Satu dekade sering menjadi batu penjuru peradaban. Apa yang dicapai dalam 10 tahun menjadi rapor, apalagi urusan pemerintahan. 10 tahun bisa berarti pencapaian monumental, kegagalan, atau ya semenjana alias “ngene sik wae”. Dan kali ini, saya akan merangkum bagaimana Jogja (baca: Daerah Istimewa Yogyakarta) berjalan selama 10 tahun terakhir. Terutama apa saja opini Sri Sultan HB X terhadap berbagai isu di Jogja.
Selama 10 tahun terakhir, Jogja cukup sering jadi pusat perhatian. Entah masalah penetapan keistimewaan, sampai isu miring yang tak kunjung usai. Dan saya ingin merangkum bagaimana Ngarso Dalem bersuara sebagai pemerintah dan sultan kawula Jogja. Karena suara Ngarso Dalem tidak hanya menjadi suara politis, tapi sering diamini selayaknya pemimpin monarki.
Secara personal, ini juga merangkum perjalanan saya mencintai Jogja. Dari bersuara mendukung referendum, sampai misuh-misuh melihat UMP Jogja.
#1 “Wong sudah naik kok protes.”
Tahun 2014 adalah tahun penuh cerita di Jogja. Terutama karena ontran-ontran keistimewaan Jogja. Tapi dibalik semangat chauvinis itu, isu perburuhan ternyata sudah menjadi masalah. Pada tahun ini, Aliansi Buruh Yogyakarta menuntut kenaikan upah minimum yang layak. Betul, isu yang masih terpelihara sampai hari Anda membaca artikel ini.
Patut dicatat, pada tahun ini kenaikan upah di Jogja menembus angka 10 persen. Bahkan Bantul naik sampai 13 persen. Lumayan banget daripada kenaikan upah hari ini. Tapi ABY menilai kenaikan upah 2014 masih belum layak. Yah pada tahun segitu, upah sejuta lebih sedikit memang kelewat humble sih. Apalagi Jogja mulai tidak murah lagi.
Apa pendapat Ngarso Dalem? “Wong sudah naik kok protes.”
Yap, kenaikan upah harus disyukuri (dengan terpaksa). Dan sampai hari ini, urusan upah di Jogja masih belum selesai. Bagaimana pendapat Pemda Jogja terhadap tuntutan buruh? Ya sampai sekarang masih sama dengan pendapat Ngarso Dalem 10 tahun silam.
#2 Jogja Ora Didol
Bagi saya, tahun 2015 ini tahun yang lucu. Terlepas dari urusan pribadi, Jogja hampir saja ganti nama! Gara-gara rebranding yang mbuh gimana prosesnya, Jogja hampir ganti nama jadi Togua. Bahkan meme Togua sempat merajadi media sosial selama setahun.
Tapi ada yang lebih miris daripada Daerah Istimewa Togua (yang sebenarnya lucu juga), yaitu isu sumur kering akibat pembangunan masif perhotelan. Ketika sebagian masyarakat Jogja masih memperjuangkan status Daerah Istimewa, lahirlah “Jogja Ora Didol”. Diawali dengan aksi Mas Dodok mandi tanah, dan sampai hari ini, Jogja masih memperjuangkan krisis agraria dalam jargon Jogja Ora Didol.
Saya tidak menemukan opini istimewa Ngarso Dalem pada tahun ini. Tidak juga menemukan tanggapan blio tentang aksi Jogja Ora Didol. Dan seperti dibiarkan, Jogja Ora Didol menjadi bisikan sumbang di tengah seru pembangunan Jojga dalam doktrin pariwisata.
#3 “Itu urusan mereka.”
Urusan pertanahan Jogja masih muncul pada 2016. Apalagi pada tahun ini, isu Sultan Ground (SG) mulai ramai diperbincangkan. Status tanah tumpang tindih ini menimbulkan banyak sengketa. Dan yang paling tragis adalah gugatan 112 miliar terhadap PKL di tanah SG area Gondomanan.
Lima PKL ini digugat oleh Eka Aryawan, pengusaha yang menyewa tanah SG. Karena menempati tanah seluas 4×5 meter untuk berdagang, Eka menuntut mereka lebih mahal daripada anggaran pembangunan trotoar KM 0. Parahnya, Sultan menyatakan bahwa itu bukan urusannya, dan tidak mau terlibat dalam sengketa yang jelas timpang ini.
Sebenarnya banyak opini ra mashok tentang Jogja pada 2016. Mulai dari isu separatisme hak tanah warga Tionghoa, sampai opini tidak ada tanah negara di Jogja. Tapi kejadian sengketa SG ini saya pilih karena memang istimewa. Yang seharusnya menjadi tanah adat sumber kemakmuran rakyat, tapi Sultan malah membiarkan polemik horizontal ini tak terkendali. Tidak turun tangan baik sebagai gubernur maupun raja.
#4 Dari Papua, penggusuran, sampai mimpi Piyungan
Tahun 2017 menjadi tahun blunder Sultan dalam urusan kenegaraan. Gara-gara opini blio yang dipandang kontroversial, Aliansi Mahasiswa Papuaa mengancam untuk meninggalkan Jogja. Sialnya, opini Sultan ini menjadi bensin pada kobaran api gesekan antara mahasiswa Papua dan penduduk Jogja. Sejak 2017 sampai sekarang, mahasiswa Papua makin terdesak di kota pendidikan ini.
Isu agraria juga lagi-lagi mencuat di tahun ini. Beberapa warga terdampak penggusuran SG sampai pergi ke Jakarta untuk meminta keadilan. Terutama agar perampasan lahan berdalih SG tidak lagi terjadi. Tapi, sampai hari ini, kasus penggusuran SG masih terus terjadi.
Tidak ada upaya untuk mencari titik temu antara kepentingan Kraton (serta Pemda) dengan hajat hidup masyarakat. Yah, opini Sultan yang mempersilahkan SG menjadi perumahan rakyat hanya jadi impian semata.
Namun, tahun 2017 juga memberi harapan baru. Perwakilan Pemda DIY menjajaki teknologi pengolahan sampah dari Swedia. Sultan berpendapat TPST Piyungan sudah sulit karena kapasitasnya tidak memenuhi syarat. Sehingga solusi terbaik adalah pengolahan sampah. Dan penjajakan ini menjadi langkah pertama. Sebuah langkah yang embuh apa hasilnya, karena sampai 2023 isu TPST Piyungan masih belum selesai.
Baca halaman selanjutnya
