Perjanjian pranikah, atau prenuptial agreement belum terlalu populer di Indonesia. Padahal, hal ini penting sekali agar dalam menjalani pernikahan nanti, jika ada masalah, bisa diselesaikan lewat perjanjian yang ada. Pengetahuan tentang perjanjian ini penting, kalau saja Mbak Kinan dan Mas Aris itu bikin prenuptial ini, Layangan Putus bakal kelar jauh lebih cepat.
Tapi, kita jadi nggak punya Mas Aris sebagai samsak pisuhan, serta konten Bimacho yang lucunya minta ampun.
Selama ini, perjanjian pranikah sering dikaitkan dengan masalah harta. Jadinya, bikin nikah nggak romantis. Padahal, yang diatur dalam perjanjian tersebut nggak hanya hal itu. Masih banyak hal lain yang bisa dibahas selain pemisahan harta. Berikut contohnya.
#1 Mengatur tentang poligami dan perselingkuhan
Sebenarnya, suami dan istri bisa mengatur apa saja yang diinginkan pasangan suami istri selama hal yang diatur tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepatutan. Misalnya saja para calon pengantin ingin mengatur tentang poligami. Hal ini pernah dilakukan artis Kartika Putri loh. Karput mengaku kalau apabila pihak laki-laki memoligaminya, berarti sama saja menjatuhkan talak padanya.
Perjanjian pranikah membuat kita tetap sadar bahwa dunia percintaan tidak seindah novel. Mas Aris, Lydia dan Kinan adalah salah satu tokoh fiksi yang mungkin menjadi kenyataan di sebagian kecil kisah manusia. Perselingkuhan bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi pada pasangan. Namun, hal tentang perselingkuhan bisa diatur dalam perjanjian prenup.
Misalnya saja kita bisa mengatur apabila terjadi perselingkuhan maka pihak yang diselingkuhi dapat mengajukan gugatan perceraian dan diberi kompensasi. Bisa juga mengatur mengenai nafkah yang diberikan apabila salah satu pihak selingkuh.
#2 Mengatur tentang hak dan kewajiban pasangan
Perjanjian pranikah juga bisa mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, bahkan sekecil berbagi pin atm, mengurus anak, pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Bisa juga mengatur mengenai keterbukaan keuangan masing-masing pihak atau mungkin kewajiban pencatatan keuangan. Jangan sampai suami kalian mendadak membeli penthouse seharga lima miliar tanpa sepengetahuan istri sahnya.
#3 Pemisahan harta dan alokasi penghasilan
Pasangan dapat mengatur pemisahan utang kedua belah pihak. Apakah utang tetap menjadi tanggungan pribadi atau tanggungan bersama bisa juga diatur dalam perjanjian pranikah. Bisa juga mengatur mengenai jumlah utang masing-masing pasangan sebelum menikah, selama menikah, setelah bercerai, sampai kematian.
Penghasilan yang dihasilkan masing-masing pasangan juga bisa diatur juga dalam perjanjian pernikahan terutama untuk pasangan yang sama-sama bekerja. Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta benda meliputi dua hal. Pertama, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kedua, harta bawaan adalah tetap milik masing- masing kecuali ditentukan lain. Nah, kalau misal tidak ada perjanjian pranikah, Pasal 119 KUH Perdata menyebutkan sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri.
Pertanyaan yang mungkin terjadi adalah bagaimana apabila ada putusan kepailitan harta pribadi pasangan suami istri oleh pengadilan? Nah, dengan adanya perjanjian, apabila salah satu pihak dinyatakan pailit, salah satu pihak lainnya tidak akan ikut dipailitkan loh! Menguntungkan bukan?
Gimana? Udah mantap belum mau bikin pranikah? Kalau udah cus bawa pasangan ke notaris ya. Bagi belum punya calon bisa dicari dulu pasangannya. Lalu bagaimana untuk yang sudah terlanjur menikah? Tenang guys, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan bisa dibuat setelah menikah atau biasa dikenal dengan Postnuptial Agreement loh!
Tapi ingat ya, poin penting dari perjanjian perkawinan baik prenup atau postnup itu keduanya wajib menggunakan akta notaris ya. Yang penting, jangan sampai kelewatan bikin ini deh, agar tak ada lagi Mas Aris-Mas Aris yang lain.
Penulis: Asawati Nugrahani
Editor: Rizky Prasetya