Sore di awal Agustus selalu nggak bisa diem. Ketukan pintu rumah terdengar, lalu seorang pengurus RT berdiri sambil menyodorkan selembar amplop proposal peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.
Saya membuka amplop tersebut dengan harapan menemukan undangan sederhana untuk kerja bakti atau lomba anak-anak. Namun, mata saya justru terpaku pada deretan angka di kolom paling bawah: iuran wajib minimal Rp75.000 per kepala keluarga.
Saya menghela napas panjang. Bagi sebagian pengurus kampung, nominal tersebut mungkin terlihat sepele.
Mereka kerap melontarkan kalimat sakti, “Cuma setahun sekali, kok.” Namun, kalimat pendek itu mengabaikan realitas hidup banyak warga yang sedang bertempur mati-matian menjaga agar dompet mereka tidak kebobolan sebelum akhir bulan.
Hari Kemerdekaan Indonesia yang malah jadi beban
Sebagai pekerja kantoran dengan gaji yang beranjak naik selembar dua lembar sementara harga kebutuhan pokok melompat tinggi, saya merasakan betul pengapnya kondisi ekonomi hari ini.
Keresahan pribadi saya ini sejalan dengan data objektif yang mencatat kerentanan ekonomi warga. Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini melansir laporan mengenai penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia. Katanya, jutaan orang kini turun kasta ke kelompok rentan miskin.
Kondisi tersebut semakin berat karena tekanan daya beli yang terus merosot. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, berulang kali mengingatkan bahwa masyarakat kelas menengah kita sedang mengalami tekanan daya beli yang luar biasa.
Menurut Bhima, masyarakat kini harus memotong banyak pengeluaran sekunder dan tersier hanya demi bertahan hidup. Ketika pemerintah dan ekonom saja menyadari ketatnya napas finansial warga, mengapa pengurus kampung justru bertindak seolah-olah dompet kita selalu berlimpah uang sisa demi hiburan di kala Hari Kemerdekaan Indonesia?
Iuran Hari Kemerdekaan Indonesia yang membingungkan
Masalahnya tidak berhenti pada besaran nominal iuran untuk acara Hari Kemerdekaan Indonesia, melainkan pada ke mana dana tersebut mengalir. Saya membaca rincian anggaran dalam proposal itu dan menemukan fakta yang membuat kepala saya makin pening.
Sebagian besar uang warga justru habis untuk menyewa panggung besar, sistem tata suara yang menggelegar, dekorasi spanduk sekali pakai, serta penyanyi organ tunggal untuk malam puncak tirakatan.
Saya tidak menentang rasa syukur atas Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun, saya mempertanyakan logika di balik pengeluaran boros yang minim manfaat sosial tersebut.
Panggung hiburan dengan musik yang berdentum sampai tengah malam justru sering mengganggu ketenangan warga. Tetangga saya yang bekerja sistem sif malam tidak bisa tidur siang karena cekikikan panitia yang menguji mikrofon sejak pagi.
Lansia dan balita di ujung jalan harus menahan bising dari pengeras suara yang menyala melebihi batas toleransi telinga manusia. Kita seolah-olah sepakat membakar jutaan rupiah hasil keringat warga hanya demi kebisingan semalam yang tidak meninggalkan dampak jangka panjang bagi kemajuan lingkungan.
Sebaiknya sukarela saja
Ironisnya, budaya penarikan iuran Hari Kemerdekaan Indonesia dengan patokan nominal ini justru bertentangan dengan prinsip dasar kemerdekaan dan hukum publik. Kita bisa melihat ketegasan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang melarang keras seluruh pengurus RT dan RW mematok nominal iuran perayaan 17 Agustus kepada warga.
Melalui pemberitaan media, Eri Cahyadi menegaskan bahwa kontribusi warga harus murni bersifat sukarela tanpa tekanan atau patokan angka tertentu. Beliau mengingatkan bahwa penetapan nominal wajib berpotensi memberatkan masyarakat sekaligus mencederai semangat gotong royong yang menjadi roh utama kemerdekaan.
Sayangnya, kebijakan bijaksana semacam itu belum menjangkau banyak kampung lain. Di lingkungan saya, warga yang mencoba protes atau menawar nominal iuran justru menerima label sosial yang kejam.
Panitia dengan mudah menyindir mereka sebagai warga yang “kurang kompak” hingga “pelit”. Stigma sosial inilah yang memaksa banyak kepala keluarga akhirnya mengalah. Mereka memilih memotong uang belanja dapur demi menghindari gunjingan di forum WhatsApp RT.
Makan-makan bersama saja sudah mewah
Kita perlu meluruskan kembali makna perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di tingkat akar rumput. Gotong royong tidak pernah berarti pemerasan sosial berkedok proposal acara.
Nasionalisme tidak bisa kita ukur dari seberapa megah panggung yang berdiri atau seberapa keras dentuman bas yang keluar dari pengeras suara kampung.
Saya merindukan perayaan kemerdekaan yang kembali pada kesederhanaan dan kepedulian sesama. Kita bisa merayakan 17 Agustus dengan lomba-lomba kecil yang memanfaatkan barang bekas, kerja bakti membersihkan selokan kampung, atau syukuran sederhana dengan hidangan hasil masakan warga.
Jika memang ada warga yang memiliki rezeki berlebih dan ingin menyumbang dana besar, kita tentu mempersilakan dengan senang hati. Namun, panitia tidak boleh menjadikan sumbangan sukarela sebagai tarif wajib yang mengikat seluruh rumah tangga.
Kemerdekaan sejati harus membebaskan warga dari rasa takut dan tertekan, termasuk rasa takut melihat amplop iuran dari pengurus RT. Sudah saatnya kita memiliki keberanian untuk berkata tidak pada tradisi iuran yang tidak masuk akal ini.
Sebab, kita tidak pernah menemukan kemerdekaan dalam perayaan yang kita bangun di atas kecemasan dompet tetangga sendiri.
Penulis: Yamadipati Seno
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA 3 lomba agustusan yang sebaiknya ditiadakan karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
