Ada yang pernah berkunjung ke Perpustakaan Kota Malang?
Saya seorang pustakawan. Saya paham betul urusan data pengunjung itu fardu ain hukumnya untuk perpustakaan umum. Itu perkara administrasi negara, Bro.
Data pengunjung itu dokumen sakral yang bakal dipertanggungjawabkan ke dinas, berhubungan dengan statistik, dan ujung-ujungnya? Akreditasi.
Sebuah kata keramat yang bikin para pustakawan harus rela lembur demi lembar-lembar borang. Data pengunjung nggak bisa didebat, pokoknya harga mati.
Akan tetapi, ketika saya memosisikan diri sebagai pengunjung biasa, keimanan profesi saya langsung diuji ke akar-akarnya dengan aturan yang nggak masuk akal saat berkunjung ke Perpustakaan Kota Malang.
Baca juga Perpustakaan Grhatama Pustaka, Tempat Healing Terbaik Mahasiswa Jogja.
Formulir kunjungan Perpustakaan Kota Malang bak pengajuan pinjaman online
Niat awal dari kosan sudah menggebu-gebu. Saya pengin cari tempat mengerjakan tugas yang nyaman, tenang, ada wifi, dan yang paling penting gratis. Namun, begitu sampai di pintu gerbang literasi, semangat yang awalnya menyala-nyala bak api cemburu itu langsung padam seketika.
Kenapa?
Pengunjung Perpustakaan Kota Malang diwajibkan mengisi formulir registrasi yang detailnya minta ampun. Saya harus mengisi NIK, alamat sesuai KTP, domisili sekarang, tanggal lahir (buat apa coba, mau di kado pas ultah?), hingga menyebutkan pekerjaan atau status, dan ya, ambil foto langsung untuk kartu anggota.
Ya Allah, ini mau baca buku apa mau daftar pinjaman online? Jujur, langkah awal ini beneran jadi batu sandungan yang sukses bikin bad mood.
Bayangkan kalau ada masyarakat awam yang baru tergerak hatinya, baru mau coba-coba mencicipi rasanya tobat literasi dan datang ke Perpustakaan Kota Malang. Begitu di pintu masuk disodori lembar interogasi digital sepanjang kereta lokal, ya mereka bakal langsung putar balik. Tambah males!
Kenapa sih konsep Perpustakaan Kota Malang nggak bisa dibikin santai seperti kafe? Masuk, pesan tempat, duduk, selesai. Atau, kalau memang butuh data buat laporan ke bos besar, minimal registrasinya cukup nama sama NIK ajalah. Yang simpel, biar cepat.
Biarkan pengunjung menikmati bukunya dulu, jangan disuguhi ujian pengisian data pribadi di awal. Ya betul, memang hanya sekali saat pengunjung baru pertama ke perpustakaan itu. Tapi, sekali yang bikin bete, sudah cukup jadi luka gores kemageran berkunjung ke perpustakaan ke depan.
Waktu operasional yang tidak masuk akal
Dosa kedua yang bikin saya sebagai pustakawan yang mencoba objektif akhirnya turut mengelus dada adalah soal waktu operasional.
Saya sering banget mendengar keluhan masyarakat, “Kenapa sih layanan publik sekelas perpusda nggak mau buka di akhir pekan atau minimal ada sesi malamnya gitu lho?”
Sebagai orang dalam, saya paham dalih klasiknya, “Pegawainya dikit, Mas, Mbak. Nggak cukup buat nge-shift.” Oke, untuk perpusda daerah terpencil yang pegawainya bisa dihitung pakai jari satu tangan, alasan ini masih masuk akal. Namun, sekelas Perpustakaan Kota Malang, Surabaya, atau kota-kota besar lain yang pegawainya seabrek, jelas sistem shift bisa banget diterapkan. Tinggal diatur saja jadwalnya.
Miris sebenarnya. Perpustakaan Kota Malang, dan banyak perpusda lain, buka jam 8 pagi, tutup jam 4 sore, Senin sampai Jumat. Lha itu kan jamnya orang kantoran kerja dan anak sekolah belajar? Terus target pasarnya siapa? Jin tomang? Sia-sia saja fasilitas megah dibangun pakai uang rakyat kalau jam bukanya sama persis dengan jam rakyat cari duit.
Mau datang Sabtu-Minggu pas libur, eh pintunya sudah digembok rapat seolah-olah buku-buku di dalam lagi ikutan berakhir pekan. Walaupun sekarang di hari Sabtu sudah mulai buka, seringnya hanya setengah hari.
Baca juga Pustakawan Membela Layanan iPusnas yang Dikeluhkan Banyak Orang.
Petunjuk arah dan instruksi perlu dibenahi
Nah, ini yang terakhir, yang paling sering bikin tensi darah naik, urusan signage alias petunjuk arah dan instruksi.
Banyak perpusda yang estetika penempatan rambunya itu ajaib. Keterangan instruksi suka ditempel di tempat-tempat tersembunyi yang tidak ramah terhadap jarak pandang manusia normal. Ukuran hurufnya sekecil harapan mendapatkan kepastian dari gebetan, terus ditempel asal-asalan.
Bagi pengunjung baru, masuk ke perpusda itu rasanya seperti masuk ke labirin kuno. Bingung. Akhirnya, setelah tolah-toleh mirip ayam kehilangan induk, bertanyalah kita dengan sopan ke petugas di meja depan.
Dan, tahu apa respon oknum petugasnya? Dengan wajah lempeng tanpa dosa mereka bakal bilang, “Itu lho, kan ada tulisannya di sana. Dibaca ya.”
Saya langsung merasa seperti remah-remah rengginang saya. Berasa rendah banget literasi hamba, padahal saya ini juga pustakawan! Bagaimana nggak bikin orang trauma untuk datang ke Perpustakaan Kota Malang kalau sambutannya model pasif-agresif begitu? Padahal kita nanya karena rambu yang mereka pasang itu jangankan dibaca, dilihat aja nggak kelihatan.
Sebagai orang yang hidup di dua dunia, pustakawan iya, pengunjung juga iya, saya cuma bisa berharap perpusda-perpusda kita ini mulai mengurangi sedikit ego birokrasinya. Akreditasi memang penting demi masa depan instansi, tapi kenyamanan pengunjung itu jauh lebih penting demi masa depan literasi bangsa.
Yuk lah, kurangi formulir ribetnya, buka di hari libur, dan tolong… kalau bikin tulisan petunjuk, digedein dikit papannya! Jangan sampai perpustakaan megah kita sepi hanya karena kita lebih sayang pada borang administratif ketimbang manusia yang mau membaca.
Penulis: Ferika Sandra
Editor: Kenia Intan
Terminal Mojok merupakan platform User Generated Content (UGC) untuk mewadahi jamaah mojokiyah menulis tentang apa pun. Submit esaimu secara mandiri lewat cara ini ya.
