Sebagai anak seorang ibu yang berkecimpung di dunia pendidikan usia dini, saya tahu betul permasalahan PAUD yang mendera. Mulai dari kesejahteraan gurunya, perhatian yang kurang, serta betapa rumitnya mengajar anak PAUD.
Mengajar anak PAUD itu memang rumit karena harus mengenal karakter anak, minat dan bakat, menyiapkan materi ajar dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu semua kalah dengan berurusan dengan wali murid. Ibu saya sering sekali curhat soal wali murid yang kadang bikin ngelus dada.
Di setiap tahun ajaran, ada saja wali murid yang tipe menjengkelkan seperti. Kalau kalian bingung orang tua macam apa yang bikin stres, saya ceritakan dikit.
Ibu saya kerap mendapat protes dari wali murid yang menuntut anaknya diajari dan bisa calistung di PAUD. Tentu saja ini bikin pusing. Ya sederhana saja, PAUD itu bukan tempat anak belajar calistung, karena memang belum saatnya.
Mendikbud Mas Nadiem Makarim sering kali mengingatkan tentang pentingnya konsep PAUD yakni belajar sambil bermain. Lewat permainan, mereka belajar. Sesederhana itu, tapi penting. Sayangnya, kok ya orang tuanya nggak paham kalau ini penting.
Meskipun sudah dijelaskan, wali murid tersebut tetap saja tidak mengerti. Dia tetap ingin anaknya bisa calistung. Akhirnya ada orang tua wali murid yang mengambil les tambahan di luar untuk belajar calistung. Padahal sudah ada penelitian yang mengatakan anak usia dini yang dipaksakan belajar calistung akan mengalami stres akademik. Inilah yang membuat anak kerap mogok belajar ketika di sekolah dasar.
Itu doang? Oh, ya jelas tidak.
Orang tua perhitungan
Manusia bermacam-macam memang, tapi kadang macamnya ini ada yang bikin sebal. Salah satunya yang perhitungan biaya pake banget. Ada lho wali murid yang ngitung pengeluaran suatu program PAUD sampe detil, lalu menolak soalnya nggak masuk itungannya.
Lho, lho, lho.
Hitungan bisa beda, tapi yang namanya sekolah kan ada biayanya sendiri. Kalau sampe menolak anaknya ikut kegiatan hanya karena hitungan ekonomi tidak sesuai perkiraan, ya gimana ya. Misal bedanya sampai jutaan rupiah, okelah, protes wajib. Tapi kalau meleset dikit, masak ya nggak memaklumi?
Ibu saya jelas nggak ambil untung. PAUD lho, cari untung, gimana ceritanya. Lagian bisa jadi guru tak tahu menahu rincian biaya. Kalau nggak tahu, mau untung dari mana?
Sudah? Oh, belum. Dan ini adalah yang paling lucu. Ibarat rank, mythical glory.
PAUD nggak boleh narik SPP, pokoknya nga bole!
Ada orang tua murid yang tahu kalau guru PAUD dapat honor dari pemerintah. Berdasarkan logika orang tua tersebut, karena sudah dapat honor, maka PAUD tidak boleh menarik SPP. Boleh ketawa kok, nggak apa-apa. Emang selucu itu.
Honor guru itu berapa sih ya Tuhan. Kok ya pakai protes kayak gitu. Protes tuh kalau SPP-nya puluhan juta per bulan. Lha wong nasib guru PAUD itu lebih ngenes ketimbang guru honorer lho.
Guru PAUD itu memang kasihan. Sudah mereka diremehkan karena tugasnya dianggap gampang, eh, dikira ngembat duit. Segitunya banget lho. Padahal jelas tugas mereka itu amat, sangat, berat. Saya sampai berlebihan nulisnya karena memang seberat itu.
Memang sih sejarahnya PAUD itu dari Posyandu dan biasanya diisi oleh ibu rumah tangga lingkungan sekitar. Tapi sekarang PAUD sudah jauh lebih berkembang. Bahkan sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014, kualifikasi dari guru PAUD harus sudah memiliki kualifikasi pendidikan D-IV atau S1 pendidikan yang relevan.
Bagi kalian pembaca Mojok yang mau jadi orang tua, ingat, jangan jadi orang tua seperti orang tua di atas. Hargai guru, hargai institusi pendidikan, dan jangan terlalu menuntut, apalagi perhitungan. Kalau ngeyel, baiknya kalian jangan punya anak, piara cupang saja.
Penulis: Diaz Robigo
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGAÂ Apa Jadinya Jika Tak Ada Lagi Guru Honorer?
