Ironi Blora: Bukan Lumbung Pangan, tapi Jadi Lumbung Utang  

Ironi Blora: Bukan Lumbung Pangan, tapi Jadi Lumbung Utang  

Ironi Blora: Bukan Lumbung Pangan, tapi Jadi Lumbung Utang (Yumen via Wikimedia Commons)

Blora merupakan wilayah yang sangat potensial dalam bidang pertanian. Bahkan Blora jadi salah satu daerah penghasil padi dan jagung yang unggul di Jawa Tengah. Tak heran jika Pemkab setempat menggaungkan bahwa Blora mampu menjadi daerah lumbung pangan yang dapat diandalkan. Seandainya saja memang benar Blora jadi daerah lumbung pangan, tentunya masyarakat sekitar akan lebih sejahtera dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan tanpa hambatan.

Namun pernyataan soal Blora mampu jadi lumbung pangan menurut saya terlalu tergesa-gesa untuk dilontarkan. Sebab, kenyataannya justru pertanian di Blora sangat memprihatinkan. Masih banyak petani yang merugi saat panen tiba. Selain itu Pemkab juga terpaksa berutang ke bank akibat kesulitan membiayai pembangunan infrastruktur jalan. Nahas saja, Blora bukan menjadi lumbung pangan seperti yang dicitrakan, justru berubah wujud jadi lumbung utang.

Saat panen tiba, petani Blora malah merugi

Panen raya yang berlangsung tahun ini justru membuat masyarakat semakin nelangsa. Hasil panen yang didapat tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Terlebih mereka dihadapkan dengan kekeringan akibat kemarau panjang. Akhirnya demi menjaga padi dan jagung tetap hidup, tak sedikit para petani rela mengeluarkan uang lebih agar bisa mengairi lahannya.

Tentu pengeluaran dalam mengairi lahan pertanian tak bisa disepelekan. Nominalnya lumayan banyak. Untuk sekali sedot air, petani dikenakan biaya sejumlah Rp200 ribu. Agar hasil pengairan berjalan maksimal, biasanya petani membutuhkan 3-5 kali sedot air. Semakin kering dan luas sebuah lahan, maka akan semakin membuat boncos kantong petani. Tercatat sejak bulan Agustus 2024, sedikitnya ada 2.800 hektare lahan sawah di Blora mengalami kekeringan.

Tak berhenti sampai di sana, petani juga dihadapkan dengan harga jagung yang terus anjlok tak terkira. Biasanya para petani jagung bisa menjual hasil panennya dengan harga Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilogram. Namun saat ini harga jual jagung kering di petani hanya berkisar Rp4.500 per kilogram. Sementara untuk jagung basah terbilang sangat rendah dengan harga Rp3.700 per kilogram. Ibarat sudah jatuh masih dihantam tujuh anak tangga, bertubi-tubi nelangsanya.

Pembangunan infrastruktur saja masih harus berutang

Jika lumbung pangan bisa terwujud, tentunya dapat membantu Pemkab Blora merampungkan infrastruktur. Sehingga tak perlu lagi pusing untuk melakukan lobby utang kepada bank. Ketidakberdayaan dalam mengelola anggaran infrastruktur jalan membuat Pemkab Blora berutang kepada Bank Jateng. Jumlah utang yang dimohon pada tahun 2022 oleh Bupati cukup tinggi mencapai Rp150 miliar.

Seolah tak belajar dari pengalaman, Bupati Blora justru berencana untuk berutang kembali dengan nominal yang lebih tinggi, yaitu sebesar Rp215 miliar. Padahal ketergantungan utang dalam mengatasi pembangunan infrastruktur bukan langkah yang tepat untuk diambil oleh seorang Bupati. 

Hal tersebut justru mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan yang dijalankan bersifat tidak produktif, bahkan menunjukan adanya kekeliruan skala prioritas. Akibatnya, dana tidak teralokasikan dengan baik untuk persoalan yang urgent.

Pemkab Blora perlu menghindari utang dan memperbaiki pengelolaan pertanian

Harapan dalam mewujudkan Blora menjadi lumbung pangan memang teramat mulia dilakukan. Tapi saya harap Pemkab atau Bupati Blora juga sadar bahwa untuk mencapainya dibutuhkan kecermatan dalam memutuskan sebuah kebijakan. Tentu agar yang dicita-citakan dapat terwujud tanpa menyisakan kenangan belaka.

Mumpung belum telanjur, alangkah baiknya dilakukan perampingan terhadap anggaran belanja yang tidak begitu penting. Agar dana APBD dan bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi dapat tersalurkan dengan tepat. Sehingga pembangunan jalan dapat tuntas terlaksana tanpa harus menambah utang.

Kemudian Bupati juga bisa lebih fokus dalam memberikan bantuan kepada petani. Misalnya melakukan mitigasi dan inovasi agar saat musim kemarau lahan pertanian tidak kekeringan. Bupati juga dapat membuat rancangan kebijakan dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan di Blora. Sehingga saat panen raya datang, petani mendapat keuntungan dan pemasukan daerah juga bisa bertambah. Karena jika tidak segera direhab—akibat ketergantungan utang—, takutnya Blora bukan jadi lumbung pangan malah jadi lumbung utang.

Penulis: Dimas Junian Fadillah
Editor: Intan Ekapratiwi

BACA JUGA Kradenan Blora, Kecamatan yang Tak Tersentuh Kasih Sayang Pemerintah. Datang ke Sini seperti Berada di Dimensi Lain.

Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.

Exit mobile version