Sebagai warga Klaten, udah lama banget saya merasakan keresahan tetangga-tetangga sejak kantor-kantor PD BKK Klaten mendadak tutup pada 19 Juni 2025. Semoga Bupati Klaten mendengar aspirasi ini.
Ada ibu-ibu yang uang tabungan keluarganya tertahan, pedagang pasar nggak bisa mencairkan tabungan jelang Lebaran kemarin, dan banyak simbah-simbah yang menyimpan uang hasil menjual hasil bumi bertahun-tahun tertahan di sana.
Wajar kalau banyak warga kecil Klaten yang marah.
Jujur saja, saya pengin ikut geruduk Bupati Klaten di April kemarin. Ikutan bawa peti mati. Tapi, kalau saya pikirkan lebih lama, kalau cuma nyalahin Bupati Hamenang Wajar Ismoyo atas kolapsnya PD BKK nggak menyelesaikan masalah.
Bahkan malah salah alamat nggak sih. Kalau saya lihat, baru setahuan ini borok PD BKK Klaten dibuka dan mulai diobati.
Borok lama yang udah jadi penyakit jauh sebelum Bupati Klaten Hamenang
Mari kita jujur melihat urutan waktunya. Pengadilan Tipikor Semarang sudah memutus bahwa praktik kredit fiktif di PD BKK cabang Manisrenggo terjadi pada kurun 2008 hingga 2013.
Ada oknum pegawai yang memalsukan tanda tangan, memakai nama 12 rakyat Klaten, dan mencairkan kredit yang akhirnya macet. Kalau nggak salah, semua terjadi lebih dari 10 sebelum Bupati Klaten yang sekarang resmi dilantik pada 20 Februari 2025.
Kredit macet jelas tidak menumpuk dalam semalam.
Yang saya catat sebagai warga Klaten adalah niat. Itu aja dulu. Kalau tanpa niat, ya masalah kayak apa juga nggak bakal ada solusi.
Misalnya, pemerintahan yang terdahulu katanya udah melaporkan borok PD BKK Klaten ini sampai ke Pemerintah Provinsi. Namun, ya nggak ada penuntasan.
Polisi bahkan sudah mulai menyelidiki dugaan kredit fiktif itu sejak Mei 2024 dan menggeledah kantor BKK pada Oktober 2024, saat kursi bupati masih diduduki pemimpin yang lama.
Jadi, ketika PD BKK akhirnya berhenti beroperasi pada Juni 2025, itu bukan akibat kebijakan bupati yang baru empat bulan menjabat (Februari-Juni).
Itu adalah ledakan dari bom waktu yang sumbunya sudah menyala bertahun-tahun. Mas Hamenang bukan yang memasang bom itu; beliau justru yang kebagian tugas menjinakkannya. Nah, dari sisi ini, saya melihat niat itu ada.
Kawal Bupati Klaten biar ikhtiar dia nggak mandeg
Kalau kata filsuf zaman dulu, niat itu mahal harganya. Makanya, saya jadi menaruh harapan adalah cara pemerintahan sekarang merespons.
Begitu tahu PD BKK Klaten tutup, Bupati langsung memanggil jajaran direksi dan membuka semua persoalan fraud yang selama ini kita nggak tahu, bahkan terkesan ditutup-tutupi.
Gerakan pemerintah yang sekarang harus berlanjut. Jangan cuma berhenti di beberapa isu misalnya:
Mengawal kasus kredit fiktif Manisrenggo. September 2025, pelakunya udah dapat vonis 3 tahun penjara dan wajib mengembalikan kerugian negara. Untuk pertama kalinya ada yang benar-benar kena hukuman atas rusaknya PD BKK Klaten.
Sekarang, kejaksaan mengejar Rp5,3 miliar dari 15 debitur bermasalah, dan Rp1,4 miliar sudah berhasil dipulihkan. Uang itu adalah hak kita rakyat Klaten yang sedang diperjuangkan kembali, rupiah demi rupiah.
Yang paling konkret, Pemkab sudah mencadangkan anggaran dalam APBD 2026 yang bisa menjadi penyertaan modal untuk menyelesaikan dana simpanan masyarakat.
Bupati Hamenang udah bagus nggak sembunyi. Saat forum Sambung Rasa di Kemalang, dia menemui langsung warga yang bertanya soal dananya.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah kabupaten dan provinsi bertanggung jawab atas dana nasabah. Itu sebuah sikap dan unjuk niat yang berbeda dengan pembiaran bertahun-tahun sebelumnya.
Memang lambat tapi jangan nggak dikawal
Ya, kita sama-sama tahu kalau penyelesain borok PD BKK Klaten ini terasa lambat. Tapi, poin saya adalah bahwa sudah ada kerja untuk mengembalikan hak rakyat Klaten.
Poin ini jangan sampai tak terkawal. Kan terasa bedanya antara pemerintah yang diam dan pemerintah yang sedang bekerja dalam koridor hukum.
Jangan sampai arah yang sudah benar ini berhenti. Jangan cuma menghukum pelaku, aktif mengejar aset, mencadangkan anggaran, dan komunikasi dengan provinsi serta OJK terus berjalan.
Kawal terus supaya masalah ini tuntas dan hak rakyat dipulihkan.
Terakhir, masalah PD BKK Klaten adalah borok masa lalu, buah dari kredit macet dan kecurangan.
Yang pantas kita lakukan sebagai warga adalah dua hal. Pertama, terus mengawal agar ikhtiar penyelesaian ini tidak kendur. Kedua, memberi ruang bagi pemerintahan sekarang untuk merampungkan pekerjaan berat yang bukan mereka ciptakan.
Uang nasabah harus kembali. Dan dari semua yang sudah berjalan setahun terakhir ini, saya percaya jalannya sedang ditempuh.
Penulis: Rifai Hafidz
Editor: Yamadipati Seno
BACA JUGA Klaten: Bukan Sekadar Kota untuk Mampir Menikmati Sop Ayam, tapi Tulang Punggung dan “Dapur” Masa Depan Indonesia
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
