Pembahasan soal pendidikan di Indonesia memang tidak pernah ada habisnya. Dan temanya selalu sama: ruwet. Beasiswa salah sasaran, UKT yang nggak tepat nominalnya, dan kali ini, temanya adalah subsidi silang.
Menurut saya, subsidi silang ini kebijakan yang terlihat seperti win-win solution, tapi penerapannya tak tepat.
Saya merupakan salah satu alumni di sekolah swasta. Saat itu, saya ingat betul bahwa ada perlakukan guru yang sedikit berbeda dengan siswa satu dengan lainnya. Karena sekolah swasta, pemerintah tidak bisa terlalu ikut campur dalam masalah pendidikan di dalamnya.
Sekolah juga memiliki kebijakan sendiri bagi siswa yang kurang mampu yaitu subsidi silang. Bagi siswa yang orang tuanya memiliki besaran gaji tidak mumpuni, akan mendapatkan besaran tanggungan SPP lebih rendah dari teman yang orang tua memiliki gaji tinggi. Terlihat adil kan? Iya secara konsep dan nominal. Tapi ada permasalahan baru yang muncul: perlakuan yang tak adil.
Perlakuan guru terhadap yang memiliki SPP tinggi dan rendah kerap kali berbeda. Memang tidak semuanya begitu, tapi, anak yang “spesial”, alias memiliki besaran SPP tinggi akan lebih diperhatikan agar kenyamanan belajarnya terjaga dengan baik. Sedangkan yang tidak memiliki SPP tinggi ya, hanya bisa melihat dan mendengarkan saja.
Tidak bisa dimungkiri, memberikan kenyaman untuk orang yang telah berjasa dalam membantu pembayaran memang harus. Karena jika tidak mendapatkan sumbangan dana dari siswa kaya tersebut, akan jadi seperti apa?
Menurut saya, inilah kesalahan subsidi silang. Pemilik SPP tinggi akan diperlakukan layaknya raja/ratu di sekolah agar kenyamanan belajar siswa terjaga. Tapi, bayangkan jika sekolah memiliki bantuan biaya pendidikan untuk siswa miskin dengan jumlah SPP yang sama dengan siswa borjuis. Meskipun biaya beasiswa dari pemerintah tetap memperlihatkan kesenjangan sosial, tapi, guru tidak akan memperlakukan siswa dengan berbeda. Kan, biaya yang dibayarkannya tetap sama.
Dalam dunia perkuliahan, subsidi silang juga masih langgeng terjadi. Dari segi sarana prasarana, yang didapatkan setiap fakultas berbeda meskipun dalam satu universitas. Mahasiswa yang mendapat UKT tinggi mudah sekali protes mengenai kebijakan, cara kerja atau apa pun hal yang tidak sesuai. Sehingga mudah untuk protes karena besaran UKT yang memang sangat tinggi.
Perbedaan besaran UKT antara mahasiswa ini menjadi kesenjangan sosial. Bukan hanya terlihat dari sarana prasarana perfakultas saja, tapi juga pandangan-pandangan yang si kaya dan si miskin yang melekat.
Memang, langkah adanya subsidi silang ini baik dengan harapan agar semua orang bisa menikmati pendidikan. Tapi, di sini, justru yang terjadi adalah pengelompokan yang terlalu kentara. Orang yang bisa membayar UKT berlebih menganggap dirinya berjasa dan semua sarana prasarana yang digunakan penunjang pendidikan harus dilengkapi dengan baik.
Pernah suatu ketika belajar kelompok dengan anak UKT tinggi yang berpikir bahwa uang segalanya. Dia cukup duduk manis dan melihat hasil kerja teman-teman lainnya. Dirinya hanya melibatkan diri sebagai sie konsumsi dan segala kebutuhan yang ada. Tapi, tidak terjun langsung dalam observasi yang dilakukan.
Memang tidak semua orang seperti ini, tapi, karena dirinya melihat realitas yang ada menjadi pikiran bahwa memang uang bisa membuat semua hal mudah selesai. Bagi orang yang memiliki UKT rendah seringkali minder, dan karena tidak bisa untuk ikut membantu uang, dia bekerja dengan keras. Tanpa sadar, realitas subsidi silang melahirkan “segregasi” di dunia pendidikan.
Bukankah pendidikan sudah seharusnya menjadi urusan pemerintah? Apalagi tertuang jelas dalam UUD 1945. Ditambah lagi, Indonesia yang digemborkan kaya akan SDA malah tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak bangsa.
Sekali lagi, subsidi silang ini memang bagus. Tapi, kualitas manusianya, sepertinya belum bisa menerima hal ini, dan ini sudah jadi masalah dari dulu kala. Dan sepertinya belum akan selesai dalam waktu dekat, melihat realitas yang ada.
Penulis: Nurul Fauziah
Editor: Rizky Prasetya
BACA JUGA Pinjol Biaya Kuliah: Pemerintah yang Nggak Mampu dan Nggak Punya Malu
