Membaca tulisan Mas Seno di Terminal Mojok berjudul “Jogja Provinsi Termiskin: Matur Nuwun Raja dan Gubernur Jogja”, sukses membuat saya tersenyum kecut. Tulisan yang merespons “prestasi” DIY yang menduduki peringkat pertama daerah paling miskin di Pulau Jawa ini, juga membangkitkan kenangan beberapa tahun silam ketika saya memutuskan kuliah di salah satu kampus negeri di Jogja dengan biaya pas-pasan.
Saat itu, di desa saya, Gunungkidul, masih sedikit pelajar yang meneruskan ke jenjang perguruan tinggi. Selain minimnya kesadaran pentingnya pendidikan, masalah ekonomi juga diduga menjadi faktor utama para orang tua “enggan” menguliahkan anak-anaknya. Inilah salah satu alasan bapak begitu bersemangat nguliahke anake (dengan segala keterbatasannya), agar nanti setelah lulus, putra pertamanya ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan di desa atau setidaknya bisa hidup lebih layak.
Ya, bapak percaya kalau pendidikan bisa mengubah nasib seseorang atau kondisi ekonomi masyarakat secara umum. Banyaknya kampus-kampus ternama di Jogja, semakin membuat beliau optimis kalau saya mampu berperan dalam upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Ini yang sekiranya ada di benak bapak waktu itu.
Melihat persentase penduduk miskin di Jogja, yang menurut BPS mencapai 11,49 persen, tampaknya saya harus meminta maaf kepada orang tua. Jangankan menciptakan lapangan pekerjaan, sebagai kawula buruh dengan gaji UMR Jogja, sampai sekarang saya masih harus mengambil freelance sana-sini agar tetap bisa ngangsur BRI. Sepurane, Pak..
Bapak tentu tidak salah. Sejak dulu, pendidikan memang dipercaya mampu meningkatkan pembangunan ekonomi karena dapat menciptakan pembaharuan pola pikir. Tapi, melihat kondisi ekonomi Jogja saat ini, di mana tingkat kemiskinan dan kesenjangan sangat tinggi, lalu bagaimana sebenarnya peran kampus-kampus ternama itu? Kampus mentereng sebegitu banyaknya, apakah turut terlibat dalam proses pengentasan kemiskinan di Jogja?
Kampus abai terhadap kemiskinan
Kita tahu, Jogja dan kampus menjadi satu kesatuan yang teramat sulit dipisahkan. Ya, menurut laman resmi PD DIKTI, ada sekitar 136 unit perguruan tinggi yang ada di wilayah Yogyakarta. Melihat kondisi perekonomian di Yogyakarta yang kian mawut, tidak sedikit orang yang kemudian mempertanyakan sumbangsih kampus-kampus ternama itu dalam mengentaskan kemiskinan.
Pertanyaan tersebut muncul tentu bukan tanpa alasan. Sebab, kampus memiliki Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mana salah satu ketiga pilar itu berisi tentang pengabdian kepada masyarakat. Poin ini menjelaskan bahwa kampus memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sampai di sini, kaitan antara pendidikan dan pengentasan kemiskinan sebenarnya nggak perlu diperdebatkan lagi. Sebagai civitas akademika, sudah seharusnya perguruan tinggi menjadi lokomotif utama untuk menjawab fenomena kemiskinan yang terjadi di masyarakat.
Logikanya, ketika suatu daerah dihuni kampus-kampus mentereng, yang dihuni para pakar ekonomi, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya, akan memberi dampak baik bagi kehidupan sosial di masyarakat. Ironisnya, meski di Jogja (baca: DIY) banyak kampus ternama dan sudah diakui kredibilitasnya, justru angka kemiskinan Jogja menduduki peringkat tertinggi di Pulau Jawa. Artinya, sumbangsih perguruan tinggi di Jogja untuk mengentaskan kemiskinan patut dipertanyakan.
Minimnya peran kampus dalam upaya mengentaskan kemiskinan ini dirasakan betul oleh salah seorang alumni universitas ternama di Yogyakarta, Setyo (51). Menurut pria yang dulunya aktif di Liga Mahasiswa untuk Demokrasi (LMND) sekaligus mantan aktivis 1998 itu, menilai bahwa saat ini kampus di Indonesia, khususnya Yogyakarta, belum terlalu mendekatkan diri dengan kondisi aktual di masyarakat.
Menurutnya, kampus-kampus di Jogja saat ini belum bisa mengelola Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) secara maksimal. Padahal, LPM sebenarnya memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Yogyakarta. “Pola pengabdian masyarakat saat ini, saya rasa kurang disesuaikan dengan kebutuhan atas isu penyebab kemiskinan. Jadi, ya, tidak heran kalau kuliah cuma sekedar formalitas untuk mengejar syarat kelulusan saja,” tuturnya, Senin (6/2/2023).
Lebih lanjut, Setyo menjelaskan bahwa sebagai lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian, LPM kampus harus mampu mencari solusi isu penyebab kemiskinan ini. Dengan begitu, nantinya para mahasiswa dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang menjawab tingginya angka kemiskinan di Yogyakarta.
“Mungkin upaya ini sudah dilakukan pihak kampus, tapi sekali lagi, hanya saja tidak disesuaikan dengan isu yang berkembang. Harusnya fungsi kampus atau mahasiswa itu, ya berkontribusi terhadap literasi serta pendampingan, agar angka kemiskinan tidak semakin tinggi,” imbuhnya.
Baca halaman selanjutnya
Kampus mencetak karyawan, bukan cendekiawan
