semua sama-sama bingung: di mana BBM yang katanya berlimpah itu?
“Setiap minggu, saya harus bangun jam 3 subuh cuma buat antri solar,” keluh Pak Taufik, sopir angkutan kayu di Kutai Barat. “Kadang dapat, kadang nggak. Padahal mobil saya nggak jalan kalau gak minum solar. Ini kerja atau judi?”
Begitu juga dengan para nelayan di PPU (Penajam Paser Utara) yang sering harus melaut tanpa kepastian bahan bakar. Mereka sudah terbiasa dengan sistem “nunggu jatah”, sebuah istilah halus dari kelangkaan yang terorganisir.
Gas elpiji: melon yang tak lagi manis
Krisis gas elpiji 3 kilogram di Kalimantan Timur bukan isu baru. Setiap bulan, selalu ada laporan tentang kelangkaan, harga yang melambung di tingkat pengecer, dan stok yang datang tak tentu waktu. Satu tabung gas yang seharusnya dijual Rp18.000 di agen resmi, bisa melonjak jadi Rp35.000, bahkan Rp40.000 di desa-desa pelosok.
Ibu Rina, warga desa di Samboja, mengatakan dia terpaksa kembali masak pakai kayu bakar karena sudah seminggu tidak mendapat gas. “Mau ke agen, habis. Mau beli di luar, mahal sekali. Kami ini tinggal di tanah minyak, tapi dapur kami pakai api dari ranting.”
Masalah makin pelik karena sebagian besar warga menggunakan gas subsidi 3 kg, yang hanya bisa dibeli jika ada stok dari Pertamina. Tapi distribusi gas sering tidak merata, bahkan kadang ada permainan nakal dari oknum pengecer yang menimbun untuk jual lebih mahal.
Ironi Kalimantan Timur: Krisis Energi di Tanah Kaya Energi
Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Kalimantan Timur menyumbang kontribusi besar terhadap pendapatan negara dari sektor migas. Namun hasilnya tidak kembali secara adil ke masyarakat. Pembangunan kilang, pipa distribusi, bahkan pengolahan minyak mentah lebih banyak dilakukan di luar daerah. Kaltim hanya jadi tempat pengeboran—mengirim bahan mentah ke luar, lalu membeli hasil olahannya dengan harga tinggi.
Pertanyaannya: kenapa daerah penghasil harus ikut mengantre seperti daerah konsumen?
Masalah ini sebenarnya tidak murni karena keterbatasan stok nasional. Tapi karena lemahnya sistem distribusi, birokrasi subsidi yang rumit, dan minimnya kontrol terhadap rantai pasok di daerah. Di satu sisi, masyarakat dipaksa berhemat dan bergantung pada gas subsidi, tapi di sisi lain pengawasan terhadap mafia distribusi sangat lemah.
Ironi Balikpapan: Kota Minyak Tanpa BBM
Mari kita lihat contoh nyata: Kota Balikpapan. Kota ini dijuluki “Kota Minyak” sejak zaman kolonial karena adanya kilang besar milik Pertamina. Tapi coba datang ke Balikpapan hari ini. Setiap beberapa minggu, terjadi antrean panjang di SPBU, apalagi untuk solar. Bahkan ojek online dan kendaraan umum sering tidak bisa beroperasi penuh karena keterbatasan bahan bakar.
“Lucu ya, kilang minyaknya ada di sini, tapi buat beli bensin aja susah,” kata Ardi, tukang ojek di Balikpapan. “Kami ini kayak tikus yang mati di lumbung padi.”
Padahal kilang Balikpapan adalah salah satu yang terbesar di Indonesia. Namun, karena sistem distribusi dan kuota BBM ditentukan secara nasional, maka daerah penghasil pun tetap harus menunggu ‘jatah’ dari pusat. Kalau kuota habis, ya antre. Kalau tidak dapat, ya sabar.
Mengapa kelangkaan minyak dan gas di Kalimantan Timur bisa terjadi?
Salah satu alasan klasik yang sering dikemukakan pemerintah adalah soal “subsidi yang tidak tepat sasaran” dan “kuota yang terbatas”. Tapi sampai kapan rakyat kecil harus menanggung beban dari kebijakan yang tidak berpihak?
Kenapa tidak ada keberpihakan khusus untuk daerah penghasil? Kenapa pemerintah pusat begitu cepat menggelontorkan dana triliunan untuk proyek IKN, tapi lelet menata ulang sistem distribusi energi untuk rakyat Kaltim?
Di saat Kaltim memberi sumbangan besar untuk keuangan negara, justru masyarakat lokal harus menderita dengan energi yang makin langka dan mahal.
Solusi yang tak pernah sampai
Setiap kali kelangkaan terjadi, solusi pemerintah nyaris selalu sama: “Kami akan evaluasi distribusi”, “Akan ada tambahan kuota”, atau “Tunggu keputusan pusat.” Tapi di lapangan, tidak pernah ada perubahan yang signifikan.
Rakyat butuh tindakan nyata, bukan janji yang berulang. Rakyat ingin elpiji tersedia di warung-warung tanpa harus berebut. Juga, rakyat ingin BBM bisa diakses dengan adil tanpa harus antre seperti zaman perang.
Krisis energi di Kalimantan Timur bukan sekadar masalah logistik. Ini masalah keadilan. Ketika daerah yang menyumbang kekayaan negara justru terpinggirkan dalam distribusi, maka di situlah negara sedang gagal menjalankan amanatnya.
Negara hadir bukan sekadar untuk mengambil, tapi juga memastikan kesejahteraan. Kalau pusat bisa membangun jalan tol dan gedung kementerian di IKN, kenapa tidak bisa membenahi distribusi gas elpiji di desa-desa Kaltim?
Kaltim bukan meminta istimewa, tapi hanya ingin yang wajar: akses energi yang adil. Jangan sampai, di tanah yang kaya sumber daya, rakyat terus hidup dalam krisis. Jangan sampai, rakyat yang selama ini diam, akhirnya “naik minyak” karena dipaksa hidup dalam kesenjangan yang terus-menerus.
Waktu terus berjalan. Krisis ini bukan soal hari ini saja, tapi soal masa depan. Jika negara tidak segera menata ulang kebijakannya, maka kelangkaan bukan lagi hal aneh. Ia akan jadi kenyataan sehari-hari yang menyesakkan.
Dan saat itu tiba, kita hanya bisa bertanya: siapa yang sebenarnya menikmati kekayaan negeri ini?
Penulis: Imran Ibnu
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Kopi Gerobak Keliling Tak Bisa Menggusur Pedagang Starling karena Kopi Starling Tetap Lebih Unggul
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
