Beberapa hari yang lalu, saya browsing informasi tentang berwisata ke Labuan Bajo di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Rencananya, kami sekeluarga akan berlibur ke sana untuk melihat komodo, reptil yang konon termasuk kategori hewan mitologi naga dan keturunan langsung dinosaurus.
Saya dan istri sudah mulai menabung untuk memenuhi biaya liburan melihat komodo. Perkiraan kami, tabungan tersebut akan tercukupi dalam waktu beberapa bulan ke depan.
Betapa kagetnya saya saat melihat halaman pertama hasil pencarian Google berisi judul-judul berita rencana pemerintah menaikkan tarif ke Pulau Komodo menjadi Rp3,75 juta per orang. Padahal, tabungan saya dan istri untuk liburan ke Labuan Bajo pun belum tercukupi setengahnya.
***
Di tengah kegalauan, saya mencoba membuka dan membaca halaman-halaman berita kenaikan tarif tersebut. Semua artikel berita yang saya baca kompak menyatakan bahwa kenaikan tarif kunjungan ke Pulau Komodo bertujuan mulia, yaitu untuk kepentingan konservasi nilai jasa ekosistem lingkungan di kawasan itu.
Jadi sistem tarif ini, menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, merupakan semacam biaya keanggotaan selama setahun untuk satu orang. Menurutnya, besaran tarif ini sudah melalui kajian para ahli di bidang lingkungan hidup.
Komponen tarif yang akan kita bayarkan ini nantinya akan dibagi-bagi lagi selain untuk biaya tiket masuk dan suvenir. Jadi kita tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli kenang-kenangan eksklusif dari Pulau Komodo. Yang pasti suvenir itu akan berasal dari tangan-tangan terampil masyarakat lokal. Di samping itu, biaya untuk pengamanan, pengawasan, kajian ilmiah, manajemen kawasan, sampai untuk pelatihan dan pemberdayaan masyarakat akan diambil dari sana.
Pada media lain, Wakil Gubernur NTT menambahkan, tarif tersebut juga termasuk biaya transportasi darat, bandara, dan pelabuhan. Entah bagaimana cara menghitungnya, kalau tarif tersebut sudah termasuk berbagai biaya kunjungan mulai dari kita tiba di sana sampai kita pulang, lumayan juga pikir saya.
Tapi, logika saya mulai bekerja saat pemerintah mulai hitung-hitungan keuntungan menggunakan tarif baru tersebut. Maklum, saya memiliki latar belakang pendidikan manajemen bisnis. Soal putar-memutar uang bukan hal baru buat saya.
Kalau benar tarif baru ini merupakan biaya keanggotaan, artinya, kita bisa bolak-balik ke sana beberapa kali selama setahun tanpa keluar uang lagi untuk tiket masuk, persis seperti ke Dunia Fantasi di Ancol. Tapi, bagaimana dengan biaya suvenir dan transportasi? Semakin sering kita pulang pergi ke pulau itu, akan semakin banyak ongkos yang harus dibayarkan untuk transportasi. Bisa-bisa biaya tersebut melebihi tarif yang sudah dipatok pemerintah.
Logika bisnis saya mengatakan hal itu mungkin saja terjadi menggunakan data statistik. Probabilitas wisatawan yang bolak-balik ke Pulau Komodo dalam setahun sangat kecil dibanding pengunjung yang hanya datang sekali dua kali. Jadi selisih tarif yang dibayarkan wisatawan yang iseng bolak-balik akan mendapat subsidi silang dari pengunjung yang hanya sekali datang.
Tapi, tetap saja perasaan kesal masih menggantung karena liburan keluarga kami terancam gagal gara-gara tarif baru ini. Selain kesal, saya sekaligus pusing memikirkan alasan untuk menjelaskan batalnya liburan kali ini ke anak-anak. Maklum, mereka kan belum paham soal bisnis, tarif, apalagi konservasi.
Sembari memendam rasa kesal dan pusing, saya melanjutkan membaca berita-berita lain. Saya berharap, siapa tahu bisa dapat ide untuk bahan penjelasan ke anak-anak.
***
Mayoritas artikel-artikel berita selanjutnya yang saya baca hanya menjelaskan tentang tujuan penetapan tarif baru ke Pulau Komodo, yaitu untuk menarik wisatawan yang peduli terhadap konservasi lingkungan. Pemerintah mengharapkan kepekaan publik terhadap isu-isu lingkungan di kawasan tersebut akan meningkat dengan kedatangan mereka.
Melalui kunjungan turis spesial tersebut, pemerintah ingin menunjukkan kalau kepedulian terhadap lingkungan juga bisa membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Konon katanya, wisatawan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan, biasanya juga memiliki kemampuan finansial yang tinggi pula.
Dengan kata lain, pelancong model saya ini lebih baik tidak ke sana. Sudah biaya liburannya pas-pasan, kepedulian kami sekeluarga terhadap lingkungan juga agak kurang. Kerja bakti di lingkungan rumah saja kami jarang ikut. Bisa-bisa kehadiran pengunjung seperti kami hanya akan mempercepat kerusakan ekosistem di sana.
Baiklah, untuk alasan yang baik tentunya saya dan keluarga harus menerima gagalnya liburan kali ini. Minimal sampai kondisi finansial kami membaik dan tentunya sampai level kepedulian lingkungan kami meningkat.
***
Satu hal yang mengobati kekecewaan saya karena gagal liburan adalah siaran pers dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pada siaran tersebut, para ranger, sebutan bagi pengasuh satwa dan pemandu wisata di Pulau Komodo, memanggil komodo dengan istilah biawak. Betul sekali, komodo termasuk biawak alias kadal.
Dalam hati saya tertawa kecil sambil berucap, “Kalau hanya melihat kadal, di belakang rumah mertua saya juga banyak. Mulai dari yang kecil sampai seukuran gagang sapu.”
Setelah itu, saya merasa lega karena telah menemukan ide untuk menjelaskan batalnya liburan kali ini ke anak-anak.
Penulis: Raditya
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Nggak Bisa Memilih yang Terbaik tapi Komodo Bisa Cegah yang Terburuk Berkuasa