Danais Jogja itu angkanya menyentuh triliun, tapi, di jalanan kita lihat realitas bahwa angka sebesar itu tidak punya dampak yang sesuai dengan yang diharapkan
Coba, deh, Anda keliling Jogja pas malam sudah mulai larut. Bukan buat cari angkringan atau kopi jos, tapi coba perhatikan sudut-sudut ruko yang gelap atau emperan trotoar yang dingin. Di sanalah pemandangan yang bikin hati ambyar sering kali terjadi: mbah-mbah, para lansia, meringkuk kedinginan, menjadikan tas dekil sebagai bantal dan langit Jogja sebagai atap.
Bagi sebagian orang, ini mungkin cuma pemandangan biasa, dianggap bagian dari “romantisme” kota. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini jelas ironi paling telak. Ini, lho, wajah asli dari kota yang katanya “Istimewa”, “Berhati Nyaman”, dan segala predikat surgawi lainnya. Wajah yang kontras abis dengan gelontoran Dana Keistimewaan (Danais) yang tahun lalu tembus lebih dari Rp1 triliun.
Duit segitu banyaknya katanya buat menyejahterakan warga. Tapi nyatanya? Keistimewaan itu baru sebatas retorika di panggung seremoni, sementara di urusan kemanusiaan paling dasar, Jogja masih rapuh dan penuh validasi.
Negara datang kalau sudah viral, itu pun buat konten
Dalam ilmu kesejahteraan, ada pertanyaan klasik: negara ini sebenarnya melindungi siapa, dan membiarkan siapa? Nah, di Indonesia, termasuk di Jogja yang katanya super istimewa ini, negara kita menganut mazhab “Terserah Keluarga Aja Dulu”.
Artinya, negara baru akan turun tangan kalau sebuah keluarga sudah angkat tangan. Kalau keluarga nggak sanggup lagi ngurus orang tuanya, ya sudah, si mbah bakal terlempar ke jalanan. Bertahan hidup dari belas kasihan orang lewat. Para pakar menyebutnya informal security regime, istilah keren untuk bilang: “Negara absen, silakan berjuang sendiri-sendiri, ya, Warga!”
Jogja, dengan statusnya yang mentereng itu, ternyata belum bisa lolos dari jebakan ini. Keistimewaan administratifnya belum jadi keistimewaan sosial. Negara hadir gagah dalam festival budaya, tapi absen saat warganya butuh perlindungan nyata.
Padahal, data BPS 2024 sudah teriak kencang: DIY adalah provinsi dengan persentase lansia tertinggi se-Indonesia, 16,3 persen! Secara logika, lansia harusnya jadi prioritas utama kebijakan. Tapi di lapangan? Panti sosial macam UPT Budhi Dharma itu kapasitasnya terbatas, dan syarat masuknya lebih ribet dari ngurus KPR. Hasilnya, jalanan jadi panti darurat tanpa administrasi.
Simbah-simbah ini bukan objek bansos buat dipotret. Blio-blio itu warga negara yang punya hak buat hidup layak di hari tuanya. Kalau negara gagal menjamin hak itu, yang runtuh bukan cuma sistem, tapi juga moralitas negara itu sendiri.
Kampus megah di Jogja cuma jadi menara gading
Ironi ini makin menjadi-jadi kalau kita ingat Jogja itu “Kota Pelajar”. Puluhan kampus besar berdiri gagah, ribuan mahasiswa tumpah ruah dari seluruh negeri. Modal intelektual melimpah ruah, tapi kok nggak jadi solusi sosial?
Keterlibatan kampus dalam isu lansia, jujur saja, masih level seremonial. Paling banter KKN foto-foto sama simbah, riset buat ngejar wisuda, atau baksos bagi-bagi Supermi setahun sekali. Kampus-kampus megah itu masih betah di menara gadingnya, asyik dengan jurnal Scopus. Sementara di luar gerbang, ada lansia yang nggak tahu besok makan apa.
Padahal, kampus punya segalanya buat mendorong kebijakan yang lebih pro-lansia. Tapi advokasi yang sistematis? Nol besar. Modal intelektual gagal jadi modal sosial.
Jogja ini kurang contoh apa lagi? Di Bali, ada program Sekolah Lansia yang bikin para lansia tetap aktif dan bermakna. Di Jawa Barat, ada program Lansia Tangguh yang layanannya terintegrasi sampai tingkat desa. Dua daerah ini sudah bergeser dari pendekatan belas kasihan (charity) ke pendekatan berbasis hak (rights-based). Mereka sadar, lansia itu bukan beban, tapi warga negara yang haknya wajib dipenuhi.
Jogja? Dengan Danais triliunan, malah sibuk poles citra. Jaga fasad, tapi lupa jaga martabat warganya sendiri.
Berhenti basa-basi, ini yang mesti dilakukan!
Sudah cukup paradoksnya. Ini beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan kalau Pemda DIY serius mau jadi “istimewa” beneran:
Satu, stop buang-buang Danais Jogja buat acara seremoni yang nggak jelas ujungnya. Potong itu anggaran, alihkan buat bikin rumah singgah yang manusiawi di tiap kabupaten/kota. Bukan yang sifatnya proyekan, tapi yang didanai berkelanjutan.
Dua, seret itu kampus-kampus buat turun gunung. Bikin program KKN permanen atau Merdeka Belajar yang fokus ngurusin lansia. Mahasiswa kedokteran bisa periksa kesehatan rutin, mahasiswa psikologi kasih dukungan mental, mahasiswa hukum bantu advokasi hak-haknya. Bikin formal kerja sama ini, biar nggak jadi kegiatan insidental doang.
Tiga, jangan semua dipusatkan di kota. Bikin Posyandu Lansia di tiap desa itu jadi pusat segalanya: cek kesehatan, curhat, sampai ngadain kegiatan produktif biar nggak pikun. Biar negara terasa hadir di dekat mereka.
Empat, bikin dashboard online. Biar kita semua bisa lihat, Danais Jogja buat lansia lari ke mana, berapa lansia yang sudah diurus, dan panti mana yang masih kosong. Biar transparan dan nggak ada lagi alasan “datanya nggak ada”.
Terakhir, ya Tuhan, nggak usah gengsi niru yang bagus dari daerah lain. Bali dan Jabar sudah kasih contoh. Adaptasi, modifikasi, dan jadikan itu keunggulan Jogja. Keistimewaan itu harusnya buat melayani, bukan buat gengsi.
Katanya, kemajuan sebuah daerah itu diukur dari cara mereka memperlakukan warganya yang paling lemah. Jogja baru benar-benar istimewa kalau keistimewaannya bisa dirasakan oleh mbah-mbah di trotoar, bukan cuma dinikmati elite di dalam keraton atau para turis.
Kalau tidak, “Jogja Istimewa” itu cuma slogan kosong buat jualan pariwisata.
Penulis: Ibrayoga Rizki Perdana
Editor: Rizky Prasetya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
