Untuk ke sekian kalinya publik berhasil dibuat riuh dengan pernyataan pemerintah beberapa hari yang lalu, dan lagi-lagi ya masih dengan perkataan manisnya. Sudah seperti percakapan dua sejoli kalau lagi PDKT-an, penuh janji-janji indah dan manis. Pemerintah dengan optimisnya menyatakan kalau Indonesia bisa lepas pandemi virus corona saat hari kemerdekaan.
Kita aminkan saja dulu, nggak tahu praktik pelaksanaannya gimana nanti. Tentunya, dengan target baru dan optimisme seperti ini selayaknya pemerintah perlu sedikit diapresiasi. Bentuk apresiasi atas keberhasilannya menjadi sosok yang penuh optimisme di tengah ketidakpastian dan semua kemalangan yang terjadi di negara kita ini.
Janji Indonesia lepas pandemi ini hanya mengulang pola lama: pasang target baru saat target-target yang sebelumnya nggak berhasil dicapai, lalu melihat sisi positif dengan beroptimis. Itu gambaran besar bagaimana pemerintah kita bekerja di tengah situasi pandemi yang mencekik masyarakat di berbagai sudut celahnya. Dan memang, begitu apa adanya. Pemerintah dituntut untuk melakukan pelaksanaan yang baik dan harus bisa mengelola setiap inti permasalahan hingga isu-isu yang beredar di tengah masyarakat.
Tapi, kalau boleh saya bertanya, sebelum mengeluarkan prediksi lepas pandemi, apakah pemerintah lupa dengan banyaknya janji dan target mereka dalam penanganan pandemi ini yang bisa dibilang gagal? Kita bisa melihat reaksi publik yang rasa-rasanya sudah semakin lelah dengan banyaknya ujaran optimis oleh pemerintah dalam penanganan pandemi di negara kita. Pudarnya rasa semangat menghadapi pandemi diikuti hilangnya rasa percaya publik terhadap pemerintah, sudah seharusnya menjadi bagian dari kunci fokus utama mereka jika mau pelaksanaannya dilakukan dengan tepat dan cepat.
Pemerintah seakan melupakan fakta bahwa masyarakat kita sudah semakin kritis saat mengeluarkan janji lepas pandemi. Masyarakat yang kritis di tengah situasi krisis adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah kalau mau targetnya bisa tercapai. Menurut saya, untuk dapat terbebas dari belenggu pandemi ini ya tiada bukan adalah kerjasama yang dilakukan oleh seluruh pihak, salah satunya antara masyarakat dan pemerintah. Kembali lagi dengan pernyataan sebelumnya, seperti yang sudah saya duga. Publik banyak memberikan respon yang bisa dibilang banyak mengkritisi, mereka sudah hampir kehilangan rasa kepercayaannya lagi dengan setiap kebijakan yang diterapkan.
Padahal, kepercayaan publik terhadap pemerintah salah satu kunci utama untuk penyelesaian permasalahan pandemi ini. Dan dengan datangnya permasalahan baru ini, pemerintah sudah sepatutnya datang dengan solusi-solusi yang dirasa dapat memupuk kembali rasa percaya publik kepada mereka. Kalau boleh saya kasih saran, pemerintah agaknya harus bisa memberikan perhatian lebih kepada beberapa hal ini.
Partisipasi masyarakat yang terancam
Pudarnya rasa percaya publik terhadap pemerintah juga diiringi pupusnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Jika hal ini benar-benar terjadi, mau tidak mau pemerintah harus memutar otak untuk mengajak masyarakat berkontribusi dalam tata pelaksanaannya. Jika kontribusi masyarakat tidak ada, strategi kebijakan penanganan pandemi pun tak dapat dilakukan secara efektif.
Transparansi terhadap publik harus digalakkan
Penurunan rasa percaya publik terhadap pemerintah disebabkan salah satunya oleh transparansi yang hanya menjadi wacana negara demokratis saja. Masyarakat menganggap bahwa pemerintah yang tidak transparan mengenai situasi yang sebenarnya terjadi membuat mereka tidak lagi memiliki rasa percaya yang tinggi. Dengan ini, maka pemerintah harus bisa membuka mata mereka bahwa transparansi agaknya memang menjadi faktor penting yang bukan sekadar sebuah dusta berkedok visi yang terkesan optimis.
Pelayanan publik dioptimalkan
Untuk dapat mengumpulkan kembali keyakinan masyarakat terhadap pemerintah, salah satu hal penting yang harus segera dan wajib dilaksanakan adalah pelayanan publik. Di tengah situasi yang serba sulit ini, pemerintah harus menjadi sosok penting untuk dapat membantu masyarakat terutama dalam hal pelayanan publik. Karena sejatinya, pemerintah seharusnya menjadi pelayan publik yang handal bukan diktator publik yang handal.
Jadi, mau sampai kapan harus pura-pura optimis di tengah situasi krisis?
BACA JUGA Dipecat Saat Pandemi Bener-bener Nggak Enak dan Nyusahin dan tulisan Alifya Ikhsanty Heryana lainnya.