Sebagai orang yang sudah lebih dari 20 tahun tinggal di wilayah timur Kabupaten Cirebon, tepatnya di sebuah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, tentu ada duka yang saya rasakan. Jauhnya jarak antara wilayah Cirebon bagian timur dengan pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon menjadi salah satu hal yang menyebabkan kesenjangan sosial antar warga Cirebon.
Daftar Isi
Warga Cirebon bagian timur harus menempuh jarak lebih dari 30 kilometer untuk bisa mengakses layanan pemerintah
Lantaran tinggal di wilayah paling timur Kabupaten Cirebon, kebanyakan warga tak terkecuali saya mengalami kesulitan saat mengakses layanan pemerintah. Gimana nggak sulit, jarak yang harus kami tempuh untuk bisa sampai ke pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon mencapai lebih dari 30 kilometer dengan waktu tempuh 1-2 jam.
Akibatnya, untuk mengurus KTP, SIM, atau keperluan administrasi pemerintahan lainnya, terkadang kami harus menghabiskan waktu satu hari penuh. Itu pun nggak menjamin bahwa keperluan kami akan selesai dalam waktu satu hari. Kalau nggak selesai, kami terpaksa harus bolak-balik.
Lantaran jarak yang lumayan jauh, warga Cirebon timur harus mengeluarkan ongkos lebih untuk bisa sampai di pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon. Maka nggak usah heran kalau banyak warga yang akhirnya memilih jasa calo alih-alih mengurus keperluannya sendiri yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.
Baca halaman selanjutnya: Fasilitas publik sulit diakses…
Fasilitas publik belum lengkap
Nggak cuma perkara layanan pemerintah, kadang masih ada beberapa layanan publik yang sulit diakses, terutama yang fasilitasnya benar-benar lengkap. Misalnya rumah sakit. Di daerah Cirebon timur sebenarnya ada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang lumayan besar. Namun untuk beberapa kasus atau penyakit tertentu yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, kadang pasien harus dirujuk ke RSUD yang berada di Kota Cirebon dengan jarak tempuh bisa mencapai 1 jam.
Selain rumah sakit, di bidang pendidikan, khususnya di tingkat sekolah, kebanyakan sekolah terbaik atau favorit juga terletak di sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon yang jaraknya jauh dari Cirebon timur. Meski di daerah tempat tinggal saya ini banyak sekolah juga, tapi fasilitasnya masih kalah jauh dibanding sekolah-sekolah favorit tersebut.
Bahkan untuk mendapatkan bahan pokok atau sekunder yang benar-benar lengkap atau murah, kadang masyarakat Cirebon timur juga harus mengunjungi pusat perbelanjaan yang letaknya di sekitaran pusat pemerintah kabupaten atau kota Cirebon.
Banyak jalan di daerah Cirebon timur yang rusak
Jalan yang rusak seakan sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat Cirebon bagian timur. Gimana nggak biasa, di daerah yang saya tinggali saja hampir semua jalan rusak. Mulai dari aspal jalan yang mengelupas, jalan yang berbatu, jalan yang berlubang, dll. Banyaknya jalan yang rusak ini juga menjadi penyebab kemacetan, menghambat perjalanan, dan tak jarang membahayakan pengendara.
Jalan yang rusak ini menjadi masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan di Cirebon timur. Sebenarnya bukan nggak pernah diperbaiki, masalahnya kadang setelah diperbaiki, jalan tersebut bakal rusak lagi beberapa bulan kemudian. Entah karena banyak kendaraan berat yang melintas sehingga jalan jadi cepat rusak atau memang perbaikan jalannya yang nggak maksimal. Entahlah.
Beberapa desa langganan banjir
Satu lagi masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat di Cirebon bagian timur adalah banjir. Beberapa desa di wilayah ini kerap kebanjiran saat musim hujan tiba. Sebut saja Desa Gunungsari yang menjadi langganan banjir akibat meluapnya Sungai Ciberes. Saking seringnya, masyarakat di desa itu disebut-sebut sudah bersahabat dengan banjir. Hujan sebentar saja sudah bisa memicu terjadinya banjir.
Tahun 2018 menjadi salah satu tahun dengan bencana banjir terbesar di wilayah Cirebon bagian timur. Puluhan ribu rumah warga terendam akibat meluapnya Sungai Cisanggarung. Tentunya bencana banjir ini sangat merugikan warga, nggak hanya kerugian material, tetapi sampai memakan korban jiwa juga di beberapa desa. Wilayah tempat saya tinggal pun pernah dilanda banjir pada tahun 2009 yang mana itu merupakan banjir pertama saya sekaligus bencana banjir terbesar selama hidup.
Sampai saat ini belum ada solusi dari pemerintah terkait penanganan masalah banjir di Cirebon timur. Tanggul yang ditinggikan sebagai salah satu solusi sudah dilakukan pemerintah, tapi nyatanya belum cukup untuk menanggulangi masalah banjir.
Wacana pemekaran Kabupaten Cirebon Timur
Sulitnya mengakses layanan pemerintahan ditambah masalah yang dialami masyarakat Cirebon timur diperparah dengan belum adanya solusi dari pemerintah untuk kondisi tersebut. Akibatnya, masyarakat Cirebon bagian timur merasa kurang mendapatkan keadilan.
Kesenjangan sosial yang kami rasakan membuat kami nggak bisa merasakan kehadiran dan peran pemerintah. Akhirnya muncul wacana pemekaran Kabupaten Cirebon Timur yang diusung oleh beberapa tokoh masyarakat Cirebon bagian timur. Wacana ini sebenarnya sudah digaungkan dari beberapa tahun lalu, bahkan saat saya masih duduk di bangku SMP, tapi sampai sekarang belum ada keputusan final dari wacana tersebut.
Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi sandang, pangan, papan, serta lapangan pekerjaan menjadi alasan utama pemekaran Kabupaten Cirebon Timur diusung. Harapannya agar masyarakat Cirebon bagian timur mendapat kemudahan dalam mengakses layanan pemerintah serta benar-benar merasakan peran pemerintah setelah sekian lama menjadi daerah pinggiran yang kurang diperhatikan.
Penulis: Nurhanifah
Editor: Intan Ekapratiwi
BACA JUGA Orang Cirebon Terlalu Jawa untuk Disebut Sunda, Terlalu Sunda untuk Disebut Jawa.
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.