Budaya Buruk Pejabat Daerah yang (Sayangnya) Dianggap Sepele dan Biasa-biasa Saja

Pejabat bukanlah dewa, yang segala tindak lakunya dianggap benar, meskipun ia pimpinan dari sebuah institusi pemerintah yang paling dianggap suci sekalipun. Justru menurut saya, nggak sedikit pejabat, khususnya yang di daerah itu, dengan fasilitas dan kekuasaannya, mereka justru berperilaku buruk. Kadang, mereka bertindak sewenang-wenang, dan nggak bisa membedakan mana kerja dan mana kehidupan persona. Semua campur aduk dan dibiasakan menjadi suatu budaya yang buruk.

Sebelumnya saya sempat menulis artikel tentang bagaimana nggak enaknya menjadi seorang ajudan dan honorer di instansi daerah. Kali ini masih tentang pengalaman saya kerja di pemerintahan, tapi nggak tentang saya-nya, melainkan tentang pengalaman saya melihat budaya buruk yang diadopsi pimpinan atau pejabat-pejabat instansi daerah tempat saya bekerja. Sepele tapi sangat merugikan negara.

Jam karet

Sebuah permasalahan klasik orang-orang Indonesia adalah jam karet, suka datang terlambat dengan dalih ngalor ngidul yang nggak jelas. Begitupun yang dilakukan oleh para pejabat di instansi daerah. Untuk datang ke kantornya, memang tepat waktu, karena di kantor ada absensi digital yang jika telat dikit aja, akan dikalkulasikan selama sebulan dan totalnya akan dipotong tukin dari yang bersangkutan.

Namun, bukan itu yang saya maksudkan. Melainkan jam karetnya para pejabat itu sering kali dilakukan kalau sedang ngadain kegiatan atau sedang menghadiri sebuah kegiatan. Mereka itu molooor banget. Saya pernah mendampingi pimpinan saya menghadiri sebuah pembinaan, yang mana pimpinan saya ini menjadi salah satu pematerinya.

Saya sudah mengingatkan pimpinan saya H-1 acara. Bahkan beberapa jam sebelum keberangkatan sudah saya ingatkan untuk segera siap-siap. Sopir pun begitu, sudah melakukan manajemen perjalanan, manajemen kemacetan, dan lain-lain. Tapi ya gitu, tetep aja pimpinan keluar ruangannya lelet.

Hingga pada akhirnya meskipun sopir udah ngebut, tapi tetep aja telat. Semenit dua menit sih nggak masalah, lah ini telat hingga satu jam. Bahkan saya melihat peserta itu udah kipas-kipas kepanasan di ruangan gedung pembinaan. Saya sendiri selaku yang mendampingi itu malu banget. Tapi pejabat-pejabat ini kayak nggak ada malunya datang telat, bahkan berlenggak-lenggok menggagahkan diri. Aneh, salah kok bangga.

Campur aduk urusan pribadi dan kantor

Hal yang paling kesel dan menurut saya sesuatu budaya yang buruk oleh pejabat daerah itu adalah mereka suka mencampuradukkan urusan pribadi mereka dan urusan kantor. Saya dan sopir kantor sangat sering mengalami itu.

Suatu saat pernah saya dan sopir kantor diajak mengikuti dan ikut riweh tahlilan kematian orang tua dari pimpinan saya yang berada di kampung halamannya dengan jarak tempuh empat jam dari kantor. Walhasil mau nggak mau saya dan sopir kantor harus menginap di kampung halaman pimpinan, dua hari satu malam.

Padahal loh ya, pimpinan ini punya sopir pribadi sendiri dan punya pembantu pribadi. Tapi kenapa saya yang selaku pegawai kantor dalam surat tugas saya, dan sopir kantor yang juga selaku pegawai kantor, ikut diriwehkan dengan urusan-urusan pribadi para pejabat. Terus buat apa sopir dan pembantu pribadinya?

Parahnya, pejabat ini izin sehari full nggak kerja sama sekali dari pagi untuk menempuh jarak jauh kampung halamannya, dan saya masih dibebankan tugas untuk ngurus media kantor di tengah keriwehan tahlilan. Jadinya kan campur aduk. Pribadi-pribadi aja, kantor-kantor aja gitu lo. Ngapain sih diulek-ulek semuanya.

Mentang-mentang mereka adalah pimpinan, seolah-olah semua urusan itu jadi satu. Nggak ada sekat mana pribadi dan mana kantor. Kebijakan mereka tak pernah mempertimbangkan konteks, yang penting mereka suka, ya udah, urusan bawahan yang melakukan.

Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi

Nah, asal kalian tau, saya dan sopir kantor pergi ke kampung halaman pimpinan itu, menggunakan mobil dinas kantor. Bahkan bensinnya pun ikut bensin pengeluaran uang kantor. Kampret, emang. Kok, bisa-bisanya itu loh, apakah ini termasuk korupsi juga?

Belum lagi, terkadang pimpinan saya itu kalau habis menghadiri undangan itu sukanya mampir-mampir. Entah itu mau beli sesuatu, mau makan, dan lain sebagainya. Itu kan sama saja menggunakan fasilitas kantor untuk urusan pribadi. Lantas apakah ini bukan korupsi?

Kecil memang, nggak sampe ratusan bahkan jutaan atau miliaran. Tapi kalau itu terus dilakukan selama masa jabatannya, ya tinggal kalkulasi saja berapa totalnya. Sedikit dami sedikit, lama-lama menjadi bukit.

Dan, itu sulit untuk terdeteksi oleh lembaga hukum karena nggak terang-terangan mengambil atau mengalihkan penyaluran dana. Melainkan penyelewangan atau memanfaatkan alat kantor yang jumlahnya bahkan sangat kecil.

Mempersulit birokrasi yang mudah

Kalau kata para pejabat di pusat, reformasi birokrasi, itu bullshit, omong kosong semuanya. Nyatanya, ditataran bawah yang namanya birokrasi itu masih saja ada yang sulit. Faktor utama birokrasi sulit di tatanan bawah itu karena terdapat pimpinan yang nggak suka dengan individu tertentu yang akhirnya mempersulit birokrasi si individu ini.

Saya punya teman, yakni ajudan pimpinan sebelum saya yang mengalami hal nggak mengenakkan karena ia tidak disukai oleh pimpinan saya. Saya mengenal dekat dengan baik ajudan sebelumnya, ia merupakan orang yang cerdas. Namun, karena ia nggak disukai pimpinan, walhasil kenaikan jabatannya dipersulit, bahkan meskipun naik jabatan ia akan dimutasi ke tempat yang terpencil jauh diperkotaan.

Inilah yang terjadi di birokrasi tatanan instansi daerah. Masih banyak pimpinan atau pejabat daerah yang mengeluarkan kebijakan bukan atas landasan objektif, melainkan subjektif kepentingan pribadi yang berujung pada mempersulit birokrasi pada siapapun yang nggak ia sukai. Nggak heran kalau negara ini nggak maju-maju, kalau tataran bawahnya begini.

Miris nggak sih ngelihat tingkah pejabat kita dengan budaya buruknya. Apalagi ketika saya tanya pada kawan-kawan lain, mereka seolah-olah menganggap semua itu sebagai sesuatu yang biasa. Lah wong pimpinan kok, yo bebas. Seolah-olah itu terlegitimasi bahwa pejabat boleh melakukan segalanya.

Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Editor: Rizky Prasetya

BACA JUGA Motor Yamaha Terbaru Kades dan Lurah yang Menyimpan Masalah

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.