Baru-baru ini, santer terdengar di media mengenai ratusan guru honorer di Jakarta yang mendapatkan kado pahit pada hari pertama tahun ajaran baru 2024. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengungkap bahwa para guru honorer ini mendadak diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pengajar di sejumlah sekolah.
Alih-alih menyejahterakan dan memuliakan profesi guru, pemerintah malah menggunakan kebijakan “cleansing”, dan rasanya tidak berlebihan jika mengartikannya sebagai “pengusiran secara halus” . Andai kita mau memperhatikan lebih saksama, penggunaan kata “cleansing” sebenarnya sudah terbilang kasar. Ini bagaikan kado pahit pada awal tahun ajaran baru.
Kebijakan ini tidak cuma menimbulkan rasa tidak adil bagi para guru honorer yang telah berjuang keras selama ini. Tapi juga mencederai citra pemerintah dalam hal penghormatan dan dukungan terhadap tenaga pendidik. Langkah ini memunculkan pelbagai reaksi negatif dari pelbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, yang mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para pendidik.
Mengabaikan kontribusi guru honorer
Di Twitter misalnya, banyak warganet mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan mereka atas kebijakan ini. Banyak orang yang berbagi cerita dan pengalaman mengenai perjuangan para guru honorer yang bekerja dengan dedikasi tinggi meski mendapat upah yang sangat minim.
Kritik pun datang dari berbagai sisi, kebanyakan menilai langkah pemerintah ini sebagai bentuk pengabaian terhadap kontribusi penting para guru honorer dalam sistem pendidikan. Mereka menuntut agar pemerintah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki keadaan ini dan memberikan perlindungan yang layak bagi para guru honorer.
Sebelumnya, telah diadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI mengenai permasalahan ini. Banyak keluhan mengenai kebijakan ini yang justru membuat buruk kondisi para guru yang terkena dampak. Di antara mereka, banyak yang syok dan bingung dengan adanya “pengusiran halus” ini.
Negara, dalam hal ini pemerintah, mesti segera mencari solusi untuk masalah ini dengan cara yang lebih humanis dan inklusif. Penting untuk mengadakan dialog yang konstruktif antara pemerintah, pihak sekolah, dan para guru honorer supaya bisa menemukan jalan tengah yang cocok. Selain itu, perlu juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada agar tidak merugikan mereka yang sudah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan.
Pemerintah harus mempertimbangkan untuk memberikan jaminan kerja yang lebih baik bagi guru honorer, seperti program pengangkatan atau pengakuan atas masa kerja mereka. Ini penting untuk membangun rasa percaya dan motivasi di kalangan tenaga pendidik, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia bisa meningkat.
Jangan suruh rakyat cari solusi
Jika pemerintah tidak cepat dan tepat dalam mengambil tindakan, ketidakpuasan ini bisa terus berlanjut dan mengganggu stabilitas pendidikan di seluruh negeri. Keberadaan guru honorer yang kompeten dan berdedikasi sangat penting agar setiap siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi, langkah nyata dari pemerintah sangat dinanti untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan harapan baru bagi para guru honorer di Indonesia.
Jangan suruh kami, terutama saya, sebagai rakyat “jelata” untuk mencarikan solusi karena pemerintah digaji untuk melayani dan menemukan solusi, bukan malah bikin rakyatnya sengsara. Toh, menyejahterakan rakyat, termasuk guru honorer, merupakan amanat Konstitusi yang mesti dilaksanakan pemerintah secara serius.
Mari kita ingat sejarah Jepang. Kaisar Hirohito, di tengah kehancuran akibat bom atom, justru memfokuskan pada guru. Beliau memahami bahwa gurulah kunci kebangkitan bangsa. Jepang bangkit menjadi negara maju, dan penghargaan terhadap guru menjadi salah satu pilar utama. Sudah saatnya Indonesia belajar dari sejarah.
Guru adalah aset berharga. Tanpa mereka, masa depan bangsa terancam. Pemerintah, sebagai pelayan rakyat, bertanggung jawab untuk mensejahterakan guru honorer. Ini adalah amanat konstitusi yang harus dijalankan dengan serius.
Ambil langkah konkret
Pemerintah mesti segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Mereka perlu diakui sebagai bagian penting dari sistem pendidikan. Dengan memberikan jaminan kerja yang lebih baik dan insentif yang layak, pemerintah bisa membangun semangat dan dedikasi para guru.
Selain itu, penting juga untuk melibatkan guru honorer dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Suara mereka sangat berharga dan bisa membantu menciptakan sistem yang lebih baik dan lebih adil.
Jika pemerintah benar-benar peduli dengan pendidikan, sudah saatnya mereka berinvestasi pada guru. Dengan memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan guru honorer, kita bisa membangun generasi masa depan yang lebih baik dan berkualitas.
Ingatlah, pendidikan yang berkualitas dimulai dari penghargaan yang tepat terhadap tenaga pendidik. Mari kita dorong pemerintah untuk segera bertindak dan menjadikan guru sebagai pilar utama dalam membangun bangsa yang maju.
Penulis: Raihan Muhammad
Editor: Rizky Prasetya
